Breaking News

Mengalami Diskriminasi dan Digagalkan Dalam Seleksi di BUMN, Penyandang Disabilitas dari Siantar Melapor ke Komnas HAM

Mengalami Diskriminasi dan Digagalkan Dalam Seleksi di BUMN, Penyandang Disabilitas dari Siantar Melapor ke Komnas HAM. Mengalami Diskriminasi dan Digagalkan Dalam Seleksi di BUMN, Penyandang Disabilitas dari Siantar Melapor ke Komnas HAM.

Seorang penyandang disabilitas fisik bernama Obrn Sianipar melaporkan dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas dalam proses seleksi di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa, 09 Juli 2019.

Ia didampingi oleh dua orang dari tim Lembaga Bantuan Hukum Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Bob Simbolon dan Besli Pangaribuan.




Kepada wartawan, Direktur Litigasi LBH Serindo, Bob Simbolon menuturkan, awalnya Obrn dinyatakan lulus pada tahap pertama, yaitu administrasi dan uji tata nilai. Selanjutnya pada tahap kedua, seleksi kemampuan dasar, ia juga dinyatakan lulus.

Kemudian pada 20 Juni 2019 pukul 08.00 WIB, Obrn dinyatakan lulus menuju tahap seleksi kompetensi bidang, psikotes dan wawancara.

“Tiba-tiba dalam dua jam berikutnya diumumkan tidak lulus. Sehingga ada potensi kehilangan hak yang kita dampingi ini untuk menjadi karyawan BUMN ini. Sehingga hari ini kita menyampaikan dugaan ini ke Komnas HAM untuk nanti kita bisa tentukan langkah berikutnya seperti apa,” ujar Bob.




Dia mengatakan, pihaknya baru saja menyerahkan sejumlah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang pelaporan.

“Komnas HAM baru menerima ya dari kita. Nanti mereka akan melihat lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut Bob, pihaknya sudah mengonfirmasi ke penyelenggara seleksi terkait hal ini. Menurut penyelenggara, Obrn tidak lulus karena tidak memenuhi kualifikasi.




“Iya mereka hanya sebutkan tidak memenuhi kualifikasi, enggak disebutkan spesifik,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, Obrn sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam seleksi penyandang disabilitas.

Hal senada ditegaskan Obrn. Ia merasa sudah memenuhi berbagai persyaratan dalam seleksi yang sudah diumumkan di media sosial dan media massa.

“Saya kaget pada hari sama, sumber sama, link sama website yang sama. Oleh karena itu saya mempertanyakan hak saya. Saya menuntut hak saya bukan karena saya disabilitas tapi mengikuti proses dari kategori disabilitas. Dari awal semua aturan sudah dijelaskan, dan saya ikuti itu,” kata dia.




Pria berusia 35 tahun ini mengaku melapor ke Komnas HAM guna meraih haknya mengikuti seleksi lanjutan.

Obrn telah lulus sampai tahap ketiga yakni Tes Kompetensi Dasar. Namun, panitia menganulir sehingga hasil tes berubah dan menjadi tidak lulus.

“Saya mempertanyakan hak saya, karena saya lulus dan ada buktinya. Tiba-tiba saya dinyatakan tidak lulus kualifikasi dari segi usia,” ujarnya.

Padahal, menurut aturan yang ada, untuk jalur difabel batasan usia yang ditetapkan adalah 45 tahun. Sementara Obrn masih berusia 35 tahun.




“Saya katakan bahwa saya dari program disabilitas, kalau reguler memang 28 tahun batasannya,” jelas Obrn.

Menurutnya, tuntutan bukan disebabkan karena ia sebagai penyandang disabilitas, melainkan ia telah mengikuti setiap tahapan proses seleksi BUMN melalui jalur program disabilitas.

“Kami (penyandang disabilitas) juga diatur dalam Undang-Undang, 2% jatah disabilitas untuk menempati posisi BUMN dan PNS,” ujarnya.




Obrn berharap tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan oleh pihak terkait kepada penyandang disabilitas. Selain itu, perlu adanya peran negara dalam melindungi hak penyandang disabilitas.

“Saya meyakini berada dipihak yang benar dengan bukti dan fakta. Tentunya ada bukti ada fakta, dan saya bersedia menunjukkan itu,” jelas Obrn.

Obrn Sianipar merupakan pria asal Pematang Siantar yang mengikuti seleksi BUMN melalui program disabilitas. Bukan cacat lahir, tapi Obrn menderita cacat pada kaki kanannya saat mengalami kecelakaan kerja, sehingga ia harus menggunakan kaki palsu.




Dalam proses seleksi, ia berpartisipasi melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Dengan dibatalkan kelulusannya dalam seleksi BUMN, Obrn mengaku merasa dirugikan.

Obrn khawatir jika hal seperti ini terulang lagi, akan berisiko terhadap kelompok penyandang disabilitas lainnya.




“Saya kira itu menjadi penting. Jadi saya datang ke sini juga bawa bukti dokumen kita juga bikin kronologisnya, karena buntu, kita adukan hak kita, nasib kita. Semua bukti pengumuman, aturan main itu kita juga sertakan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*