Menang Tender Resmi, Pengusaha Tetap Diganjal Pejabat, Kementerian Perhubungan Perlu Tindak Tegas Oknum PPK

Menang Tender Resmi, Pengusaha Tetap Diganjal Pejabat, Kementerian Perhubungan Perlu Tindak Tegas Oknum PPK. - Foto: Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta. (Net)
Menang Tender Resmi, Pengusaha Tetap Diganjal Pejabat, Kementerian Perhubungan Perlu Tindak Tegas Oknum PPK. - Foto: Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta. (Net)

Kementerian Perhubungan diminta melakukan tindakan pengawasan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada para pejabat setingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi yang kini dipimpin Budi Karya Sumadi itu.

Sebab, terjadi serangkaian kecurangan dan upaya sengaja menghambat pengerjaan proyek pembangunan di Kemenhub oleh para PPK.

Seperti yang dialami, PT Putri Mahakam Lestari.  Perusahaan ini sudah secara resmi, secara legal dan sesuai hukum memenangi tender Pembangunan Penyeberangan Pelabuhan Muara Sumatera Utara.


Namun PPK tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebagaimana tugas dan fungsinya dalam Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kuasa Hukum PT Putri Mahakam Lestari, Rapen Agustinus AM Sinaga menyampaikan, pihak perusahaan kliennya sudah memenangi proyek pekerjaan yang di-tender online melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) itu. Selanjutnya, tinggal pengerjaannya.

Nah, PPK menghambat dan tidak melaksanakan putusan pengadilan atas tender tersebut. Sebab, dikarenakan dihambat-hambat, PT Putri Mahakam Lestari melalui Kuasa Hukumnya Rapen Sinaga telah mengajukan permohonan Fiktif Positif di PTUN Medan No Register : 4/P/FP/2020/PTUN.MDN.


Yang pada akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Medan. Dengan Amar Putusan, mewajibkan PPK (Termohon) untuk menerbitkan SPPBJ sebagaimana Permohonan PT Putri Mahakam Lestari (Pemohon).

Namun, sampai saat ini, PPK tidak juga melaksanakan putusan PTUN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan UU No.30 Thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengelolaan Tranportasi Darat Sumatra Utara, yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, tidak melakukan dan tidak tunduk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. PPK seperti itu harus segera ditindak dan dijatuhi sanksi oleh atasannya, ataupun oleh Aparat Penegah Hukum,” tutur Rapen AM Sinaga, di Jakarta, Selasa (16/06/2020).


Rapen mengungkapkan, sikap diam PPK yang tidak menerbitkan SPPBJ merupakan salah satu modus kecurangan dan persekongkolan yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Maka tidak jarang, perusahaan atau penyedia barang dan jasa harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Salah satunya adalah Permohonan Fiktif Positif.

Permohonan Fiktif Positif adalah Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Seperti yang dilakukan oleh PT. Putri Mahakam Lestari dalam perkara nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.MDN.


Menurut Rapen, hal itu ditempuh lantaran PT Putri Mahakam Lestari sebagai pemenang tender proyek pembangunan pelabuhan di Balai Pengelolaan Tranportasi Darat Sumatra Utara, tidak diberikan haknya oleh PPK.

Rapen menegaskan, berdasarkan UU No 30 Thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan PPK itu sudah melanggar dan mengangkangi hukum.

Pada Pasal 7 huruf  l, yang berbunyi, Pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan, Pasal 53 ayat 6, yang berbunyi, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling lama 5 lima hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan, seharusnya PPK segera mengeksekusi putusan pengadilan dan menyerahkan pengerjaan proyek itu ke PT Purti Mahakam Lestari.


“Ulah PPK itu sangat menciderai penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana masyarakat akan patuh hukum, jika pejabat pemerintahan saja tidak mematuhi hukum? Ini harus ditindaktegas,” pungkas Rapen.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan