Breaking News

Menang Gugatan Belum Cukup, Kompensasi Kebakaran Hutan Harus Direalisasikan

Menang Gugatan Belum Cukup, Kompensasi Kebakaran Hutan Harus Direalisasikan.

Seharusnya semua selesai setelah palu diketok hakim. Korporasi itu tinggal membayar denda yang totalnya mencapai Rp18 triliun.

Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Faktanya, seperti yang ditemukan Greenpeace, hingga saat ini tak ada satu pun dari sembilan perusahaan yang kasusnya sudah incracht membayar denda ke negara.

Jika dikurangi dengan kompensasi yang harus dibayarkan PT Merbau Pelalawan Lestari, maka total denda aktual yang harus dibayar akibat karhutla sebesar Rp1,9 triliun.

Jika merujuk pada laporan Bank Dunia, angka ini masih di luar jumlah kerugian ekonomi yang disebabkan bencana karhutla pada 2015, yang dikalkulasikanmencapai Rp 221 triliun atau dua kali lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan tsunami Aceh pada 2004.

Pada September 2018, Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar sebetulnya menyebut sudah ada pembayaran denda sebesar Rp32 miliar. Namun ia tak menyebut spesifik nama perusahaan yang dimaksud.

Usut punya usut, pembayaran denda tersebut terkait kasus perusakan lingkungan hidup dari dua perusahaan tambang, Selat Nasik Indokwarsa dan Simpang Pesak Indokwarsa.

Artinya, itu di luar kasus karhutla dan pembalakan liar yang tadi. Namun laporan dua perusahaan itu ikut dicantumkan dalam tiap siaran pers terkait ‘kemenangan’ Kementerian LHK dalam kasus karhutla.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas menilai, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan menjadi sia-sia jika gugatan yang sudah dikabulkan pengadilan tidak dieksekusi.

“Apa yang dilakukan KLHK itu belum cukup. Karena denda-denda itu belum bisa dieksekusi. Kalau kita lihat, itu kan nilai dendanya sudah cukup besar. Kalau tidak dibayar, itu tidak memberi efek jera. Perusahaan tidak akan punya keinginan untuk membayar kalau pengadilan dan pemerintah tidak mengeksekusi pembayaran itu,” papar Arie.

Kepala Biro Humas MA, Abdullah, menegaskan MA hanya menunggu pihak penggugat, dalam hal ini Kementerian LHK, mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan pemutus perkara.

“Baru pengadilan melakukan aanmaning (teguran) kepada termohon, agar melaksanakan putusan secara sukarela,” terang Abdullah.

Jika dua kali pemanggilan tidak dipatuhi, barulah MA akan melelang barang-barang perusahaan yang ditetapkan dalam putusan delapan hari setelah aanmaning kedua.

Direktur Penyelesaian Sengketa Kementerian KLH, Jasmin Ragil Utomo membenarkan apa yang dikatakan Greenpeace, bahwa belum ada satu pun dari mereka yang membayar. Tapi dia memastikan KLHK tengah memproses itu.

Kepada PT Kallista Alam misalnya, saat ini sudah sampai tahap pendelegasian lelang dari Pengadilan Negeri Meulaboh ke Pengadilan Negeri Suka Makmur sejak 22 Januari 2019 untuk penetapan lelang.

Sementara PT MPL yang harus menanggung kompensasi sebesar Rp 16,2 triliun, sudah dalam proses aanmaning.

“Ini kan dua perusahaan masih proses. Sisanya belum kami terima hasilnya dari pengadilan. Kami berharap mereka membayar sukarela. Menunda hanya alasan saja. Kita tunggu saja. Kalau sudah selesai saya cerita semuanya,” ujar Jasmin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*