Menaker Sebut Cuma 27 % Pengusaha Patuh Bayar Pesangon Lewat UU Ketenagakerjaan, Presiden KSPI: Itu Logika Yang Terbalik, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tetap Tak Lebih Baik

Menaker Sebut Cuma 27 % Pengusaha Patuh Bayar Pesangon Lewat UU Ketenagakerjaan, Presiden KSPI Said Iqbal: Itu Logika Yang Terbalik, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tetap Tak Lebih Baik.
Menaker Sebut Cuma 27 % Pengusaha Patuh Bayar Pesangon Lewat UU Ketenagakerjaan, Presiden KSPI Said Iqbal: Itu Logika Yang Terbalik, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tetap Tak Lebih Baik.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan, alasan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tak bisa dihadang hanya dengan pernyataan seorang Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang malah mendiskreditkan keberadaaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Alasan Menaker Ida Fauziyah yang mengatakan hanya 27% perusahaan yang mematuhi ketentuan pesangon yang ada di dalam UU No 13 Tahun 2003, sehingga atas dasar itulah, di dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), nilai pesangon akhirnya diturunkan. Tujuannya adalah agar semakin banyak perusahaan yang membayar pesangon.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Presiden KSPI) Said Iqbal menyebut pernyataan Manaker itu sebagai logika yang salah dan terbalik.

“Hal ini adalah logika terbalik dan tidak masuk akal dari pemerintah. Bagaimana mungkin yang salah justru harus kita turuti kemauannya?” tutur Said Iqbal, Selasa (25/02/2020).

Iqbal menegaskan, Pemerintah seharusnya menegakkan aturan atau law enforcement. Bukan justru membela para pengusaha yang tidak taat aturan dengan menurunkan nilai pesangon.

“Aturan harus ditegakkan. Didahului dengan pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan bahwa pensangon harus dibayar. Kalau masih tidak mau taat pada aturan, diberikan sanksi. Jadi solusinya bukan menurunkan nilai pesangon,” lanjutnya.

Dia juga menekankan, jika pun mengikuti cara berpikir Menaker seperti itu, tetap tidak ada jaminan bahwa para pengusaha akan taat membayar pesangon.

“Katakanlah kita ikuti alur pikiran Menaker dengan menurunkan nilai pesangon. Bagaimana kalau nanti setelah nilai pesangon dirunkan, masih banyak perusahaan yang melanggar dan tidak bersedia membayar pesangon lagi?. Apakah kemudian pesangon akan dihilangkan, sehingga nilainya menjadi nol,” bebernya.

Di Omnibus Law, lanjutnya, selain uang penggantian hak tidak diberikan dan uang penghargaan masa kerja diturunkan, tidak ada lagi pengali dua untuk pesangon dengan PHK jenis tertentu. Seperti pekerja yang sakit, perusahaan melakukan efisiensi, pensiun yang tidak diikutikan dalam program jaminan pensiun, dan sebagainya.

Bahkan di dalam RUU omnibus law, membolehkan penggunaan karyawan kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan.

“Pekerja bisa dikontrak seumur hidup. Hal ini secara otomatis akan menghilangkan pesangon,” tegas Iqbal.

Meskipun di dalam RUU Cipta Kerja ada uang pemanis atau sweetener dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tetapi hal ini pun tidak jelas wujudnya akan seperti apa.

Menurut dia, sangat tidak mungkin ada satu program yang diberikan kepada buruh, tetapi sumber dananya tidak ada.

“Darimana dana untuk membayar uang pemanis. Di dalam pelaksanaan jaminan sosial di seluruh dunia, selalu sumber pendanaan berasal dari dua kategori,” katanya.

Pertama berasal dari APBN atau pajak. Kalau JKP dan seetener mau dibayar oleh pemerintah, apakah pemerintah benar-benar manaikkan pajak di APBN-nya? Kedua adakah kategori berasal dari iuran peserta. Kalau tidak menambah iuran, pasti tidak berjalan. Kalaulah BPJS Jamsostek dipaksa untuk membayar JKP dan sweetener, tentu akan bangkrut. Kalau buruh diminta membayar iuran lagi, tentu buruh akan menolak.

“Sementara pemerintah mengatakan ke publik, bahwa JKP tidak menambahkan iuran. Karena itu, pasal ini menjebak karena masih tidak jelas,” pungkas Said Iqbal.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan