Breaking News

Memproduksi Pangan di Lahan Kritis Tidak Rumit Kok

Memproduksi Pangan di Lahan Kritis Tidak Rumit Kok.

Untuk menggeber rehabilitasi dan pemanfaatan lahan eks tambang serta lahan kritis, tidaklah rumit.

Pakar Ekonomi Lingkungan dan Energi Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin mengatakan cukup dengan political will dan komitmen pemerintah saja, semua itu nyata bisa diwujudkan.

Husin mengusulkan agar pemerintah segera menghitung luas lahan bekas tambang dan lahan-lahan tidak produktif, untuk selanjutnya direhabilitasi dan diolah sebagai ladang-ladang produsen pangan nasional.

“Lahan eks tambang yang lebih dari 8 juta hektar, perkiraan kita saat ini, sangat potensial dan bisa direhabilitasi untukn dijadikan sumber bahan pangan yang besar,” tutur FX Husin, Selasa (26/03/2019).

Sudah sejak awal, lanjut Husin, dia menawarkan salah satu solusi untuk mengatasi krisis pangan adalah memberdayakan lahan-lahan bekas tambang. Menurut dia, pengelolaan lahan-lahan itu ditambah dengan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif pun bisa dikembangkan untuk sumber pangan di masa depan.

Husin mengatakan, konsesi tambang memang masih ada pemiliknya, walaupun ditelantarkan. Seharusnya, pemerintah mengakui perjanjian konsesi yang telah disetujui itu. “Itu perlu untuk menjamin kepastian hukum investasi,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjutnya lagi, para pengusaha sudah memiliki deposit dana untuk rehabilitasi. Namun, sering kali dana rehabilitasi itu habis tak berbekas dimakan oleh sejumlah oknum Kepala Daerah dan oknum pejabat, sehingga proses rehabilitasi lahan-lahan eks tambang itu tidak berjalan.

“Dalam konsesi tambang itu, biasanya ada klausul bahwa mereka harus melakukan rehabilitasi lahan. Jadi, pemerintah ya tinggal menerapkan aturannya saja. Misalnya, dalam tiga bulan harus sudah dilakukan rehabilitasi. Bila tidak, maka hak konsesi dibatalkan, kemudian diambil lagi oleh negara melalui pemerintah,” tutur Husin.

Setelah lahan-lahan diambilalih, lanjut Husin, persoalan belum selesai. Pemerintah sering kali tidak bisa melakukan apapun, lantaran mengalami kekosongan anggaran untuk melakukan rehabilitasi itu.

Nah, pemerintah seharusnya tidak perlu bingung dengan kondisi itu. Sebab, pemerintah bisa menunjuk leader yang mau melakukannya.

“Dengan catatan, lahan-lahan rusak bekas tambang itu harus diperbaiki dan ditanam. Kemudian, bisa diberikan konsesi lagi, misalnya selama 30 tahun, tanpa mengeluarkan biaya pengurusan ijin konsesi,” tutur Husin.

Leader tadi, lanjut dia, tinggal mencari investor yang membutuhkan lahan. Misalnya, investor Raja Gula John Lee atau Robert Kwok, Rajawali Nusantara, Pabrik-pabrik gula yang selama ini mengimpor gula rafinasi—kalau tidak salah, tahun ini sudah tidak diperbolehkan melakukan impor gula lagi-pabrik-pabrik kertas, atau investor untuk kebutuhan meubel, dan lain-lain.

“Memang, investor mana pun jika diberikan lahan eks tambang, tidak akan ada yang mau. Tetapi, kalau lahan eks tambang ditambah semacam rehabilitasi berbiaya murah, ya pasti mau. Sebab, lahan eks tambang bersih dari sengketa lahan,” ujarnya.

Nah, di sinilah kemampuan dan kemauan pemerintah diminta, yaitu untuk melakukan rehabilitasi dan revegetasi lahan-lahan eks tambang maupun lahan gambut dengan biaya murah.

Kesimpulannya, kata Husin, tidak perlu mengobok-obok atau menuntut pengusaha tambang yang menelantarkan lahan bekas tambangnya. Tidak perlu menuntut pejabat yang sudah makan uang deposit untuk rehabilitasi lahan yang sudah ditambang tadi.

“Mereka itu sudah banyak uang. Mereka kan enggak mau dituntut. Sebab jika dituntut, mereka akan fight mati-matian, dan penyelesaiannya bisa memakan waktu puluhan tahun. Padahal, Indonesia sangat perlu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sesegera mungkin,” tutup Husin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*