Memiliki Karakter Khusus, Persatuan Jaksa Indonesia Inginkan Payung Hukum Berbeda dari ASN Lainnya

Memiliki Karakter Khusus, Persatuan Jaksa Indonesia Inginkan Payung Hukum Berbeda dari ASN Lainnya.

Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyatakan peran jaksa dalam menjalankan tugasnya memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu adanya aturan terpisah dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Noor Rochmad menyampaikan, Jaksa di bawah PJI harusnya memiliki payung hukum sendiri, sebab memiliki karakteristik yang khas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

 

“Karena kita tahu bahwa kejaksaan itu punya karakteristik sendiri. Memang (jaksa) ASN tapi punya karakter sendiri, jaksa profesi yang mempunyai tugas sebagai penuntut umum ini tidak sama dengan ASN yang lain,” ujar Noor Rochmad, seusai pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Munas PJI) 2017 di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (01/02/2018).

 

Noor mengatakan, seharusnya pengaturan dalam UU ASN berbeda dengan ASN lainnya, namun kenyataannya disamakan. “Dan ini yang akan coba ditelusuri, sikapi dalam rangka untuk siapa tahu ada perubahan UU ASN,” ujarnya.

 

Dia mengatakan, kegiatan munas PJI ini merupakan bentuk evaluasi kinerja PJI selama tahun 2017. Sejumlah capaian dipaparkan dan pekerjaan yang belum tuntas akan diselesaikan, serta membuat rencana kerja sepanjang 2018.

 

Munas PJI yang mengusung tema “Peran PJI Untuk Mendukung Penguatan Kejaksaan RI” juga mendiskusikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kelembagaan Kejaksaan Agung.

 

“Lalu hal-hal apa yang berkaitan dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki PJI dalam rangka mendukung penguatan kejaksaan,” katanya.

 

Pembahasan mengenai penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan juga menjadi topik khusus yang dilakukan untuk membenahi SDM agar ke depan bisa mengantisipasi dinamika sosial atau perkembangan masyarakat.

 

“Kita PJI bisa menjadi neraca penyeimbang antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Tiga hal ini yang ditunjuk dalam penanganan hukum. Nah bagaimana mewujudkannya tentu perlu jaksa profesional, menguasai pemasalahan teknis, yuridis dan juga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Noor Rochmad.(Richard)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*