Membangun Pariwisata Kawasan Danau Toba Kok Pakai Kekerasan, Pak Jokowi, Bagaimana Ini?

Membangun Pariwisata Kawasan Danau Toba Kok Pakai Kekerasan, Pak Jokowi, Bagaimana Ini?
Membangun Pariwisata Kawasan Danau Toba Kok Pakai Kekerasan, Pak Jokowi, Bagaimana Ini?

Masyarakat Kawasan Danau Toba (KDT) melakukan perlawanan terhadap tindakan kekerasan dan tekanan aparat yang dimotori oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

Proses pembangunan pariwisata dengan cara-cara kekerasan itu pun dipertanyakan kepada Presiden Joko Widodo.

Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi menegaskan, masyarakat dan KSPPM sangat menyayangkan peristiwa kekerasan yang dilakukan BPODT itu.

“Kita dalam era demokrasi, dengan kepemimpinan negara yang sangat terbuka terhadap masukan dari bawah. Kok masih saja perilaku-perilaku koersif yang sudah ketinggalan jaman dilakukan dan dipertahankan,” tutur Delima Silalahi, dalam siaran persnya, Jumat (13/09/2019).

Dia menuturkan, pada Kamis 12 September 2019, BPODT mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. BPODT bermaksud membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali. Sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter.

Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Tob (KDT). “Bersama dengan alat berat, BPODT mengajak aparat keamanan. Seratusan Masyarakat Adat Sigapiton, bersama KSPPM, menghadang upaya memasukan alat-alat berat yang akan menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya,” beber Delima.

Bentrokan tak terhindarkan. Salah satu staf KSPPM yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata kiri. Masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan yang bisa tampil dalam bentuk yang lebih kasar.

“Kejadian ini tidak bisa diterima dan perlu diwartakan seterang-terangnya kepada semua pihak,” cetus Delima.

Pertama, pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di KDT.

Tapi, sepanjang yang diketahui, Presiden Jokowi tampaknya tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan.

“Sangat perlu dipertanyakan secara sangat serius dan secara public. Apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara unik lembaga ini memahami dan menginterpretasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun Pariwisata?” tanyanya.

Kedua, yang jauh lebih berbahaya, tindakan yang dilakukan BPODT membangkitkan kembali memori publik, tentang perilaku yang umumnya dilakukan Pemerintah saat akan membangun.

BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim politik Orde Baru dalam melakukan pembangunan. Yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan.

“Sudah tentu Pemerintahan ini bukan Rezim Orde Baru. Juga bukan rezim yang bertumpu pada kekerasan. Tapi tindakan BPODT sedang menegaskan sebaliknya,” ujar Delima.

BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa-masa kelam Orde Baru. Ketika pembangunan juseru berujung dengan pemukulan aparat terhadap warga. Penangkapan terhadap para pemrotes dan intimidasi secara sistematis.

Ketiga, dua hal yang disebutkan di atas, membuat legitimasi dan justifikasi terhadap keberadaan BPODT perlu dipertanyakan kembali.

Bukan saja lembaga ini sama sekali belum menampakkan tanda-tanda memajukan pariwisata setelah lebih dari dua tahun beroperasi, malah menimbulkan ketegangan di masyarakat, memantik banyak konflik, dan yang terakhir mempraktekan kekerasan secara terbuka.

“Sementara lembaga ini beroperasi dengan uang negara yang bersumber salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Termasuk masyarakat di Sigapiton, yang akan sedang diserobot tanahnya dan diperlakukan dengan kekerasan,” ujar Delima Silalahi.

Keempat, pemukulan terhadap aktivis KSPPM, apapun alasannya perlu diproses secara hukum. Bahkan, kehadiran aparat keamanan dalam keseluruhan upaya BPODT memasukan alat-alat berat, perlu dipertanyakan secara serius.

“Untuk apa membawa aparat keamanan jika konon kabarnya niatnya demi kebaikan masyarakat setempat? Bukankah membawa-bawa aparat bersumber dari kecurigaan terhadap masyarakat dan berlandaskan keyakinan di bawah sadar bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan yang sifatnya sepihak? Bukankah juga semua peristiwa ini hanya menegaskan betapa pada dasarnya semua berbasiskan pada paksaan?” cetusnya.

Ironinya, kata dia, oleh lembaga yang begitu yakin sedang membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang hak-haknya justru sedang diinjak-injak.

Pembangunan industri pariwisata di Desa Sigapiton, , Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, diwarnai kericuhan, Kamis (12/9/2019).

Aparat bentrok dengan Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton hingga ada warga yang pingsan dan terluka.

Kejadian berawal saat alat berat BPODT masuk ke lahan yang diduduki ratusan warga. Alat berat itu difungsikan untuk membuka jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1,9 km dan lebar 18 meter. Warga menolak hingga terjadi bentrok dengan aparat di lokasi.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*