Membahas Pancasila Sebagai Ideologi Tidak Tepat Diatur Dalam Undang-Undang, Sebaiknya Diganti Dengan RUU PIP

Membahas Pancasila Sebagai Ideologi Tidak Tepat Diatur Dalam Undang-Undang, Sebaiknya Diganti Dengan RUU PIP

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK
20
0
Komunikolog Dr Emrus Sihombing: Membahas Pancasila Sebagai Ideologi Tidak Tepat diatur Dalam Undang-Undang, Sebaiknya Diganti Dengan Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). (Net)Komunikolog Dr Emrus Sihombing: Membahas Pancasila Sebagai Ideologi Tidak Tepat diatur Dalam Undang-Undang, Sebaiknya Diganti Dengan Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). (Net)

Membahas Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia, yang sekaligus sebagai Haluan Negara, sangatlah tidak tepat dijadikan dalam kelas Undang-Undang.

Komukolog Dr Emrus Sihombing menyampaikan, beberapa pekan belakangan ruang publik di negeri ini ‘dihangatkan’ dengan wacana  produktif terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sebagian kalangan mengkritisi bahkan ada penolakan pilihan diksi pada judul dan isi yang terkandung pada RUU tersebut.

“Saya termasuk setuju penggunaan diksi ‘haluan’ pada judul. Dan beberapa diksi pada substansi isi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu perlu direvisi. Sebab, Pancasila sebagai Dasar dan Pandangan Hidup Berbangsa dan Bernegara, termasuk dalam kehidupan sehari-hari dalam operasionalnya, sangat kurang tepat diatur dalam Undang-Undang yang posisinya di bawah Ideologi Pancasila,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Senin (06/07/2020).

Karena itu pula muncul wacana baru yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila,  disingkat menjadi RUU PIP. Menurut Emrus, pilihan diksi ‘pembinan’ lebih tepat dan representatif dalam upaya bersama lebih membumikan nilai-nilai Pancasila dari generasi ke generasi, dalam segala aspek kehidupan di berbagai komunitas sosial.

Mulai dari kelompok sosial inti atau keluarga, berbagai organisasi kemasyarakatan, kementerian dan instansi pemerintah,  seluruh lembaga negara, hingga praktek berbangsa dan bernegara.

“Yang tak kalah pentingnya, tentu jika RUU PIP direalisasikan,  sejatinya dalam RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum eksistensi lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini harus tetap ada sekakipun rezim pemerintah silih berganti,” jelasnya.

Direktur Eksekutif EmrusCorner ini mengatakan, keberadaan BPIP sejatinya lebih utama daripada lembaga lainnya. Atau, paling tidak sama urgennya agar pembinaan Pancasila terus-menerus dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.

“Tidak ada lagi eksklusivitas sempit di instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga Negara,” katanya.

Emrus melanjutkan, BPIP dan Undang-Undang yang mendasarinya seharusnya sudah dibuat ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Sebab, Pancasila sebagai nilai subtansial bagi negeri ini harus tetap terjaga dari generasi satu kepada generasi berikutnya.  “Namun, tetap lebih baik terlambat daripada tidak kita realisasikan,” imbuhnya.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi di Indonesia,  maka dalam RUU ini perlu dibuat daftar isian masalah (DIM) antara lain terkait kewenangan, fungsi, kewajiban dan tugas BPIP. Sehingga benar-benar dapat membumikan nilai-nilai Pancasila dalam segala dinamika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

“Dalam bidang komunikasi politik, kampanye Pilkada yang segera kita lakukan sebagai salah satu contoh. Tidak boleh muncul eksklusivitas atas dasar identitas dalam bentuk apapun. Misalnya,  putra daerah atas dasar etnis atau atas dasar bentuk lainnya,  sejatinya tidak dimunculkan lagi, sebagaimana terjadi pada Pilkada-pikada yang sudah lalu,” ujar pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.

Komunikolog Dr Emrus Sihombing: Membahas Pancasila Sebagai Ideologi Tidak Tepat diatur Dalam Undang-Undang, Sebaiknya Diganti Dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). (Net)
Komunikolog Dr Emrus Sihombing: Membahas Pancasila Sebagai Ideologi Tidak Tepat diatur Dalam Undang-Undang, Sebaiknya Diganti Dengan Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). (Net)

Untuk itu, lanjutnya, para kandidat, partai pengusung dan pendukung, serta kekuatan politik lainnya, agar fokus saja menawarkan gagasan dan program pembangunan yang dilandasi keseluruhan nilai-nilai Pancasila.

“Saya mengamati betul rangkaian wacana publik terkait dengan RUU HIP. Saya berkesimpulan, semua anak bangsa negeri ini ternyata cinta, setuju, pendukung, pengawal,  pelaksana nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Yang terjadi hari ini, katanya, hanya cara pengungkapan pendapat pada tataran perspektif. Karena itu,  mempertemukan sudut pandang ini harus dilakukan komunikasi politik kebangsaan yang demokratis dan konstitusional. Lewat dialog di parlemen untuk menentukan kesepakatan nasional dalam bentuk Undang-Undang, yang boleh jadi namanya Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

“Dengan demikian, tentu jika disetujui, maka isi UU ini bukanlah tafsir tunggal terhadap Pancasila, tetapi kesepakatan nasional yang demokratis dan konstitusional,” tandasnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like