Mediasi Sengketa Tanah Warga Mengecewakan, Oknum Pejabat Pemerintah Tak Bisa Dipercaya, Aksi Demo Warga Merebak di Pondok Kopi

Mediasi Sengketa Tanah Warga Mengecewakan, Oknum Pejabat Pemerintah Tak Bisa Dipercaya, Aksi Demo Warga Merebak di Pondok Kopi.
Mediasi Sengketa Tanah Warga Mengecewakan, Oknum Pejabat Pemerintah Tak Bisa Dipercaya, Aksi Demo Warga Merebak di Pondok Kopi.

Warga Pondok Kopi, Jakarta Timur, kecewa dengan mediasi yang dilakukan Pemerintah atas sengketa tanah milik warga.

Karena itu, warga di RT 05/RW11, Pondok Kopi, Jakarta Timur melakukan aksi menolak cara-cara mediasi yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Timur, karena dinilai sangat merugikan warga.




Tim Advokasi warga RT 05/ RW 11, Pondok Kopi, Jakarta Timur  Gilbert Pasaribu mengatakan, warga kecewa dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang dinilai tidak tegas dalam persoalan kasus sengketa warga dengan oknum yang mengklaim tanah yang sudah ditempati warga sejak 1992.

Diduga ada permainan antara oknum Pemkot Jakarta Timur dengan oknum yang bersengketa dengan warga.

“Janggal sekali memang ketika fungsi Pemerintahan menjadi mediator padahal tidak ada atau ditunjuk menjadi mediator oleh instansi manapun dan tidak ada kewenangan kelurahan, kecamatan, kotamadya untuk menjadi mediator,” terang Gilbert Pasaribu, Selasa (11/02/2020).




Aksi protes itu sudah dilakukan warga sejak Minggu, 09 Februari 2020.

Gilbert mengemukakan, aksi ratusan warga  RT 05/ RW 11 bersama tim advokasi yang tergabung beberapa elemen diantaranya  FPTP, LKJ, GMNI Jakarta Timur dan KM UNISMA atas kasus tanah garapan warga Kampung Pondok Kopi dan mengawal menuju sidang di pengadilan ke depan.

“Karena ini adalah negara hukum maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk secepatnya menyelesaikan masalah hak tanah untuk warga,” ujar Gilbert.




Gilbert yang juga  koordinator lapangan  Aliansi Tanah Untuk Rakyat menerangkan, warga RT 05/ RT 11 Pondok Kopi secara turun-temurun sudah menempati lahan tersebut pada tahun 1992.

Berdasarkan sejarahnya, warga mulai bermukim di tanah kosong bekas HGU PTMas Naga Steel yang telah diterlantarkan selama bertahun-tahun.

“Sehingga warga beritikad baik merawat, menguasai fisik lahan hingga tahun 2004 dan telah terbentuk struktur penduduk seperti RT dan RW secara sah,” ujarnya.




Namun tidak disangka, hingga pada tahun 2015 sampai 2020 ada oknum mengklaim secara sepihak sebagai pemilik tanah yang ditempati oleh warga.

Akibat klaim tersebut berkali-kali warga dipanggil untuk mediasi oleh pihak kelurahan, kecamatan, bahkan hingga tingkat kotamadya.

Menurut Gilbert, tuntutan warga adalah melawan praktek mafia tanah, melawan birokrasi yang menjadi mafia tanah.




Selain itu peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara harus menjunjung tinggi kepastian hukum dengan melaksanakan amanat UUPA No.5 tahun 1960.

“Dan menjalankan amanat UUD 1945 pasal 33, selamatkan tanah warga RT 05 RW 11 Pondok Kopi.  Dengan ini disampaikan keluh kesah warga sekitar 90 KK tersebut semoga tuntutan menjadi baik untuk masyarakat Kampung Pondok Kopi, serta warga dapat hidup kembali dengan layak,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan