Masyarakat Sumut Minta KPK Bongkar Tuntas Rangkaian Praktik Mafia Korupsi di PTPN 2

Masyarakat Sumut Minta KPK Bongkar Tuntas Rangkaian Praktik Mafia Korupsi di PTPN 2

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
578
0
Masyarakat Sumut Minta KPK Bongkar Tuntas Rangkaian Praktik Mafia Korupsi di PTPN 2. - Foto: Ilustrasi-PTPN 2.(Net)Masyarakat Sumut Minta KPK Bongkar Tuntas Rangkaian Praktik Mafia Korupsi di PTPN 2. - Foto: Ilustrasi-PTPN 2.(Net)

Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. 

Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan adanya dugaan praktik korupsi berjemaah di PT Perkebunan Nusantara II atau PT PN 2 di Sumatera Utara. 

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB), Apri Budi menyampaikan, pihaknya membawa sejumlah dokumen dan bukti-bukti adanya dugaan praktik korupsi mafia di perusahaan pelat merah itu. 

“Sudah kami serahkan ke KPK kemarin,” tutur Apri Budi, Rabu (20/04/2022). 

Apri Budi menerangkan,  Laporan Keuangan PTPN 2 dicurigai sarat penyimpangan. Dia membeberkan, Laporan Keuangan Komisaris Utama PTPN2 dan Direktur PTPN2 sarat rekayasa. 

“Sehingga berpotensi menghilangkan fakta-fakta pada aliran dana perusahaan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan,” katanya. 

Tidak hanya itu, Laporan Keuangan perusahaan pelat merah itu sangat tidak sinkron dengan Hasil Audit yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Padahal, sebut Apri Budi, alokasi beban belanja pada tanaman semusim Tembakau mencapai miliaran rupiah setiap tahun. 

“Bahkan anehnya, tanaman tembakau terindikasi menderita kerugian miliaran rupiah setiap tahun,” ujarnya. 

Lebih gawatnya lagi, katanya, Komisaris Utama dan Direktur PTPN2 memberi opini yang bikin geleng-geleng kepala, yakni mempertahankan dan memelihara nilai sejarah tentang Tembakau Deli. 

BPK sudah melakukan audit atas laporan produksi PTPN2, kecuali untuk tanaman semusim tembakau. “Itu aneh. Ada apa?” ujarnya. 

Dia menjelaskan, tanaman tembakau efektif seluas 4 hektar sekali musim. Sedangkan kerugian perusahaan sangat tidak rasional, yakni mencapai miliaran rupiah. 

Laporan Keuangan atau LK Komisaris Utama dan Direktur PTPN 2 menjelaskan PTPN222  menghasilkan produk tembakau yang dipasarkan terutama mempertahankan dan memelihara nilai sejarah. 

Sebagai penghasil Tembakau Deli, pada tahun 2020, volume penjualan tembakau PTPN 2 mencapai 9,049 ton, dan volume pemasaran tahun 2020 dari lahan yang dikelola seluas 12 hektar. 

Tanaman Tembakau PTPN 2 mengalami kerugian turun dari rata-rata tahun 2018 sebesar Rp 368.942,72 per kilogram menjadi Rp 367.023,87 per kg pada tahun 2019. 

Alasan Tembakau rugi karena capaian produksi Tembakau sebesar 31 ton atau 98,32 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 32 ton dan 73,72 persen dari realisasi produksi tahun 2018 sebesar 42 ton. 

Sedangkan untuk komoditi Tembakau sebesar 0,56 ton per hektar di bawah RKAP 11,34 persen dan di atas tahun 2018 lalu 40,74 persen. 

Apri Budi menjelaskan, luas lahan 12 hektar itu benar, tapi luas lahan yang dikelola untuk ditanami Tembakau hanya 4 hektar setiap musim. 

Artinya, kata dia, lahan seluas 10 hektar sampai 12 hektar itu dibagi 4 musim tanaman. Sisa lahan dibiarkan agar tanah menjadi gembur untuk persiapan tanaman berikutnya. 

Tujuan pemasaran tembakau terutama untuk ekspor. Di mana pada tahun 2018-2020 PTPN 2 dikatakan kondisi belum membaiknya harga jual komoditas kelapa sawit, gula kristal dan khususnya tembakau tahun 2019. 

Namun PTPN 2 masih mampu mencatatkan laba dari usaha di tahun 2019, terutama dari komoditas minyak sawit. 

Dijelaskan tentang Gula dan Tembakau mencatat kerugian. Anehnya meski rugi keuangan tanaman Tembakau ini tidak terurai dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Artinya BPK tidak memberikan catatan hasil pemeriksaan pengelolaan Tembakau. Padahal tanaman tembakau mengalami kerugian miliaran setiap tahun. 

Laporan keuangan PTPN2 menyebutkan hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan bahwa seluruh upaya yang dilakukan harus tetap mengacu pada prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan mengantisipasi pada target RKAP. 

Menargetkan total produksi daun hijau Tembakau di tahun 2020 sebesar 1.945.080 lembar, turun 90,12 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Produksi tembakau daun kering ditargetkan sebesar 4 ton, turun 90,35 persen dibandingkan realisasi tahun 2019, dan produksi ready ball ditargetkan sebesar 3 ton, turun sebesar 90,29 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. 

Berdasarkan data dan informasi audit BPK Nomor 3/auditama VII/KINERJA/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 antara lain menyebutkan Pabrik Gula (PG) Sei Semayang tidak menggiling tebu tahun 2019, sehingga terjadi laba yang tidak tercapainya sebesar Rp 74.459.956.363,29. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 11.420.900.857. 

Kemudian, penjualan minyak sawit sampai di bulan Juni 2019 sebesar Rp 316.808.438.771 tercatat data manual. Serta sampai Juni 2019 RKAP sebesar Rp 490.515.037,000. 

Inti sawit sampai bulan Juni 2019 sebesar Rp 31.615.247.586 tercatat data manual dan RKAP sebesar Rp72.508.853.000. 

Untuk penjualan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tahun 2019 sebesar nol (0). Penjualan PKM tahun 2019 sebesar nol (0). Penjualan Karet tahun 2019 sebesar nol (0) Penjualan Teh tahun 2019 sebesar nol (0). 

Gula sampai Juni 2019 sebesar Rp136.289.735.000 tercatat data manual dan RKAP sebesar Rp713.255.616. Tetes sampai Juni 2019 sebesar Rp16.729.322.350 dan RKAP sebesar Rp26.136.959. 

Kredit Investasi untuk dana talangan, tebang angkut, pajak dan leasing Rp145.970.065.468. 

“Sedangkan tembakau tidak masuk dalam audit. Ada apa?” tanyanya. 

Kemudian, lanjutnya, perusahaan juga mengalokasikan anggaran penanganan perkara- perkara hukum di PTPN II antara lain mengeluarkan biaya- biaya untuk: 

Satu, Konsultan Hukum Perkara TUN tahun 2018 sebesar Rp 748.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 130.000.000. 

Dua, Konsultan Hukum Perkara Pidana tahun 2018 sebesar Rp 1.275.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 210.000.000. 

Tiga, Konsultan Hukum Perkara PHI tahun 2018 sebesar Rp 555.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 195.000.000. 

Empat, Konsultan Hukum perkara perdata tahun 2018 sebesar Rp 9.187.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 2.145,000.000. 

Lima, Honor Lawyer, Fee pemenangan perkara dan biaya alat bukti perkara tahun 2018 sebesar Rp3.436.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp16.500,000.000. 

Sementara, penjelasan PTPN II tentang beban tanaman semusim (produksi) Tembakau sebelum masa panen tahun 2017 sebesar Rp 17.423.647.338, dan tahun 2018 sebesar Rp 6.743.385.487. 

Beban tanaman semusim (produksi) Tembakau ditangguhkan atas pengolahan tanah tahun 2017 sebesar Rp 2.096.150.276 dan tahun 2018 seluas 84 hektar sebesar Rp 18.081.003.360. 

Laporan posisi keuangan (neraca) dengan posisi keuangan konsolidasi tahun 2018 menunjukkan total aset sebesar Rp 7.430.261 juta berada di atas RKAP sebesar Rp 525.791 Juta dan dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 478.911 juta. 

Pemasaran nilai penjualan ekspor dan lokal tahun 2018 sebesar Rp 1.169.114 juta berada di bawah RKAP sebesar Rp 524.705 Juta dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 71.872 juta. 

Dampak dari transaksi ini adalah perusahaan bisa mengakui pendapatan di 2019 atas lahan tersebut sebesar Rp 13 miliar. 

Penjelasan Direktur PTPN 2 tentang biaya tanaman Tembakau dialokasikan di antaranya untuk gaji, tunjangan, bisos Pegawai atau staf, membangun dan memelihara. 

Selanjutnya, pembibitan, pengolahan tanah untuk tanaman, menanam dan memelihara tanaman panen, serta  pengangkutan. 

Kemudian, untuk biaya umum, jumlah biaya tanaman, biaya pengolahan, Jumlah beban produksi, penyusutan, jumlah beban produksi kebun, biaya produksi di Afdeling Kebun, persediaan awal dan persediaan akhir. 

Beban pokok produksi, biaya usaha atau operasi biaya produksi Free On Board (FOB), harga pokok kebun harga pokok FOB. 

“Konfirmasi telah disampaikan namun Direktur dan Komut PTPN2 masih enggan memberi tanggapan,” tandasnya.(JRO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Satgas Barang Impor Ilegal Diumumkan, Teror Menyebar di Pasar-Pasar Rakyat, Pedagang Kecil Tutup Lapak, Terancam Gulung Tikar

Para pedagang kecil dan pedagang eceran di sejumlah