Breaking News

Masyarakat Kritik Anggaran THR & Gaji Ke-13 PNS Kok Lebih Tinggi Daripada Kegiatan Pembangunan

Masyarakat Kritik Anggaran THR & Gaji Ke-13 PNS Kok Lebih Tinggi Daripada Kegiatan Pembangunan.

Masyarakat melihat kinerja pemerintahan minim, namun anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) kok tetap lebih tinggi daripada kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Direktur Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) Adri Zulpianto mengatakan, pemandangan seperti itu sangat mudah ditemukan di sejumlah daerah. Seperti yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Adri menuturkan, hingga Juni 2018, APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 5,7 triliun tidak dikelola secara tepat. “Kami nilai salah kelola. Malasnya para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi membuat program kerja pembangunan di Kabupaten Bekasi molor. Padahal tunjangan dan gaji para pejabat dianggarkan lebih tinggi dibandingkan program kerjanya, terutama untuk THR dan gaji ke 13,” tutur Adri, dalam siaran pers, Kamis (07/06/2018).

Dia merinci, gaji para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi menelan anggaran sebesar Rp 49.768.185.400. Sedangkan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp 735 miliar. “Itu dialokasikan di APBD loh,” ujarnya.

Selanjutnya, Adri menerangkan, untuk setiap pejabat Eselon IV besaran yang bakal terima TPP-nya untuk THR dan Gaji Ke-13 sebesar Rp 14-17 juta. Eselon IIIB sebesar Rp 18-20 juta, Eselon IIIA sebesar Rp 23-25 juta, Eselon II sekitar Rp 40 juta, serta staf pelaksana sekitar Rp 5 jutaan.

“Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan anggaran yang direncakan untuk biaya penanggulangan banjir, yang cuma mencapai angka sebesar Rp 200 miliar. Padahal pekerjaan tersebut akan ada turap, angkat lumpur, dan lainnya,” ungkap Adri.

Kemudian, anggaran untuk pembangunan infrastruktur untuk pedestarian, jalur hijau dan pembangunan jalan di Kabupaten Bekasi hanya ditotal sebesar Rp 200 miliar.

Artinya, menurut dia, pembangunan infrastruktur yang dimanfaatkan oleh masyarakat hanya sebesar Rp 400 miliar. Kondisi itu berbeda jauh dengan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 735 miliar.

“Pelaksanaan program di lingkungan Kabupaten Bekasi minim dan sangat lambat. Tercatat, dari 90 paket program, baru 6 yang selesai dilelang kepada calon pekerja. Berbeda dengan soal gaji yang direspon dengan cepat dan menghabiskan anggaran yang lebih besar,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Adri, seharusnya Gaji ke-13 dan THR yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bekasi dibatalkan. “Dan dialokasikan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*