Breaking News

Masyarakat Kaltim Gelar Hari Anti Tambang, Desak Penghapusan Kewenangan Izin Tambang Gubernur & Bekukan Dinas ESDM

Selamatkan Kaltim Dari Pengrusakan dan Perluasan Tambang

Masyarakat Kaltim Gelar Hari Anti Tambang, Desak Penghapusan Kewenangan Izin Tambang Gubernur & Bekukan Dinas ESDM. Masyarakat Kaltim Gelar Hari Anti Tambang, Desak Penghapusan Kewenangan Izin Tambang Gubernur & Bekukan Dinas ESDM.

Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak dihapuskannya kewenangan pemberian Izin Tambang oleh Gubernur Kalimantan Timur. Selain itu, keberadaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur juga harus dibekukan.

Hal itu disuarakan oleh masyarakat Kaltim dalam Hari Anti Tambang (HATAM) yang jatuh pada 29 Mei.




Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang menegaskan, desakan itu adalah untuk menyelamatkan Kaltim dari pengrusakan dan perluasan lubang tambang.

Dia menjelaskan, sejak 29 Mei 2011, pasca semburan pertama tragedi Lumpur Lapindo di Jawa Timur, setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Anti Tambang (HATAM).

HATAM didasari atas kenyataan ekspansi pertambangan di Indonesia telah mengahancurkan ruang produksi rakyat dan lingkungan yang ujungnya memiskinkan masyarakat lingkar tambang secara perlahan.




“Bahkan keberadaan tambang di seluruh Indonesi telah meningkatkan kuantitas kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia termasuk merenggut ratusan nyawa tak berdosa,” tutur Pradarma Rupang, Rabu (29/05/2019).

Pada tahun yang sama dengan semburan Lumpur Lapindo pertama kali, Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim telah menghilangkan 5 nyawa di lubang tambang batubara yang tak direklamasi. Hingga 2019 korban terus bertambah menjadi 33 jiwa di seluruh Kalimantan Timur.

“Kondisi seperti ini pun tak memberi efek apapun kepada negara dalam hal ini pemerintah baik nasioal hingga pemerintah provinsi Kaltim tak juga banyak mengubah kebijakannya untuk menjaminkan keselamatan bagi rakyatnya,” ujar Pradarma Rupang.




Daratan Kaltim dengan luas 12,7 juta hektar, sebanyak 5,2 juta hektar atau sebanya 43% lahan dikavling kedalam 1.404 konsesi Pertambangan.

“Bagaimana di lapangan ekonomi terhadap sektor ini? Tambang yang mengambil porsi paling banyak mengeksploitasi daratan Kaltim kehadirannya justru tidak mampu mengeluarkan Provinsi ini dari jurang Kemiskinan,” ujarnya lagi.

Dia menyebut, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah dimana izin terbanyak diterbitkan oleh Pemerintah Kabupatennya (Pembkab), nyatanya tingkat penduduk termiskin Provinsi Kaltim berasal dari kabupaten ini.




Setali tiga uang, Kota Samarinda sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang 71% tata ruangnya di-kavling konsesi tambang juga nasibnya tidak berbeda jauh dengan kabupaten tetangganya.

“Jumlah penduduk miskin kota ini menempati urutan ke dua se-Kaltim. Tambang batubara adalah pilihan ekonomi yang membangkrutkan, tidak sedikit warga yang harus mengongkosi segala pemulihan dan perbaikan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh industri keruk ini,” beber Pradarma.

Mulai dari meninggikan rumah, menguras sawah dari lumpur tambang, menggali sedimentasi tanah tambang di Sungai Mahakam dan anak sungainya, semenisasi halaman, membuat tanggul, hingga menambal dan meninggikan jalan.




“Setiap tahunnya Kas Provinsi serta kabupaten dan kota habis digelontorkan hanya untuk memperbaiki segala kerusakan yang dibuat oleh industri ini,” katanya.

Dia menegaskan, hilangnya dusun atau desa mestinya menjadi pukulan bagi seorang kepala daerah, namun ironinya itu tidak berlaku di sini.

Kampung Keraitan tempat di mana komunitas Dayak Basap terancam hilang, penduduknya dipaksa pindah oleh PT Kaltim Prima Coal (PT KPC). Begitupun Desa Mulawarman dan Desa Bhuana Jaya yang masing-masing telah kehilangan 1 dusun karena berubah menjadi lubang tambang raksasa.




“Hingga hari ini Bupati Kutai Kartanegara serta Gubernur Kaltim hanya bisa cuci tangan menyaksikan kedua desa tersebut diporak-porandakan oleh aktivitas tambang PT Kayan Putra Utama Coal (PT KPUC), PT Jembayan Muara Bara (JMB) dan  PT Khotai Makmur Insan Abadi (PT KMIA),” bebernya lagi.

Sejak tahun 2008 hingga akhir 2018, lanjutnya, Jatam Kaltim mencatat setidaknya ada 33 petani dan masyarakat adat yang dikriminalisasi karena menolak melepaskan tanahnya kepada perusahaan tambang.

“Jatam Kaltim meyakini jumlah tersebut jauh lebih banyak. Banyak di antara kasus konflik tenurial yang disebabkan perusahaan tambang terjadi di wilayah pelosok yang tak terjangkau liputan media,” ungkap Pradarma.




Tercemarnya sejumlah sungai penting di Kaltim melengkapi catatan hitam industri tambang. Di Kutai Kartanegara, Sungai Santan yang menjadi urat nadi bagi masyarakat 3 kampung yakni Santan Ulu, Santan Tengah dan Santan Ilir kini tak lagi bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

Aktivitas tambang PT Indominco di hulu sungai yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem air sungai. Buaya yang dahulu biasa mencari makan di wilayah muara, kini semakin mendekat kepemukiman warga.

“Telah 11 orang korban meninggal akibat keganasan satwa air ini,” ujarnya.




Hal serupa terjadi di Kabupaten Kutai Timur Sungai Sengatta dan Sungai Bengalon. Kedua sungai ini kini tinggal sejarah. Kedua sungai besar ini dahulu menjadi tempat beraktivitas ekonomi serta rekreasi juga sumber air bersih bagi kebutuhan harian warga, kini sudah rusak dan tercemar.

“Semua berubah sejak PT KPC menambang di hulu kedua sungai tersebut,” tutur Pradarma Rupang.

Pradarma Rupang menegaskan, potret-potret tersebut adalah bukti-bukti bahwa investasi berbasis komoditas tambang sebagai investasi yang rakus lahan, rakus air, sarat akan pelanggaran hak asasi manusia, serta jauh dari kata keberlanjutan lingkungan.




Daya rusak industri pertambangan selama ini telah berhasil menciptakan pengungsi-pengungsi sosial-ekologis, yakni mereka yang ruang hidupnya dirampas dan dirusak, sehingga tak lagi melanjutkan kehidupannya dengan normal seperti semula.

Dia menuturkan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur (ESDM Kaltim) merupakan salah satu simpul birokrasi pemerintahan terpenting dalam melanggengkan oligarki ekstraktif di Indonesia.

“Dinas inilah yang selama ini berfungsi menyediakan perangkat kebijakan dan perizinan yang diterbitkan baik oleh Kepala Daerah untuk memfasilitasi ekspansi industri ekstraktif di Indonesia. Kantor-kantor pengurus publik inilah yang harusnya bertanggung jawab atas segala permasalahan perampasan dan perusakan ruang hidup rakyat oleh industri ekstraktif,” bebernya.




Pada peringatan Hari Anti Tambang tahun ini, Komite Lawan Tambang Kaltim mendesak pembekuan Kantor ESDM Kaltim, sebab fungsi, wewenang dan instrumen perizinan yang diterbitkannya adalah sumber perusakan dan pelayan kepentingan korporasi, baik pelayanan perbankan/keuangan maupun industri pertambangan.

Humas Komite Lawan Tambang Kaltim Andi Akbar menuturkan, Peringatan Hari Anti Tambang (HATAM) 2019  di Kaltim di Pusatkan di Kota Samarinda di Kantor Gubernur Kaltim sebagai representasi kewenangan Pusat di Daerah, selaku pemberi izin tambang, perluasan perusakan dan pengungsian sosial ekologis.

Dalam peringatan ini, masyarakat juga menggelar aksi unjuk rasa. Aksi berlangsung Rabu, 29 Mei 2019, Pukul 13.00 WITA sampai selesai. Aksi digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, di Jalan Gajah Mada, setelah terlebih dahulu berkumpul di tepian Samarinda.




“Pembekuan dilakukan agar Kaltim punya masa transisi untuk memulihkan alam serta ekonomi rakyat dan menghentikan laju perluasan lubang tambang,” ujar Andi Akbar.

Dia menekankan, perlu juga pertimbangan kembali arah sumber pendapatan daerah yang tidak bertumpu pada model indsutrif ekstraktif namun beralih pada model industri ramah lingkungan yang tak merusak, tak mengancam keselamatan publik dan tentunya berkelanjutan.

“Selama pembekuan ini berlangsung, aparat negara harus menjaga dan memastikan bahwa proses penerbitan dan perpanjangan izin ESDM berhenti,” ujarnya.




Andi Akbar menyampaikan, industrialisasi seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi angkatan kerja dan bagi penerapan keadilan sosial, pendapatan negara tidak boleh dibangkitkan dengan mengorbankan syarat-syarat keselamatan warga negara dan alam jangka panjang.

Koordinator Lapangan Komite Lawan Tambang Kaltim, Ardi mengatakan, Peringatan HATAM 2019, bertepatan pula dengan Bulan Suci Ramadhan. Maka momentum ini digunakan untuk melakukan perluasan jejaring dan perhatian untuk kasus lingkungan hidup di Kaltim yang minim pertanggungjawaban serta tanpa penyelesaian.

Adapun rangkain peringatan HATAM 2019 di Kaltim dilakukan pada 24-29 Mei 2019. Kegiatan dimulai dengan aksi Seruan Do’a untuk 33 Korban Lubang Tambang Batubara dari 100 Masjid dan Rumah Ibadah di Kalimantan Timur.




“Pelaksaan dan penyampaian do’a yang dikhususkan bagi 33 korban lubang tambang batubara di Kaltim sebagai bentuk keprihatinan juga merupakan dukungan bagi keluarga korban dan masyarakat lingkar tambang yang masih berjuang untuk penyelamatan ruang hidup di Kaltim,” tutur Ardi.

Masjid dalam hal ini pengurus harian masjid secara terbuka menerima permohonan doa untuk dapat dibacakan pada saat sebelum berbuka puasa atau pada saat tarawih dilakukan.

Selain itu, kelompok masyarakat, bersama keluarga korban tambang dan mahasiswa di Kaltim secara sukarela menyampaikan sumbangan yang sebelumnya dikumpulkan secara mandiri yang kemudian akan disampaikan kepada pihak Masjid.




“Selain masjid juga ada beberapa gereja yang menjadi tempat mendoakan hal yang sama pada saat perayaan misa atau ibadah. Ini akan dilakukan secara berkelanjutan selama 5 hari berturut-turut di Kalimantan Timur sejak 24-29 Mei 2019,” ujar Ardi.

Kemudian, dilaksanakan juga kegiatan Nonton Bareng dan Diskusi Film Sexy Killers. Kegiatan ini diselenggarakan pada 25 Mei 2019.

Film dokumenter dari Watch Doc dengan durasi 1,5 jam ini diputar kembali bersama dengan komunitas Freedom Pray Instrument (FPI) di Samarinda yang sebelum pemutarannya dimulai dengan penampilan seni dan acara Buka Puasa Bersama.




Adapun perwakilan warga lingkar tambang dengan 2 kasus yang berbeda tetapi dengan pokok permasalahnya sama yaitu pertambangan batubara yang berada di wilayah padat huni.

“Tujuannya untuk mengajak masyarakat lebih banyak mendengarkan proses perjuangan mereka dan tentu saja mengkampanyekan bahayanya pertambangan batubara yang berada di daerah padat huni. Pemutaran film dirangkai dengan diskusi terfokus oleh Jatam Kaltim,” ujar Ardi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*