Breaking News

Masyarakat Gorontalo Utara Bergerak; Usir Tenaga Kerja Asing, Segera Bayar Tanah Rakyat Yang Dirampas

Masyarakat Gorontalo Utara Bergerak; Usir Tenaga Kerja Asing, Segera Bayar Tanah Rakyat Yang Dirampas. Masyarakat Gorontalo Utara Bergerak; Usir Tenaga Kerja Asing, Segera Bayar Tanah Rakyat Yang Dirampas.

Masyarakat di daerah bergejolak. Mereka meminta Tenaga Kerja Asing (TKA) yang kian banyak merangsek menguasai lahan-lahan pekerjaan mereka untuk segera diusir atau disuruh pulang ke negerinya.

Selain itu, berbagai perampasan lahan dan tanah masyarakat harus segera dikembalikan dan dibayar kembali kepada rakyat pemilik tanah.




Hal itu ditegaskan Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Federasi Mahasiswa Muslimin Indonesia (Femmi) Victor Anam.

Dia melihat, di daerahnya, di Gorontalo Utara (Gorut), Pembangunan Mega Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2×50 megawatt (MW), yang dikelola oleh perusahaan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP), yang merupakan Anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) dengan pemegang sahamnya adalah Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ternyata banyak masalah.

“Mulai dari ganti rugi tanah rakyat yang sampai dengan saat ini belum juga terselesaikan. Kemudian, masuknya tenaga kerja asing atau TKA, dari Cina sebagai buruh kasar dan menggeser tenaga kerja pribumi,” tutur Victor Anam, dalam keterangan persnya, Kamis (11/.07/2019).




Sampai saat ini, ditegaskan Victor, pembangunan yang dilakukan itu tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Menurut dia, gaya penjahahan baru semakin terasa dan sering menimbulkan gesekan serta bibit-bibit konflik.

Dengan memasukkan TKA dari Cina sebagai pekerja kasar, lanjutnya, akan menghabisi kesempatan masyarakat setempat untuk berusaha dan bekerja.




“TKA itu menjajah pribumi di sana. Selain itu, rakyat sebagai pemilik lahan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa, terpaksa harus gigit jari dan menerima nasib atas perlakuan dzalim yang dilakukan oleh pihak perusahaan,” tuturnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Femmi) Abdullah Amas menyampaikan, sebagian lahan yang telah dibangun dan dikuasai untuk Pembangunan Mega Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut, belum dibayar kepada para pemilik lahan.

Sehingga, para pemilik lahan tidak lagi bisa mendapatkan hasil untuk biaya hidupnya. Di sisi lain, perusahaan sampai dengan saat ini belum menunaikan kewajibannya untuk mengganti rugi.




“Mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk mendzalimi hak rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, Abdullah Amas mengatakan, PB Femmi akan berjihad dan mengawal Rakyat Gorontallo Utara yang hak-haknya terdzalimi oleh  PT GLP dan PT TOBA. Mereka berjanji akan mendatangi PT Toba Bara Sejahtra, Kantor Menko Kemaritaman dan Istana Negara, untuk memperjuangkan nasib rakyat Gorontalo Utara.

Dia pun mendesak Luhut Binsar Pandjaitan segera memberikan ganti rugi tanah rakyat di Gorontalo Utara.

“Kami juga mendesak segera pulangkan TKA Cina yang bekerja sebagai buruh kasar di PLTU Tanjung Karang,” ujar Abdullah Amas.




Pihaknya juga meminta kepada semua pihak untuk terus mengobarkan semangat amar ma’ruf nahi mungkar dan berharap kepada berbagai pihak untuk fokus memperjuangkan keadilan di segala bidang.

“Bukan melulu bicara persatuan dan persatuan tapi perut dan rasa keadilan rakyat diabaikan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*