Breaking News

Masyarakat Daerah Kesulitan Peroleh Akses Kartu Nelayan

Tak Rasakan Dampak Positif Kebijakan Pemerintah

Tak Rasakan Dampak Positif Kebijakan Pemerintah, Masyarakat Daerah Kesulitan Peroleh Akses Kartu Nelayan.

Hingga kini masyarakat nelayan di sejumlah daerah masih terus mengeluhkan sulitnya akses memperoleh kartu nelayan. Masyarakat tak merasa memperoleh dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat di Jakarta.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyampaikan, kesulitan memperoleh akses kartu Nelayan itu dikarenakan pemerintah tidak serius memfasilitasi ketersediaannya bagi nelayan di daerah.

Rusdianto mengungkapkan, nelayan di sejumlah wilayah seperti di Penobo, Sili, dan Machi yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sumbawa sulit mendapat pelayanan yang baik.

“Selain tidak diperhatikan, juga tidak merasakan dampak kebijakan positif pemerintah,” tutur Rusdianto Samawa, Kamis (22/11/2018).

Dia menerangkan, beberapa waktu lalu, dari laporan Mahruf Ketua Front Nelayan Indonesia Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melakukan kunjungan selama satu minggu di Penobo, Sili, dan Maci, nelayan sangat banyak keluhannya.

“Yang paling sulit nelayan mendapat akses Kartu Nelayan, alat tangkap, asuransi, perahu dan tunjangan kesejahteraan,” ujarnya.

Sebenarnya, pemerintah bisa memfasilitasi Nelayan untuk mendapatkan Kartu Nelayan. Untuk memperoleh Kartu Nelayan itu, paling tidak harus memenuhi 3 syarat. Pertama, mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, direkomendasikan dari lingkungan sebagai nelayan, yaitu dari RT dan RW atau Kepala Desa, dan Ketiga, dikenal, diperhatikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

“Kartu Nelayan tersebut akan bermanfaat bagi nelayan dalam mengajukan permodalan dan asuransi, termasuk ketika musim paceklik. Hal itu yang bisa mempermudah nelayan dalam berbagai aktivitasnya. Apalagi ditopang oleh adanya Lembaga Koperasi yang bisa membuat nelayan semakin mudah dalam melakukan aktivitas melaut,” ujar Rusdianto.

Pada bulan Januari 2018 lalu, lanjut dia,  Front Nelayan Indonesia Cabang Sumbawa pernah melakukan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan Labuhan Ala. Kegiatan sosialisasi itu bekerjasama dengan Bank BRI KCP Plampang. Dalam sosialisasi itu, disampaikan bahwa Kartu Nelayan menjadi syarat di Bank BRI dan BNI 46.

“Sudah jelas, Kartu Nelayan bisa permudah nelayan yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Begitu juga bagi PT Pertamina (Persero) yang telah bekerjasama dengan pemerintah, bisa dimaksimalkan sehingga terbantu untuk mendapatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), baik kemudahan penyalurannya maupun harga yang murah.

Selain itu, kata dia, kartu  itu juga dapat berfungsi untuk menjadi fasilitas bagi anak-anak nelayan masuk sekolah, rumah sakit, dan membeli beras murah.

“Sayangnya, pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pengambil kebijakan justru belum memahami persoalan nelayan yang ada disekitar Penobo, Sili, dan Maci,” ujar Rusdianto.

Menurut dia, kondisi ini harus segera dievaluasi. Cerminan kebijakan Kartu Nelayan itu masuk dalam kegiatan usaha penangkapan ikan yang meliputi nahkoda kapal, perwira kapal, anak buah kapal, pemilik kapal yang ikut serta secara langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Penerbitan Kartu Nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap profesi nelayan. Kepemilikan Kartu Nalayan diharapkan menjadi materi konkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan upaya juga peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa bisa mempersiapkan lebih jauh untuk memperhatikan nelayan. Tentu hal itu sebagai upaya melindungi nelayan dari intervensi adanya migrasi dari profesi lainnya yang ikut menangkap ikan tanpa izin, sehingga di kemudian hari, hanya pemegang kartu yang boleh melakukan penangkapan ikan di laut secara sah.

“Jadi, nelayan Penobo, Sili dan Maci harus menerima banyak manfaat Kartu Nelayan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan tradisional termasuk juga perempuan,” jelasnya.

Seluruh nelayan Sumbawa, terutama Penobo, Sili dan Maci harus mengetahui pentingnya penjelasan pemerintah dalam Permen No.16/PERMEN-KP/2016 bahwa Kartu Nelayan adalah identitas sebagai nelayan, digunakan sebagai tanda pengenal bagi nelayan Indonesia.

Perhatian dan distribusi kesejahteraan melalui Kartu Nelayan merupakan instrumen pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan langkah-langkah inisiasi pemberdayaan nelayan agar mandiri, profesional, dan taat azas dalam upaya penangkapan ikan.

“Maka, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk perhatikan masyarakat Nelayan Penobo, Sili dan Maci Desa Mata Kecamatan Tarano,” ujar Rusdianto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*