Masyarakat Adat Lockdown

Tagih Janji Pemerintah Sediakan Pangan dan Pemeriksaan Massal Virus Corona

Tagih Janji Pemerintah Sediakan Pangan dan Pemeriksaan Massal Virus Corona, Masyarakat Adat Lock Down.
Tagih Janji Pemerintah Sediakan Pangan dan Pemeriksaan Massal Virus Corona, Masyarakat Adat Lock Down.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan lockdown bagi komunitasnya, sampai Pemerintah menepati janjinya untuk menyediakan pangan yang mencukupi bagi masyarakat. Dan juga melakukan pemeriksaan atau test missal terhadap masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen Aman), Rukka Sombolingi telah menginstruksikan seluruh perangkat organisasi dan komunitas, untuk menutup sementara akses keluar masuk di setiap komunitas.

Begitu juga dengan Walhi. Walhi yang telah menginisiasi disinfeksi pada beberapa wilayah yang tidak terjangkau dan pembagian sanitizer.

“Pada beberapa wilayah kelola rakyat juga telah dikeluarkan instruksi untuk menjaga ketersediaan pangan dan membatasi lalu lintas orang keluar masuk kampung,” tutur Rukka Sambolingi, Sabtu (28/03/2020).

Rukka Sambolingi mengingatkan, pada 20 Maret 2020, melalui video conference dari Istana Presiden Bogor, Presiden Jokowi meminta kepada semua kelompok profesi, mulai dari buruh hingga petani untuk bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi ditengah pandemi covid-19 itu.

“Seruan Presiden mengenai gotong-royong nasional untuk menghadapi pandemi covid-19, terutama mengenai kesiap-siagaan ketersediaan pangan, hanya dapat dilakukan apabila semua pihak mengambil peran nyata dengan menghentikan segala aktivitas yang dapat memperluas penyebaran covid-19,” jelas Sambolingi.

Namun faktanya,  tegasnya, kondisi berbanding terbalik dengan insiatif rakyat yang sudah berjalan di tengah krisis pandemi ini. Sektor swasta yang mencakup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan maupun pertambangan, tidak menunjukkan langkah konkret yang sejalan guna mendukung upaya pemerintah dalam menangani covid-19.

“Perusahaan-perusahaan tersebut bahkan masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Sikap yang ditunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut jelas tidak mendukung kebijakan Pemerintah dalam menghadapi pandemic covid-19,” jelasnya.

Selain itu, aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut juga telah menyebabkan konflik di beberapa wilayah. Dan telah mengriminalisasi masyarakat. Itu adalah suatu sikap tidak sensitive, terutama di tengah pandemi ini.

“Tak hanya itu, aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut di tengah pandemi virus corona adalah suatu kejahatan. Karena sangat berbahaya bagi Masyarakat Adat dan masyarakat umumnya,” beber Sambolingi.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menyampaikan, bercermin pada ketentuan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, maka Negara harus memastikan pemenuhan hak kesehatan, memberikan prioritas pada kelompok rentan dan garis depan dalam penanganan pandemi ini.

“Itu yang harus dilakukan, dibandingkan memberikan perlakuan istimewa pada segelintir elit dan korporasi,” tutur Nur Hidayati.

Salah satu tantangan berat dalam menghadapi pandemi ini adalah sejauhmana kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat terutama pangan dapat terpenuhi.

Pandemi covid-19 ini, katanya, pada akhirnya harus memberi kesadaran bahwa negara bersama rakyat harus berdaulat atas pangan.

Kedaulatan pangan secara nasional hanya dapat tercapai apabila Masyarakat Adat, petani, dan masyarakat pada umumnya berdaulat atas wilayah-wilayah adat dan ruang-ruang hidup lainnya.

“Di atas wilayah-wilayah tersebut tumbuh subur sumber-sumber pangan yang akan memperkuat kedaulatan pangan negara dalam kondisi ekonomi di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi ini,” jelasnya.

Untuk mencapai itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya harus melakukan tindakan yang sungguh-sungguh dengan menghentikan perampasan wilayah adat dan wilayah kelola masyarakat.

“Oleh karena itu, kami menuntut kepada pemerintah dan pemerintah daerah, pertama, mendesak pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk memerintahkan penghentian operasi perusahaan-perusahaan di atas wilayah masyarakat adat dan wilayah kelola rakyat,” ujar Nur Hidayati.

Kemudian, mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah masyarakat adat dan wilayah kelola rakyat untuk menghentikan semua aktivitasnya sementara waktu. “Guna mendukung upaya penghentian penyebaran covid-19 di kampung-kampung,” tegasnya.

Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada wilayah-wilayah masyarakat adat dan wilayah kelola rakyat lainnya. “Sehingga kebutuhan pangan dapat terpenuhi secara mandiri, khususnya dalam krisis pandemic seperti saat ini,” imbuh Nur Hidayati.

Mendesak pemerintah untuk fokus pada upaya penanggulangan covid-19, dengan mengutamakan keselamatan rakyat secara luas.

“Bukan sebaliknya menjadikan elit serta korporasi sebagai prioritas dalam penanggulangan dampak covid-19,” tandasnya.

Sementara itu, Pemerintah menyatakan bahwa jumlah pasien yang positif virus corona dan mengidap Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Berdasarkan data yang diterima hingga Jumat (27/3/2020) pukul 12.00 WIB, total ada 1.046 kasus Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam 24 jam sejak Kamis (26/3/2020) pukul 12.00 WIB, maka ada penambahan 153 kasus baru.

“Ada 153 kasus baru. Ini memperlihatkan ada penularan penyakit ini di masyarakat kita. Sehingga total kasus menjadi 1.046,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat sore, (27/03/2020).

Yurianto juga menjelaskan bahwa total ada 46 pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh. Jumlah ini bertambah 11 pasien sembuh yang didapatkan kemarin. Kemudian, Yurianto juga menyebutkan ada penambahan 9 pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Dengan demikian, total ada 87 pasien yang meninggal dunia setelah dinyatakan positif virus corona.

Berdasarkan data yang diperlihatkan pemerintah, terlihat bahwa ada penambahan 1 provinsi yang mencatat kasus perdana Covid-19.

Provinsi tersebut adalah Papua Barat yang mencatat ada dua kasus perdana. Dengan demikian, hingga saat ini kasus Covid-19 menyebar di 28 provinsi. Adapun, 153 kasus baru itu tercatat muncul di 11 provinsi.

Penambahan terbesar ada di DKI Jakarta. Ibu Kota mencatat ada 83 kasus baru, sehingga total ada 598 kasus covid-19.

Kasus baru juga terlihat tinggi di Jawa Barat dengan 20 kasus, Banten dengan 17 kasus, juga Jawa Timur dengan 7 kasus.

Sementara di Aceh sendiri berdasarkan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam 24 jam oleh  Pemerintah pusat hingga  hingga Jumat (27/3/2020) bertambah 3 kasus baru positif covid-19. Dengan demikian, total kasus positif covid-19 di Aceh menjadi 4 kasus.

Sebelumnya, Pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Senin (23/3/2020) lalu resmi dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 atau virus Corona.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur RSUDZA Banda Aceh Direktur RSUDZA Dr dr Azharuddin Sp OT K-Spine FICS, Kamis (26/3/2020).(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan