Breaking News

Masih Sebatas Jargon, Pemerintah Diminta Serius Atasi Kesenjangan Jawa Dan Luar Jawa

UMKM Efektif Untuk Pengentasan Kemiskinan.

Pemerintahan Jokowi disebut masih hanya asyik menebar jargon-jargon dan rencana-rencana mengikis kesenjangan perekonomian, sumber daya manusia atau kualitas human capital antar wilayah di Indonesia. Karena itu, mantan Walikota Solo itu diminta serius melakukan langkah-langkah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut.

Ketua Analis Jali Merah Institute Robby Alexander Sirait menyampaikan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas human capital yang dimiliki negara tersebut. Semakin siap dan berkualitasnya manusia sebuah negara, maka dapat dipastikan negara tersebut mampu berkembang dan bertumbuh jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya.

Dikatakan Robby, di Indonesia, kesenjangan pendapatan pun masih menganga. Padahl, lanjut dia, rezim desentralisasi sudah diterapkan kurang lebih 17 tahun di Indonesia.

“Harapan memecah bottleneck ketimpangan hasil pembangunan ekonomi di Indonesia melalui penerapan desentralisasi, tampaknya belum belum memberikan hasil yang memuaskan, masih cenderung sebatas jargon-jargon saja,” ujar Robby dalam perbincangannya dengan wartawan di Jakarta, Rabu (23/03/2016).

Ketimpangan itu, lanjut Robby, terlihat jelas dari struktur dan pola ketimpangan pendapatan yang masih relatif sama dari tahu ke tahun. Indeks ketimpangan pendapatan antar provinsi maupun antar regional pada tahun 2014 sebesar 0,70 telah mengalami sedikit perbaikan dibanding tahun 2005 sebesar 0,78. Meskipun demikian, dikatakan Robby, angka indeks yang masih relatif sangat besar (mendekati 1) menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah atau wilayah di Indonesia masih sangat lebar.

“Indikator lain yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi masih lebar adalah kontribusi regional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga tahun 2014, perekonomian Indonesia berkonsentrasi di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Hal ini terlihat dari kontribusi Sumatera, Jawa dan Bali terhadap PDB sebesar 80 persen. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2005,” papar pria jebolan Jurusan Manajemen Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini.

Ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi, lanjut dia, tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan faktor inputnya. Salah satu ketimpangan faktor input tersebut adalah ketimpangan capaian human capital tiap daerah, yang dapat diukur dari modal pendidikan dan kesehatan.

Demikian juga, kondisi modal pendidikan dan kesehatan antar provinsi di Indonesia masih dibayang-bayangi oleh kesenjangan, khusususnya antar wilayah bagian barat dan timur Indonesia.

Diungkapkan dia, ketimpangan itu terlihat dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai proksi modal kesehatan dan Rata-Rata Lama (RRLS) sebagai proksi modal pendidikan. Pada tahun 2005 dan 2013, capaian AHH provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalbar, Kalsel, Gorontalo, Sulbar dan Sulteng yang merupakan provinsi di timur Indonesia memperoleh kategori capaian AHH-nya “buruk dan terendah” dibandingkan dengan provinsi lain.

“Tidak jauh berbeda dengan angka harapan hidup, distribusi provinsi yang capaian RRLS terburuk dan terendah juga menunjukkan kondisi yang relatif tidak jauh berbeda,” ujar Robby.

Faktanya, lanjut dia, ketimpangan modal manusia antara wilayah, barat dan timur Indonesia, belum mengalami perbaikan yang cukup berarti. Ketimpangan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan faktor input yang mempengaruhi capaian modal pendidikan dan kesehatan di setiap provinsi.

Kesenjanangan kesehatan dan pendidikan pun tidak bisa diubah menjadi lebih seimbang di wilayah Indonesia. Menurut Robby, berbagai variable yang terjadi sebagai penyebab kesenjangan, tak kunjung diatasi oleh pemerintahan yang ada.

Dengan ketimpangan-ketimpangan yang terus menerus masih berlangsung di Indonesia, lanjut Robby, jika tidak ada keseriusan mengatasinya, maka pada saatnya ketimpangan itu sendiri akan meledak dan menimbulkan persoalan-persoalan kompleks di Indonesia.

“Sudah saatnya pemerintah serius dan berkomitmen penuh mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang berdimensi ketimpangan antar wilayah. Langkah itu harus dalam bentuk aksi yang lebih nyata, dan tidak lagi hanya sebatas perencanaan di atas kertas atau bahkan hanya sebatas jargon pembangunan,” pungkas dia.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*