Masih Musim Virus Corona, Perusahaan Gusur Lahan Warga, Dua Petani Dibunuh Sekutiri Bersama Preman dan 5 Polisi Mengenakan Senjata Laras Panjang

Dua Petani Dibunuh Sekutiri Bersama Preman dan 5 Polisi Mengenakan Senjata Laras Panjang

Masih Musim Virus Corona, Perusahaan Gusur Lahan Warga, Dua Petani Dibunuh Sekutiri Bersama Preman dan 5 Polisi Mengenakan Senjata Laras Panjang di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Masih Musim Virus Corona, Perusahaan Gusur Lahan Warga, Dua Petani Dibunuh Sekutiri Bersama Preman dan 5 Polisi Mengenakan Senjata Laras Panjang di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Sadis, Di Saat Indonesia Sedang Dilanda Virus Corona. Perusahaan Perkebunan Bersama Aparat Lancarkan Penggusuran, Dua Petani Terbunuh.

Dua petani di Sumatera Selatan terbunuh. Keduanya meninggal dunia ketika perusahaan perkebunan bersama aparat melancarkan penggusuran.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatra Selatan dan Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS) mengutuk tindakan penggusuran yang berujung terbunuhnya dua petani itu.

Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sumatra Selatan (KPA Sumsel) Untung Saputra menyatakan, di saat dunia dan Indonesia sedang dilanda wabah virus corona yang sangat berbahaya, di Sumatera Selatan malah perusahaan menggandeng aparat untuk menggusur petani.

“Sadis. Dua orang petani terbunuh,” ungkap Untung Saputra, dalam siaran pers yang diterima, Selasa (24/03/2020).

Di tengah ancaman krisis pangan akibat wabah Covid19 yang semakin meluas, petani digusur perusahaan perkebunan sawit. PT Artha Prigel menggusur secara paksa petani di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Penggusuran tersebut dibantu oleh security perusahaan, preman sewaan dan lima orang aparat kepolisian.

Petani yang tidak mau tanah mereka digusur mencoba menghadang hingga terjadi bentrokan diantara kedua pihak. Akibatnya, dua orang petani, yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35) tewas di tempat. Sementara dua petani lainnya, Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam dan saat ini dalam kondisi kritis di rumah sakit.

“Tindakan penggusuran dan brutalitas yang dilakukan PT Artha Prigel dan aparat kepolisian yang menewaskan petani tersebut sekali lagi telah menambah preseden buruk penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Kejadian ini menambah daftar panjang letusan konflik agraria di Indonesia yang disertai korban dari pihak petani,” tegas Untung.

Kurun waktu 2019 saja, telah terjadi 279 letusan konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 87 diantaranya terjadi di wilayah perkebunan akibat tindakan penggusuran dan intimidasi yang dilakukan perusahaan perkebunan.

“Kejadian tersebut diikuti banyak korban dari pihak petani, nelayan dan masyarakat adat akibat tindakan kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan dan aparat,” tuturnya.

Sebanyak 258 orang diantaranya mengalami kriminalisasi, 211 orang dianiaya, 24 orang tertembak dan 14 orang diantara tewas.

Ketua Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS) Dedek Chaniago menyampaikan, sangat disayangkan, di tengah ancaman krisis akibat wabah Covid19 yang terus meluas, korporasi perkebunan dibantu aparat kepolisian justru membuat kekacauan di lapangan.

“Seharusnya, perusahaan-perusahaan perkebunan, aparat keamanan maupun pemerintah daerah tidak melakukan langkah-langkah kontraproduktif di wilayah-wilayah konflik agraria dan tanah masyarakat,” tutur Dedek Chaniago.

Dalam situasi ancaman pandemi virus dan krisis ekonomi seperti ini, lanjutnya, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini sudah mendapatkan banyak keistimewaan dari kebijakan pemerintah justru seharusnya turun tangan membantu Negara menghadapi wabah, ancaman krisis pangan dan ekonomi nasional.

“Bukan melakukan tindakan yang memancing kemarahan petani dan masyarakat kelas bawah. Jika pemerintah tidak tegas menyikapi situasi ini, maka kebijakan social distancing guna mencegah penyebaran wabah tidak lah akan efektif. Karena aparat di bawah justru melegitimasi perusahaan membuat kekacauan dan keresahan di bawah,” tegasnya.

Benni Wijaya dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menegaskan, atas situasi tersebut, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengutuk keras tindakan tak berperikemanusiaan yang dilakukan pihak perusahaan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa petani.

“Oleh sebab itu, kami menuntut, pertama, Pemerintah pusat dan daerah harus tegas melindungi hak petani atas tanah dengan segera menghentikan penggusuran yang dilakukan oleh PT Artha Prigel,” ujar Benni Wijaya.

Kedua, menangkap pelaku dan mengusut tuntas tindakan brutalitas yang dilakukan perusahaan yang telah menganiaya dan menewaskan petani.

Tuntutan ketiga, memberikan sanksi tegas kepada pihak perusahaan yang sengaja memancing keresahan, menggunakan kekekerasan dan memobilisasi penggusuran, di tengah situasi krisis yang mengancam negara dengan cara mencabut HGU perusahaan.

Benni menegaskan, Kapolri segera melakukan tindakan tegas kepada anggotanya karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid19).

Kelima, tegakkan Perpres Reforma Agraria dengan melindungi dan menjamin hak-hak rakyat atas tanah pertanian dan wilayah hidupnya.

“Hentikan cara-cara kerasan dan keberpihakan aparat terhadap perusahaan di wilayah-wilayah konflik agraria,” tandas Benni.

Enam, pemerintah daerah dan aparat kepolisian di bawah menciptakan situasi kondusif, menjaga ketenangan, keamanan, dan keselamatan bukan hanya tugas rakyat, melainkan juga harus ditaati kelompok perusahaan, pemerintah dan aparat birokratnya di bawah.

“Kami akan melihat langkah konkrit dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam merespon tuntutan kami itu. Atau kami bersama serikat-serikat tani akan menyalakan tanda bahaya di wilayah-wilayah konflik agraria, memastikan tak ada lagi perampasan tanah dan kekerasan oleh perusahaan yang dibekingi aparat,” tandas Benni.

Atas peristiwa itu, sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan menyatakan mendukung upaya pengusutan tuntas persoalan itu.

Lembaga-lembaga yang menyatakan dukungannya, yakni Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Yayasan Pusaka, Sajogyo Institute, Lokataru Foundation, Solidaritas Perempuan, Bina Desa, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Sawit Watch, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Indonesian Human Rights Commitee for Social Justice (IHCS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). “Sekali lagi kami tegaskan, tanah itu untuk rakyat. Bukan untuk investor,” tutup Benni.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*