Breaking News

Masih Banyak Yang Miskin, Kepesertaan Buruh, Tani, Nelayan, Pedagang Asongan dalam Jaminan Sosial Belum Terpenuhi

Masih Banyak Yang Miskin, Kepesertaan Buruh, Tani, Nelayan, Pedagang Asongan dalam Jaminan Sosial Belum Terpenuhi.

Jumlahnya sangat banyak, pemerintah diminta segera meng-cover kepesertaan tani, buruh miskin, nelayan, pedagang asongan dan pekerja mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) lainnya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, keseriusan pemerintah untuk melindungi warga negaranya dapat diukur dari sejauh mana meng-cover para warga miskin dan para PBPU secara massif dalam kepesertaan Jamsos.

Menurut Timboel Siregar,  rekrutmen sebanyak 4 juta kepesertaan per tahun selama 5 tahun memang tidak mudah. Namun, harus optimis untuk bisa mencapainya.

Timboel pun mengusulkan beberapa langkah untuk mewujudkan rekrutmen kepesertaan itu. “Jadi, format Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mesti diberlakukan. Misal, untuk tahun 2019, bisa diterapkan untuk  4 juta pekerja mandiri miskin yakni para buruh tani, nelayan, pedagang asongan dan sebagainya. Tentunya, tiap tahun APBN menambah jumlah kepesertaan itu mengingat jumlah nelayan, petani, buruh miskin masih banyak,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (20/11/2018).

Kemudian, lanjut Timboel Siregar, Pemerintah juga bisa menjadikan Program Jamsos Ketenagakerjaan sebagai Program Strategis Nasional, sehingga seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya juga memberlakukan PBI Daerah bagi pekerja-pekerja rentan miskin di daerah.

Dia juga menyarakan agar dilakukan sosialisasi dan edukasi publik tentang Program Jamsos Ketenagakerjaan secara massif. “Harus dimassifkan lagi. Melalui iklan layanan umum di media cetak, media elektronik maupun media sosial,” ujarnya.

Peran Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) pun harus ditingkatkan lagi. “Perisai itu mesti dijadikan sebagai salah satu pekerjaan profesional,” ujarnya.

Lalu, lanjut Timboel, Program Corporate Social Responsibility (CSR) harus digalakkan untuk melengkapi kepesertaan PBI di Pusat dan Daerah.

“Seluruh pihak tentunya harus mendukung upaya Pemerintah untuk mengikutsertakan seluruh pekerja mandiri kita pada program jamsos ketenagakerjaan. Paling tidak, untuk pertama kali pada program JKK dan JKm.   Semoga seluruh pekerja kita bisa mengikuti program jamsos ketenagakerjaan untuk mendukung kesejahteraan mereka,” ujar Timboel.

Timboel mengungkapkan, dalam diskusi penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 Bidang Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial di Bappenas, dipaparkan bahwa kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan ditargetkan 30 persen dari angkatan kerja Indonesia akan tercapai di 2024. “Ya, paling tidak untuk kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) aja dulu,” ujarnya.

Timboel mengatakan, untuk pekerja formal atau Peserta Penerima Upah (PPU) target kepesertaan sudah tercapai dalam program JKK dan JKm. Dan, harusnya dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan semua pekerja PPU sudah ikut JKK dan JKm. “Sementara untuk Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun bisa ditargetkan 80 persen,” ujarnya.

Kehadiran Program Jamsos Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja adalah sebuah kebutuhan untuk menjamin seluruh pekerja mendapat perlindungan ketika mengalami masalah seperti kecelakaan kerja atau kematian.

Dengan jaminan itu, pekerja tetap memiliki kemampuan mempertahankan daya beli ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ketika memasuki usia pensiun.

“Jadi, saya sampaikan, yang menjadi masalah adalah pekerja mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yang saat ini kepesertaannya masih sekitar 1,7 juta orang. Sehingga untuk mencapai 30 persen di 2024 agak berat,” ujarnya.

Perlu disampaikan juga, angkatan kerja saat ini sekitar 120 jutaan orang dengan jumlah pekerja mandiri sekitar 72 juta orang.

Maka, besar 30 persennya adalah sebanyak 21,7 juta orang. Saat ini masih ada 1,7 juta orang, berarti masih kurang sekitar 20 juta.

“Angka itu ya tentu saja besar. Dan bila mencapai 30 persen, maka rata-rata setahun harus merekrut sekitar 4 jutaan pekerja mandiri,” ujar Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*