Masih Asyik Periksa Saksi Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Jampidsus Kembali Panggil 8 Orang Ke Gedung Bundar

Perkembangan Penanganan Kasus Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Perkembangan Penanganan Kasus Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Masih Asyik Periksa Saksi, Kejaksaan Agung Kembali Panggil 8 Orang Ke Gedung Bundar. - Foto: Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan.(Net)
Perkembangan Penanganan Kasus Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Masih Asyik Periksa Saksi, Kejaksaan Agung Kembali Panggil 8 Orang Ke Gedung Bundar. - Foto: Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan.(Net)

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) nampaknya masih asyik dengan pemanggilan-pemanggilan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi dalam tindak pidana korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). 

Rabu, 17 Februari 2021, penyidik kembali memanggil dan memeriksa 8 orang sebagai saksi di Gedung Bundar, kantor Jampidsus, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap delapan orang itu dilakukan penyidik untuk mencari fakta hukum, dan mengumpulkan bukti terhadap dugaan korupsi bernilai jumbo yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan itu. 

Para saksi yang dipanggil dan diperiksa ke Gedung Bundar hari itu adalah, II selaku Dealer PT Samuel Asset Manajemen, TYS selaku Direktur PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, A selaku PIC PT Indo Premier Sekuritas, dan LW selaku PIC PT Schroder Investment Management Indonesia. 

Kemudian, I selaku Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia, KBW selaku Deputi Direktur Pasar Modal BPJS Ketenagakerjaan, NHP selaku Kepala Urusan Pengelolaan Aset dalam Pengawasan Khusus BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017, serta YFT selaku Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas. 

Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus yang berkenaan dengan pengelolaan keringat buruh bernilai hingga Rp 500 Triliun lebih, di lembaga yang kini masih dipimpin Agus Susanto dan jajarannya itu. 

“Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti,” jelas Leonard Eben Ezer Simanjuntak. 

Seperti biasa, proses pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19. Antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Serta bagi saksi, wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan