Breaking News

Masih Ada Pembukaan Lahan Gambut, Loh Aturan Tentang Larangan Pembatasan Kok Tak Bergigi

Masih Ada Pembukaan Lahan Gambut, Loh Aturan Tentang Larangan Pembatasan Kok Tak Bergigi.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  57 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada 1 Desember lalu. Peraturan baru melarang pembukaan lahan baru atau land clearing pada kawasan gambut. Namun di lapangan ternyata masih ada perusahaan yang melanggar peraturan tersebut.

 

Koordinator komunikasi Leuser Ecosystem Campaign, Leoni Rahmawati, mengungkapkan dalam penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Rainforest Action Network (RAN) masih terjadi pembukaan hutan dan pengerukan kanal gambut yang masih aktif untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kasus tersebut ditemukan di kawasan gambut Tripa yang terletak di dalam Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh.

 

“Rawa gambut ini dikenal sebagai penyangga bencana perubahan iklim karena kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah besar di dalam tanah, tapi ketika gambut tersebut dikeringkan dan dibuka maka akan berakibat pada lepasnya polusi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer,” ujarnya dalam siaran persnya yang diterima redaksi.

 

Meskipun Tripa secara internasional terkenal akan nilai ekologis, kawasan konservasi ini tetap dihancurkan oleh perusahaan produsen kelapa sawit bernama PT DPL. “Pemerintah telah menghimbau moratorium perluasan lahan kelapa sawit dan juga komitmen no-deforestasi oleh pengusaha kelapa sawit besar, namun produsen kelapa sawit nakal masih aktif menghancurkan sisa-sisa terakhir dari lanskap tak tergantikan ini,” ungkapnya.

 

Pengkampanye RAN untuk Kawasan Ekosistem Leuser, Chelsea Matthews, meminta pemerintah segera mencabut izin perusahaan dan memulai upaya perlindungan dan pemulihan lahan gambut Tripa. Menurutnya, PT DPL adalah perusahaan kontroversial yang telah mendorong perusakan dan pembakaran hutan dan lahan gambut di Tripa selama bertahun-tahun.

 

“Perusahaan ini sebelumnya pernahdiajukan ke pengadilan oleh pemerintah Indonesia atas pembakaran ilegal lahan gambut di Tripa,” terangnya. Beberapa waktu lalu, RAN juga telah merilis bawah keadaan Kawasan Ekosistem Leuser terus mengalami penghancuran berkepanjangan yang disebabkan pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan nakal.

 

Oleh karena itu pihaknya menghimbau agara perusahaan-perusahaan dan korporasi sawit untuk bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam melindungi Kawasan Ekosistem Leuser dari kerusakan berkesinambungan. “Temuan terbaru ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sawit besar tetap mengolah dan mengekspor produk sawit dari Kawasan Ekosistem Leuser,” tandasnya.

 

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perlindungan gambut atau PP no. 57/2016 yang merupakan perubahan atas PP no. 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. “Presiden Joko Widodotelah menandatangani PP nomor 57 tahun 2016 tersebut pada tanggal 2 Desember 2016,” ujar Sekretaris Jenderal KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono, di Jakarta, Selasa (6/12).

 

Dia menjelaskan, revisi PP itu telah melalui proses yang panjang. Tim dari KLHK sangat menghargai dukungan kementerian lainnya, sebagai upaya bersama mewujudkan arahan dan komitmen Presiden Jokowi tersebut. Inti dari revisi PP tersebut adalah diaturnya secara permanen moratorium pemanfaatan lahan gambut. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. “Dengan moratorium gambut jelas tidak boleh buka lahan baru, tidak boleh ada izin baru. Apalagi jika itu gambut dalam,” kata Bambang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*