Masa Penahanan Telah Habis, Tim OAP Minta Jaksa Bebaskan Para Terdakwa Kasus Rusuh Papua

Ketua Tim Advokasi untuk Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso bersama terdakwa.
Ketua Tim Advokasi untuk Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso bersama terdakwa.

Tim Advokasi untuk Orang Asli Papua (OAP) meminta Jaksa segera membebaskan para mahasiswa Papua yang menjadi terdakwa kasus kerusuhan Papua yang terjadi pada 29 Agustus 2019 lalu.

Ketua Tim Advokasi untuk Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, masa penahanan para terdakwa yang diancam hukuman di bawah 9 tahun dan dikenakan Pasal 170, Pasal 160 Pasal 363 itu sudah habis.

 

“Oleh karena itu, masa tahanan para terdakwa sudah sejak Pukul 12.00 WIT pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 kemarin, sudah habis. Jaksa segeralah lepaskan para terdakwa,” tutur Sugeng Teguh Santoso, Selasa (28/01/2020).

Sugeng memaparkan, ada  sebanyak 8 berkas perkaranya ditangani oleh Ketua Majelis Hakim Maria Magdalena Sitanggang.

Yaitu, berkas pertama, Elo Hubi, Ari Asso dan Ruvinus Tmabanop  dalam perkara pidana Nomor 571/Pid.B/219/PN Jap.




Kedua, Ronal Wandik, Yusuf Marthen Moay Jhoni Weya, Persiapan Kogoya dan Mikha  Asso 572/Pid.B/219/PN Jap.

Ketiga, Dorty Kawena 564/Pid.B/219/PN Jap. Empat, Yali Loho 565/Pid.B/219/PN Jap. Lima, Pandra Wenda 566/Pid.B/219/PN Jap. Enam, Yoda Tabuni 567/Pid.B/219/PN Jap. Tujuh, Ferius Entama 568/Pid.B/219/PN Jap. Delapan, Agustinus L. Mohi 570/Pid.B/219/PN Jap.

Sementara itu, berkas perkaranya ditangani oleh Ketua Majelis Hakim Alexander  Joseph Tetelepta ialah, berkas pertama Oktovianus Hisage dalam perkara pidana Nomor 550/Pid.B/219/PN Jap.




Berkas kedua Piter P Meraudje dalam perkara pidana Nomor 551/Pid.B/219/PN Jap. Tiga, Yoda Tabuni dan Yosam Wenda dalam perkara pidana Nomor 552/Pid.B/219/PN Jap. Empat, Yorgen Abui dan Valerio Yaas dalam perkara pidana Nomor 553/Pid.B/219/PN Jap. Lima, Vincent Kalvin Dogopia dalam perkara pidana Nomor 574/Pid.B/219/PN Jap. Enam, Dolvinus Hisage dalam perkara pidana Nomor 583/Pid.B/219/PN Jap.

“Para terdakwa ini harusnya bebas demi hukum. Harusnya sudah keluar, sebab sudah melewati batas waktu. Sejak para terdakwa ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Agustus hingga tanggal 26 Januari 2020 harusnya sudah dikeluarkan,” tutur Sugeng.

Sekjen DPN Peradi ini mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat ke pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura pada hari Jumat 24 Agustus 2019.




Sugeng juga meminta pengadilan membantu menyampaikan kepada jaksa, agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan Mapolda Papua.

Dia menyampaikan, dirinya sudah meminta surat sebagai administratif,  tetapi menurut Majelis Hakim tidak perlu karena lewat masa tahanan. “Oleh karena itu, harus dilepaskan para terdakwa ini,” ujarnya.

Sementara itu, untuk berkas perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim, Alexander Tetelepta, kata Sugeng, pihaknya akan meminta di persidangan agar jaksa melepaskannya juga segera. Sebab, masa tahanan para terdakwa itu juga sudah habis.




“Orang yang ditahan selama dua bulan. Orang yang ditahan tanpa bukti hukum itu bisa menuntut kembali.  Sebab mereka ditahan tanpa dasar hukum. negara harus mengganti kerugian mereka,” tandas Sugeng Teguh Santoso.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan