Di era Pemerintahan Jokowi, pemberangusan serikat buruh/serikat pekerja atau union busting masih terus terjadi, bahkan kian massif.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri yang tadinya dianggap bisa menjadi jembatan untuk memperhatikan nasib buruh Indonesia kian baik, ternyata malah ogah bertemu dan bicara dengan Serikat Buruh.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan, SH, MA menanggapi maraknya pembredelan Serikat Buruh di Indonesia dalam dua tahun terakhir.
“SBSI misalnya, masih menghadapi masalah, terutama union busting di Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Ini terus terjadi, hingga ke Serikat buruh lainnya,” ungkap Muchtar Pakpahan, di Jakarta, Kamis (02/02/2017).
Karena itu, semua kaum buruh Indonesia harus bersikap dan melawan pemerintahan yang tidak pro kepada perbaikan kehidupan buruh Indonesia.
Muchtar pun menyerukan agar semua buruh yang mengalami ketertindasan karena union busting atau pelarangan berserikat buruh dengan berbagai bentuknya, untuk bersama-sama melakukan aksi long march dari seluruh Penjuru Tanah Air ke Istana Negara.
“Long march dari semua penjuru ke Jakarta ke Istana Negara untuk menuntut pemerintah menghentikan pemberangusan serikat buruh di Tanah Air,” ujar dia.
Muchtar menyampaikan, sejaki awal dilantik sebagai Menakertrans Hanif Dhakiri yang dicoba terus-terusan dihubungi dan didatangi agar membicarakan berbagai persoalan buruh di Tanah Air tak kunjung mau bertemu dan berdialog dengan buruh.
“Satu penyebabnya, hingga dua tahun menjadi Menaker Hanif Dhakiri menolak bertemu SBSI, dan pengalaman saya, hanya Hanif yang menolak bertemu. Sedangkan yang lain di era sebelumnya masih mau berdialog,” ujar Muchtar.
Rencana aksi long march buruh dari seluruh penjuru Tanah Air itu pun akan diselenggarakan tidak lama lagi. “Kami berencana, semua yang bermasalah itu mau adakan long march ke Istana, mungkin 25 April 2017 mendatang,” pungkas Muchtar.(JR)
