Breaking News

Marak Union Busting Berakibat Kena PHK, SBSI Tanjung Balai Geruduk Kantor Walikota Tuntut Tindak Tegas Perusahaan

Marak Union Busting Berakibat Kena PHK, SBSI Tanjung Balai Geruduk Kantor Walikota Teluk Nibung di Tanjung Balai, Asahan Sumatera Utara, Tuntut Tindak Tegas Perusahaan.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Tanjung Balai menggeruduk Kantor Walikota Tanjung Balai, Kamis (16/02/2017).

 

Kedatangan para buruh yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh tempat mereka bekerja di PT Aki Sei Merbo Kecamatan Teluk Nibung, Tajung Balai itu untuk menyampaikan nasibnya ke Walikota.

 

Selain meminta Walikota untuk bertindak tegas kepada pihak manajemen perusahaan yang melarang buruhnya masuk serikat buruh, perusahaan itu juga diminta segera mengembalikan para buruhnya yang sempat kena PHK lantaran menjadi anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Tanjung Balai.

 

Pengurus DPC SBSI Tanjung Balai Haposan Manurung menjelaskan, aksi unjuk rasa menggeruduk Kantor Walikota itu dilakukan lantaran tidak ada solusi yang sehat yang diberikan kepada para buruh yang berserikat. Perusahaan pun dianggap telah melakukan pelanggaran berupa union busting lantaran melarang buruh menjadi aggota SBSI dan melakukan PHK.

 

“Aksi dilakukan ke Kantor Walikota berhubungan dengan mogok kerja di PT Aki Sei Merbo Kecamatan Teluk Nibung,” ujar Haposan Manurung, Kamis (16/02/2017).

 

Sembari melakukan orasi, para buruh yang terdiri dari pria dan kaum perempuan itu juga duduk lesehan di emperan Kantor Walikota sembari menunggu agar nasib mereka diperhatikan oleh Walikota. Para buruh juga lesehan dan makan nasi bungkus di pelataran dan emperan kantor Walikota sembari menunggu.

 

Perlu diingatkan, lanjut Haposan Manurung, masuk menjadi anggota serikat buruh bagi karyawan perusahaan adalah legal dan dijamin oleh Undang Undang. Karena itu, jika ada union busting atau pelarangan buruh masuk serikat buruh dan malah mem-PHK karena ikut berserikat, maka perusahaan seperti itu patut ditindak tegas.

 

“Perusahaan harus ditindak, kita tidak boleh membiarkan terjadinya union busting. Berserikat itu adalah hak buruh dan diatur oleh Undang Undang,” ujarnya.

 

Haposan Manurung mengingatkan, tindakan kejam dan semena-mena yang dilakukan perusahaan kepada karyawan harus dihentikan dan ditindak.

 

“Walikota harus bertindak tegas, karena begitu kejamnya pengusaha PT Aki yang mem-PHK karyawan yang tidak bersalah karena masuk sebagai anggota SBSI,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*