Marak PHK dan Pengusaha Ingkar Bayar THR, Pemerintah Harus Bertindak Tegas

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, jelang lebaran ini, ratusan buruh dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja, tanpa memenuhi kewajiban pengusaha.

Pemerintah diminta menindak tegas para pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang hari raya lebaran ini.

Pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan Peraturan Kementerian tenagakerja (Permenaker) untuk mengurusi THR dan PHK yang terus menerus dilakukan para pengusaha kepada buruhnya. Selain itu, Posko THR yang dibuka oleh Kemenaker dianggap tak memiliki manfaat apapun terhadap buruh untuk memperoleh haknya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, jelang lebaran ini, ratusan buruh dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan tempatnya bekerja, tanpa memenuhi kewajiban pengusaha.

Said Iqbal mengungkapkan, lebih dari seribu buruh kontrak yang sudah bekerja tahunan di PT Miyako, Tangerang, di PHK oleh pihak manajemen perusahaan demi menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), yang jika mengikuti aturan harus dibayarkan pada hari H-7 (tujuh hari sebelum hari raya idul fitri).

Hal yang sama juga terjadi terhadap 700-an buruh PT Soekhwa di Subang, yang pengusahanya menyatakan bahwa tidak mau membayar THR.

“Contoh dua kasus ini bisa dipastikan tidak tercatat di Posko THR Kemenaker dan tidak ada tindakan apapun kepada pengusahanya. Inilah modus yang berulang-ulang, setiap tahun dilakukan pengusaha untuk menghindari pembayaran THR dengan cara mem-PHK buruh,” ujar Said Iqbal, di Jakarta, Jumat (24/06/2016).

Padahal, lanjut dia, jika mengacu pada Permenaker Nomor 06, THR itu adalah hak buruh, yang wajib dibayarkan oleh pengusaha pada H-7. Selain itu, pengusaha juga mengakali peraturan itu dengan melakukan PHK.

“Hal ini dilegitimasi oleh pemerintah dalam pasal terakhir yang menyatakan bagi pengusaha yang mem-PHK buruhnya sebelum lebaran maka tidak ada kewajiban untuk membayar THR bagi buruh itu,” ujar Said Iqbal.

Jadi, lanjut dia, pemerintah jangan berbangga diri dengan sudah membentuk Posko THR dan buruh masa kerja 1 bulan sudah dapat THR hanya termaktub dalam Permenaker.

“Seolah-olah sudah melindungi buruh, padahal tidak. Karena faktanya, yang dibutuhkan buruh adalah law enfocerment melawan modus kecurangan pengusaha tersebut,” ujarnya.

Oleh karenanya, lanjut dia, soal THR itu KSPI mendesak pemerintah melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke perusahaan, bukan sekedar posko. Selanjutnya, kata dia, pemerintah harus memberikan sanksi yang mempunyai efek jera, yaitu sanksi Pidana dan Perdata.

“Jadi bukan sekedar sanksi administratif, dengan mengendurkan masa pembayaran THR H-30, bukan H-7. Harus ditindak tegas, agar pengusaha tidak bisa mengelak,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar bagi perusahaan yang tak melaksanakan kewajibannya membayar THR agar deri tanda merah.

“Agar tahun depan terdata. Pemerintah juga harus membuat larangan perusahaan tidak boleh mem-PHK atau memutus kontrak buruh pada H-30 sampai H+15,” ujarnya.

Said Iqbal juga mengingatkan agar THR dibayarkan kepada para jurnalis honorer oleh pengusaha, juga THR bagi para Pembantu Rumah Tangga (PRT).

“Regulasi seperti ini yang dibutuhkan buruh, bukan sekedar posko dan permenaker abal-abal yang tidak bertaring di hadapan pengusaha,” pungkas Said Iqbal.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan baru ini berlaku mulai 8 Maret 2016. Permenaker yang merupakan salah satu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan ini, secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Dalam peraturan baru ini, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan akan berhak mendapatkan THR yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja‎.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan, pembuatan peraturan tersebut melibatkan seluruh stakeholder ketenagakerjaan. Alasan mendasar dari diberlakukannya peraturan baru pembayaran THR tersebut, setiap individu yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja dengan orang lain atau badan hukum dan meneken kontrak, ia berhak mendapatkan THR meski belum berstatus sebagai karyawan tetap.

“Dicantumkan waktu 1 bulan untuk memudahkan perhitungan saja. Jadi nanti besar THR-nya proposional berdasarkan masa kerja. Kalau masa kerjanya 1 bulan, berarti 1 bulan dibagi 12 dikali upah. Jadi, sSiapa coba (pengusaha) yang mengeluh? Sini, suruh telepon saya kalau mereka ngeluh,” ujar Hanif Dhakiri.

Hanif pun menjelaskan alasan penting atas adanya peraturan ini. Menurut dia, beberapa waktu lalu banyak keluhan dari pekerja yang menyebut bahwa mereka dikeluarkan dari pekerjaanya sebelum masa kerja tiga bulan. Padahal masa tiga bulan tersebut, akan memasuki hari raya Idul Fitri.

Pemutusan kerja tersebut dilakukan perusahaan karena dalam peraturan di Kemenaker menyebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan yang telah bekerja selama tiga bulan.

“Dulu banyak pekerja yang belum tiga bulan mereka di PHK (pemutusan hubungan kerja). Jadi mereka kehilangan haknya untuk mendaptkan THR. Maka kita buat (aturan) untuk satu bulan bekerja,” ujarnya.

Menaker juga menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Hal ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan yang adil bagi kalangan pekerja/buruh.

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 Tersebut meliputi 4 point sanksi yakni; teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan yang terakhir adalah pembekuan kegiatan usaha.

“Teguran tertulis yang dimaksud merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan,” ujarnya.

Sedangkan sanksi berupa pembatasan kegiatan-kegiatan usaha merupakan sanksi administratif meliputi; pembatasan kapasitas produksi, baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu dan/ penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.

Selain itu, ada juga sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi yang merupakan sansi administratif untuk tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi baik berupa barang meupun jasa dalam waktu tertentu.

Sanksi administratif yang terakhir berupa pembekuan kegiatan usaha yang secara spesifik diberlakukan untuk menghentikan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.

Empat sanksi administratif tersebut diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Sanksi administratif tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar hak pekerja/buruh.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan