Breaking News

Mantan Dirut Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara, Kejaksaan Tunggu Salinan Resmi Putusan

Mantan Dirut Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara, Kejaksaan Tunggu Salinan Resmi Putusan. Mantan Dirut Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara, Kejaksaan Tunggu Salinan Resmi Putusan.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan telah divonis selama 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar, subsidair 4 bulan kurungan.

Kejaksaan segera melakukan eksekusi, setelah menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri mengatakan, pihaknya belum menerima putusan resmi dari pengadilan.

“Kejaksaan menunggu salinan resmi putusan terdakwa Karen Agustuawan,” tutur Mukri, di Jakarta, Senin (10/06/2019).

Mantan Direktur Utama PT Pertamina itu dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 3 RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yakni 15 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 284.033.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah) subsidair 5 tahun penjara.

Mukri menyatakan, sebelumnya Tim JPU juga menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Merujuk putusan Pengadilan Tipikor Jakarta atas vonis tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak.

“Jadi,  kami menunggu putusan resmi pengadilan. Sesuai ketentuan KUHAP, para pihak diberikan waktu selama 7 hari untuk mengambil sikap,” ujar Mukri.

Kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 568 miliar itu bermula pada 2009. Ketika itu Pertamina melakukan kegiatan akuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia. Kegiatan itu merujuk agreement for sale and purchase – BMG Project tanggal 27 Mei 2009 senilai 31,917,228 dolar amerika.

Namun, dalam pelaksanaannya justru ditemui dugaan penyimpangan terkait pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi, yakni tanpa kajian kelayakan (feasibility study) berupa kajian secara lengkap (final due dilligence), serta tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris.

Walhasil, kasus itu menyebabkan peruntukan dan penggunaan dana 31,492,851 dolar amerika serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26,808,244  dolar amerika tidak memberikan manfaat atau keuntungan kepada PT Pertamina, khususnya dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional.

Karen divonis pada persidangan Senin 10 Juni 2019. Terdakwa divonis selama 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 4 bulan kurungan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*