Malah Lindungi Pengusaha Tambang Nakal, Presiden dan Kapolri Harus Tarik Pasukan Dari Pulau Kecil Wawonii

Malah Lindungi Pengusaha Tambang Nakal, Presiden dan Kapolri Harus Tarik Pasukan Dari Pulau Kecil Wawonii.
Malah Lindungi Pengusaha Tambang Nakal, Presiden dan Kapolri Harus Tarik Pasukan Dari Pulau Kecil Wawonii.

Warga meminta Presiden Joko Widodo, Kapolri Idham Azis dan jajaran pemerintahan tidak melindungi perusahaan tambang nakal.

Karena itu, hadirnya pasukan TNI Polri di pulau kecil Wawonii, Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak diperlukan. Sebab, kejadiran pasukan itu ditengarai hanya menjadi beking perusahaan tambang nakal bernama PT Gema Kreasi Perdana (GKP), yang diduga merampas tanah dan wilayah warga Pulau Wawonii.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah meminta Presiden, Kapolri, Menteri-Menteri terkait dan seluruh jajaran pemerintahan dan aparatur untuk menarik mundur pasukan TNI POlri yang bercokol di Pulau Wawonii.

Merah Johansyah mengungkapkan, pada hari ini, Senin 30 Desember 2019, sebanyak 500-an warga pulau Wawonii, sebuah pulau kecil di Sulawesi Tenggara, sedang berjaga-jaga di lahannya masing-masing dari upaya penerobosan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang selalu dikawal aparat keamanan.

“Pilihan menjaga lahan masing-masing ini, telah dilakukan sejak 4 bulan terakhir, guna mengantisipasi terjadinya penerobosan paksa pihak perusahaan tambang,” ujar Merah Johansyah dalam keterangan persnya, Senin (30/12/2019).

Warga membuat tenda-tenda dan pos penjagaan untuk menghalau siapapun dari aparat TNI maupun Kepolisian yang mengkawal karyawan tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana (Harita Group).

“Yang memaksa masuk dan merampas lahan dan merusak kebun rakyat dengan membawa alat bor eksplorasi tambang,” ungkapnya.

Penerobosan lahan telah 3 kali dilakukan PT GKP, terakhir pada 22 Agustus tengah malam. Penerobosan itu, lanjutnya, telah dilaporkan berulang kali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, namun tidak juga direspon dengan serius.

“Warga juga sudah melaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lalu ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan bersama, namun laporan hasil hasil kunjungan lapangan tak juga keluar rekomendasinya,” jelasnya.

Laporan yang sama juga telah dilakukan warga ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kedua institusi ini pun sudah mengeluarkan rekomendasi untuk perusahaan dan Gubernur Sultra, Ali Mazi guna menghentikan sementara aktivitas perusahaan dan stop memasukkan tambang di pulau kecil.

“Karena melanggar perundang-undangan, dimana  peruntukan pulau kecil tidak diprioritaskan untuk pertambangan,” ujarnya.

Mengingat gentingnya persoalan tambang di Wawonii, dimana 27 warga telah dikriminalisasi, 3 warga telah ditetapkan sebagai tersangka, kini PT GKP dikawal aparat TNI kembali memaksa masuk ke lahan-lahan warga.

“Tindakan perusahaan ini, berikut keterlibatan aparat keamanan berpotensi besar memicu konflik semakin besar. Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menkopolhukam dan semuanya, harus memerintahkan aparat TNI dan Koramil beserta Kepolisian untuk segera mundur dari lahan dan kebun warga,” ujar Merah Johansyah.

Bersama warga Pulau Wawonii, lanjutnya, Jatam juga menyerukan agar segera menurunkan seluruh alat bor PT GKP dari lahan dan kebun warga.

“Hentikan segera aktivitas tambang, dan segel pelabuhan khusus PT GKP yang tidak memiliki izin lingkungan dan tidak sesuai dengan Rencana Donasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Sebelum terlambat dan jatuh korban lagi,” ujar Merah Johansyah.

Seruan dan permintaan warga itu, lanjutnya, telah dikirimkan ke  Presiden RI Joko Widodo, Menkopolhukam, Kapolri,  Menteri KKP, Menteri LHK, Menteri ESDM, Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, Bupati Konawe Kepulauan, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Ombudsman RI dan pers.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan