Aparat penegak hukum diminta tidak pilih bulu dalam penegakan hukum di proses Pilkada Serentak 2018.
Tokoh Nasional Rizal Ramli menyampaikan, dalam proses demokrasi di daerah-daerah selama Pilkada Serentak 2018 tahun ini, potensi benturan masyarakat dengan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sangat besar.
Oleh karena itu, selain masyarakat dan para kontestan Pilkada harus berhenti mengusung isu SARA, aparat penegak hukum harus tegas dan tidak boleh membeda-bedakan penegakan hukum.
Salah satu caranya menghindari merebaknya isus SARA, kata pria yang akrab disebut RR ini, yakni penegakan hukum yang tidak boleh membeda-bedakan. Menurutnya, siapa pun yang salah, apa pun latar belakangnya harus diproses secara hukum.
“Begitulah hukum yang adil, tidak membeda-bedakan,” ujar Rizal Ramli, Minggu (28/01/2018).
Selain itu, kata dia, cara lain yang bisa ditempuh mengatasi isus SARA yakni harus ada perang terhadap kemiskinan. Menurut Rizal, apabila rakyat sejahtera, “isi” perut cukup termasuk untuk menyekolahkan anak dan lain-lainnya terpenuhi maka tidak ada waktu bagi rakyat untuk berkonflik terkait isu SARA.
Rizal melanjutkan dengan mengentaskan kemiskinan berarti juga menghilangkan kecemburuan sosial di masyarakat. “Akhiri konflik isu SARA harus perang terhadap kemiskinan,” ujar mantan menteri koordinator kemaritiman itu.
Sementara itu, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) Yudi Latif juga menyampaikan perlu dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Ini penting supaya masing-masing rakyat tidak begitu saja terseret terhadap wacana-wacana yang hoaks dan memecah belah,” ujar Yudi Latif.
Dia menambahkan, daya nalar publik harus lebih terbuka untuk melihat bahwa di balik perbedaan sikap-sikap elite politik, sebenarnya ada kepentingan pragmatis.
Sebab, banyak partai politik yang awalnya dulu berseberangan kini malah bersama-sama bersatu mengusung calon.
“Jadi jangan mau jadi korban untuk kepentingan politik,” ujarnya.(JR)
