Mahasiswa Papua Dipukuli dan Ditodong Pistol, Tim Advokat Orang Asli Papua Desak Kapolri Periksa Penyidiknya Dalam Kasus Kerusuhan Jayapura

Mahasiswa Papua Dipukuli dan Ditodong Pistol, Tim Advokat Orang Asli Papua Desak Kapolri Periksa Penyidiknya Dalam Kasus Kerusuhan Jayapura.
Mahasiswa Papua Dipukuli dan Ditodong Pistol, Tim Advokat Orang Asli Papua Desak Kapolri Periksa Penyidiknya Dalam Kasus Kerusuhan Jayapura.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Idham Azis didesak segera memeriksa para penyidik kepolisian yang menangani kasus kerusuhan Jayapura.

Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap para mahasiswa Papua yang didakwa sebagai pelaku kerusuhan Jayapura beberapa waktu lalu.

Koordinator Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP), Sugeng Teguh Santoso menyebut, ada sejumlah pemaksaan, tindakan kekerasan, pemukulan, dan ancaman yang dialami para terdakwa sewaktu menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian.

“Kami mendesak Kapolri agar melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik dalam kasus perkara kerusuhan di Jayapura yang terjadi akhir Agustus 2019 lalu. Sebab, kami menduga, massifnya praktik pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan penyidik, khususnya bagi para tersangka,” tutur Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan persnya, Kamis (09/01/2020).

Sugeng Teguh Santoso mengatakan, ada Obstruction of justice yakni adanya perintah penetapan tersangka dalam 1×24 jam oleh Pimpinan Polda Papua waktu itu.

Dia mengungkapkan, sebanyak sembilan Penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua, diperiksa sebagai saksi verbalisan di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura pada Senin, 6 Januari 2020 sore hingga malam hari jam 22.00 WIT.

Pemanggilan terhadap Para Penyidik oleh Majelis Hakim setelah para Terdakwa dalam sejumlah perkara kerusuhan demontrasi menolak rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP), mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pernah dibuatkan oleh Para Penyidik.

“Adapun alasan pencabutannya karena masing-masingTerdakwa ketika diinterogasi dan dicatatkan keterangannya oleh Penyidik mengalami beragam tindak kekerasan diantaranya diancam, ditodong pistol, dipukul, agar memberikan keterangan yang menjerat dirinya sendiri sebagai Tersangka, meskipun perbuatan tersebut tidak pernah dilakukannya.,” beber Sugeng Teguh Santoso.

Dari Keterangan saksi verbalisan Penyidik Sarwoko dan Adi Wijaya, terungkap informasi bahwa pada saat terjadi kerusuhan 29 Agustus 2019, para Penyidik ternyata diperintahkan pimpinan Polda Papua agar menetapkan Tersangka dalam waktu 1 x 24 Jam.

Keterangan ini bersesuaian dengan semua ketetapan Tersangka, Laporan Polisi dibuat tanggal 29 Agustus 2019, Perintah Penyidikan pada 29 Agustus 2019, dan Penetapan tersangka pada 30 Agustus 2019.

“Atas perintah pimpinan Polda tersebut, semua penyidik fokus melakukan interogasi kepada para mahasiswa yang ditangkap, bukan tertangkap tangan,” ujarnya.

Sugeng melanjutkan, untuk mendapatkan keterangan yang memberatkan, para tersangka menerangkan dalam interogasi ditekan, diintimidasi, dipukul dengan sandal, dipukul pakai pisau, ditodong, ditendang dan lain sebagainya, sehingga didapatkan pengakuan Tersangka, padahal Tersangka tidak melakukan tindakan yang dituduh kepadanya dalam BAP.

Tindakan kekerasan dan intimidasi selama pemeriksaan ini dibantah oleh para Saksi Verbalisan. Sementara itu, terungkap dari kronologi waktu bahwa para Penyidik tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada para Pelapor perkara-perkara tersebut.

Semua saksi verbalisan tersebut di persidangan mengakui bahwa mereka fokus memeriksa para mahasiswa, namun tidak memeriksa membuat BAP Saksi-saksi korban maupun saksi Pelapor, terutama saksi pelapor yang adalah anggota kepolisian.

“Hal ini sebagaimana disampaikan saksi verbalisan Yohanes Kage, Sarwono, Adi, Rizal yang mengakui bahwa mereka fokus memeriksa para mahasiswa yang ditahan dengan interogasi,” tutur Sugeng.

Bahkan, lanjutnya, saksi Verbalisan Fabanyo dan Saksi lainnya mengakui bahwa Penasehat Hukum Chairul Siregar yang ditunjuk oleh Kepolisian tidak mendampingi selama pemeriksaan seluruh Tersangka dan hanya melihat dari luar ruangan interogasi pemeriksaan masing-masing Tersangka.

Anggota Tim Advokat Orang Asli Papua lainnya, Frederika Korain menambahkan, pada persidangan para Terdakwa Elo Hubi dkk, sempat diwarnai protes. Disebabkan saksi verbalisan bernama Andis Catur Setiambodo membawa pistol ke dalam ruang sidang saat memberikan keterangannya. Sehingga Penasehat Hukum Sugeng Teguh Santoso  mengingatkan bahwa saksi membawa pistol di ruang sidang. Ketua Majelis Maria Sitanggang SH memerintahkan Saksi Polisi tersebut menitipkan pistolnya di luar ruang sidang pengadilannya.

“Sementara di akhir sidang, Terdakwa Yoda Tabuni menolak keterangan Saksi Verbalisan Basri Jaya Tompo dengan bertutur pada saat interogasi saya dipukul oleh bapak penyidik ini lalu ditodong dengan pistol dan pada waktu disodorkan BAP belum saya baca tetapi disuruh langsung ditandatangani tanpa ada Penasehat hukum saya,” ujar Frederika Korain.

Aloysius Renwarin, anggota Tim Advokat Orang Asli Papua, mengatakan, dengan hal-hal yang terjadi itu, Tim Advokat Orang Asli Papua menyatakan, Perintah pimpinan Polda Papua agar para penyidik menetapkan tersangka dalam 1 x 24 Jam adalah tindakan obstruction of justice.

Sebab, penetapan tersangka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maupun Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah yang didukung dengan barang bukti.

“Jadi, penetapan tersangka bukan pada perintah pimpinan,” ujar Aloysius.

Lalu, Penyidik membangun perkara secara terbalik dan bertentagan ketentuan hukum acara pidana, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Pebyidikan Tindak Pidana, maupun Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

“Penyidik mengungkap kasus melalui penekanan pada para Tersangka untuk mendapatkan pengakuan, baru kemudian melengkapi dengan keterangan Saksi-saksi lain,” terangnya.

Karena itu, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis didesak untuk memeriksa para penyidiknya. “Karena diduga kuat telah erjadi pelanggaran hukum dan HAM dalam pemeriksaan para terdakwa,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan