Kelompok peminta upeti dari Project project di Telkom Group telah merajalela, namun praktek itu malah dibiarkan.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menyampaikan, ada juga semacam kelompok peminta upeti pengadaan di Telkom dan Telkomsel. “ Yang sepertinya dibiarkan oleh Direksi Telkom dan Telkomsel. Yang jelas, itu sangat merugikan Telkom dan Telkomsel sehingga berpengaruh dengan pendapatan Telkomsel dan Telkom serta dalam menciptakan harga tariff yang murah pada pelanggan Telkomsel dan Telkom,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (05/08/2016).
Dia menyampaikan, modus yang dilakukan adalah kelompok itu melakukan pendeteksian, melihat siapa saja rekanan atau vendor di luar kelompok mereka yang mendapatkan Project bernilai Rp 50 milaar ke bawah di lingkungan Telkom Group, khususnya Telkom dan Tsel. Lalu, mereka akan diminta upeti 2-3 persen.
“Jika tidak mau membayar, maka proyek itu tidak akan berjalan aman dan mulus pekerjaannya,” ujar Arief.
Dan jika tidak setor pada kelompok, lanjutnya, maka bisa jadi akan dikalahkan dalam setiap tender di Telkom dan Tsel berikutnya.
Arief menyampaikan, beberapa rekanan Telkom dan Tsel banyak memberikan masukan pada Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. “Dan mereka juga mengatakan telah melapor ke BOD Telkom dan Tsel, tetapi terkesan mereka melakukan pembiaran dan cuek cuek saja ada apa ini?” ujar dia.
Dia mengungkapkan, di dalam Telkom dan TSel itu, ada orang-orang lama yang bermain. Kelompok itu disebutnya dekat dengan penguasa, banyak bergerak di bidang telekomunikasi dan kabarnya sempat akan di dorong sebagai penganti menteri BUMN untuk mengantikan Rini Sumarno. Mereka juga disebut memiliki lobby kuat dan jaringan di parpol penguasa pemerintah.
“Karena itu FSP BUMN Bersatu mendesak Menteri BUMN agar segera mencopot jajaran Direksi Telkom dan Telkomsel jika tidak bisa memberantas adanya mafia Fee Proyek di Telkom dan Telkomsel,” ujar Arief.
Arief menyatakan, bahwa FSP BUMN Bersatu juga akan mengirim Surat pada Presiden Jokowi tentang masalah ini, karena persoalan ini merupakan sebuah kegiatan yang meyebabkan High Cost economy dalam pembangunan infrastrutur telekomunikasi. “Seharunya mereka memberikan layanan yang baik bagi masyarakat dan mendukung Tri Sakti dan Nawacita,” ujarnya.(JR)
