Breaking News

Mafia Tanaman Konservasi PTPN III Merajalela, KLHK Kok Saling Lempar Tanggung Jawab

Mafia Tanaman Konservasi PTPN III Merajalela, KLHK Kok Saling Lempar Tanggung Jawab. Mafia Tanaman Konservasi PTPN III Merajalela, KLHK Kok Saling Lempar Tanggung Jawab.

Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum merespon adanya laporan praktik mafia penguasaan Tanaman Konservasi yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Sisumut, Labuhan Batu Selatan.

Padahal, sudah berbulan-bulan warga masyarakat melaporkan adanya praktik yang sangat merugikan Negara dan masyarakat sekitar itu.

Bahkan, Forum Mahasiswa Peduli Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (Forum MPLHKI) sudah mendatangi KLHK dan pihak-pihak terkait, agar segera bertindak mengusut adanya praktik mafia, yang bukti-buktinya sangat nyata di sana.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, RA Belinda Arunawati Margono menyampaikan, persoalan itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK.

“Itu ditangani di Ditjen KSDAE,” ujar Belinda, di Jakarta, Selasa, 03 September 2019.

Sementara, Kepala Biro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi menuturkan, secara umum kegiatan penataan kawasan di dalam konsesi areal kerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III menjadi kewenangan penuh dari PTPN itu sendiri.

“Itu bukan kewenangan KLHK. Meski begitu, saya sudah teruskan ke Ditjen Gakkum agar mendapat perhatian untuk persoalan itu,” ujar Djati Witjaksono Hadi ketika dihubungi.

Dia menjelaskan, yang masuk kategori kawasan konservasi dalam areal perkebunan, biasanya berupa Sempadan Sungai, Sempadan Danau, Sempadan pantai, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah.

“Yang ada di dalam areal kerja. Maka tugas Dinas Perkebunan Provinsi yang harus dipertegas,” katanya.

Djati menegaskan, untuk persoalan seperti itu, Dinas Perkebunan Provinsi sebagai instansi pengawas di Tingkat Provinsi, seharusnya dapat bertindak. “Karena koordinasi dan perizinan PTPN itu ada di Provinsi,” ujarnya.

Lagi pula, lanjutnya lagi, tolong dibedakan Hutan sebagai Kawasan Konservasi dengan Kawasam Konservasi yang berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola PTPN.

“Karena kewenangan pengelolaan Hutan Konservasi adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan ada Unit Pelaksana Teknisnya,” ujar Djati.

Manajer Kebun Bilang Sudah Sesuai Prosedur

Manajer Kebun PTPN III Sisumut, Rahmad mangatakan, sepengetahuan dia, sudah tidak ada persoalan dalam urusan itu. “Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada,” katanya.

Namun, Rahmad tidak menjelaskan prosedur yang sesuai yang dimaksud seperti apa. Dia juga mengaku, proses sudah sesuai kontrak yang dikeluarkan oleh jajaran Direksi. Akan tetapi penjelasan penanganannya belum ada.

“Kami berdasarkan kontrak yang dikeluarkan kantor Direksi. Untuk selanjutnya, ya sudah ditangani bagian Hukum Kantor Direksi,” ujar Rahmad.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan, kewenangan itu ada di di bagian lain.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai salah seorang Komisaris di PTPN III ini, segala sesuatu yang berkenaan dengan proses hukum, berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

“Itu ada di bawah kewenangan Dirjen Gakkum,” ujar Bambang Hendroyono.

Kok Masih Saja Terjadi Jual Beli Tanaman Konservasi

Praktik jual beli tanaman konservasi marak di PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Kebun Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Tanaman-tanaman konservasi itu dijual dan dilego ke pihak ketiga, menyebabkan masyarakat dan Negara mengalami kerugian, namun pihak KLHK sebagai yang paling bertanggung jawab kok diam saja.

Koordinator Forum Mahasiswa Peduli Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (Forum MPLHKI), Putra mendesak pihak KLHK segera bergerak mengusut dan menangkapi para pelaku jual beli tanaman konservasi itu.

Perbuatan itu sangat telanjang, namuan aparat penegak hukum, terutama pihak KLHK tidak berbuat apa-apa.Putra mengatakan, praktik mafia perkebunan seperti itu pun sudah marak disejumlah PTPN.

“Gerakan ini jelas menolak segala bentuk kegiatan di luar wilayah kewenangan dari PTPN III, dan PTPN lainnya. Karena jual beli tanaman konservasi itu menyalahi aturan. Kami mennyampaikan, ada perbuatan melanggar hukum dalam praktik-praktik itu,” tutur Putra.

Menurut Putra, telah terjadi praktik kotor yang menyalahi prosedur dan administrartif untuk kegiatan-kegiatan di salah satu kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN III di Labusel.

Alasannya, Undang-Undang yang memberikan amanat kepada PTPN III hanya melakukan produksi kelapa sawit dan karet itu, telah dilanggar dan dijadikan sebagai praktik mafia hutan.

Seharusnya, kata dia, pihak KLHK segera melakukan investigasi atas penebangan Tanaman Konservasi yang dilakukan oleh PTPN III yang berkolaborasi dengan pihak swasta dari PT Tri Nusa Anugrah.

“Pihak KLHK melempem. Kami meminta dan mendesak Menteri BUMN untuk mencopot Kepala, Manager serta Pimpinan lain PTPN III, yang telah ikut melakukan pelanggaran dengan penebangan hutan tanaman konservasi,” ujar Putra.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga diminta segera turun tangan, mencabut izin HGU PTPN III Labuhanbatu Selatan. “Karena telah disalahgunakan. Sudah jadi praktik mafia,” ujarnya lagi.

Kepada KLHK, Putra juga mendesak Menteri KLHK segera mencopot Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

“Jika tidak, kami nilai KLHK di bawah pimpinan Ibu Siti Nurbaya tidak berkompeten menyelesaikan masalah ini, sehingga kami akan menuntut mundur Ibu Menteri LHK dari jabatannya,” tegasnya.

Putra sangat menyesalkan, sebanyak ratusan jenis pohon yang merupakan tanaman konservasi, jenis jabon, di kawasan HGU PTPN III itu ditebangi dan dijual ke pihak ketiga.

Penebangan telah di lakukan oleh perusahaan yang diduga dimodali oleh oknum pejabat pemerintahan itu. Melalui rekanan pemenang tender yaitu PT Tri Putri Anugrah. Penebangan itu sudah berlangsung sejak Januari 2019.

“Setelah ditumbangkan, kayu-kayu tersebut dibawa ke babrik di kawasan Belawan untuk Produksi Kayu Lapis dan dijual secara komersil,” beber Putra.

Sebetulnya, menurut Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melarang penebangan tersebut. Namun tidak diindahkan oleh PT Perkebunan Nusantara sebagai pengolah yang peruntukannya ditanami Kelapa Sawit itu.

Putra mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 yang menjadi acuan setiap progres PTPN III ini sudah jelas menyatakan, kegiatan usaha perseroan (PTPN III) mencakup usaha Budidaya Kelapa Sawit dan Karet. Dan Produk Utamanya adalah Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (Kernel) dan Produk Hilir Karet.

Namun pada pada kasus ini, katanya, PT Perkebunan Nusantara III diduga melakukan konspirasi dan praktik kotor. Dengan melalukan penjualan tanaman konservasi melalui proses tender.

“Mereka tidak mengindahkan peringatan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup setempat, yang sudah melarang,” ujarnya. Bagi Putra, PTPN III turut menjadi mafia kayu.

Pada Peraturan Menteri LHK No 32 Tahun 2015, diterangkan, Hutan Hak harus memiliki penetapan dari KLHK.

“Bagaimana mungkin ada Hutan Hak dalam Kebun Kelapa Sawit? Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Bahkan Tanaman konservasi sendiri kok sarat dengan praktik mafia bersama PTPN III. Itu kan juga di bawah naungan BUMN. Mereka semua harus tahu dan harus bertanggung jawab,” ujar Putra.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*