MA Telah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Kok Perpresnya Belum Diterbitkan

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: MA Telah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Kok Perpresnya Belum Diterbitkan. (Net)
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: MA Telah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Kok Perpresnya Belum Diterbitkan. (Net)

Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Meski telah dibatalkan dan system Informasi Teknologi (IT) BPJS Kesehatan telah mengubah informasinya, namun hal itu belum legal sebab Peraturan Presiden (Perpres) yang menyatakan pembatalan itu belum diterbitkan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyatakan, seharusnya Perpres itu direvisi terlebih dahulu. Untuk memastikan legalitas iuran BPJS Kesehatan sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) itu.

“Tentunya masyarakat menyambut baik penurunan iuran mandiri ini sesuai putusan MA. Namun dibalik proses eksekusi ini ada satu hal yang kurang yaitu hingga saat ini belum terbit Perpres baru yang merevisi Perpres No 75 tahun 2019. Saya kira adalah tidak tepat bila proses eksekusi penurunan iuran ini yang sudah diubah di IT BPJS Kesehatan tanpa kehadiran Perpres revisi ini,” tutur Timboel Siregar, Senin (11/05/2020).

Menurut dia, eksekusi putusan pembatalan iuran JKN oleh MA jika tanpa diikuti penerbitan Perpres, sangat janggal dan menyalahi ketentuan.

Putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran JKN bagi Peserta Mandiri yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 telah dieksekusi pada bulan Mei ini.

Putusan MA ini berlaku sejak bulan April 2020. Ini artinya peserta yang sudah bayar iuran di bulan April lalu kelebihan iurannya akan dikompensasi di bulan Mei ini.

“Sistem IT BPJS Kesehatan sudah mengubah iuran peserta mandiri, sesuai Putusan MA,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) ini menjelaskan, bagi Peserta Mandiri klas 1 iuran bulan Mei ini tidak perlu dibayar, karena ada kelebihan iuran Rp 80.000 di bulan April lalu.

Untuk peserta klas 2 ada kelebihan Rp 59 ribu, sehingga bulan Mei tidak perlu bayar lagi. Dan untuk bulan Juni masih ada kelebihan Rp 8.000, sehingga bayar iuran Juni sebesar Rp 43 ribu.

Untuk peserta klas 3, kelebihan bayar di bulan April lalu sebesar Rp 16.500. Sehingga iuran Mei ini hanya membayar Rp 9.000.

Timboel Siregar melanjutkan, ketentuan tentang iuran JKN termasuk perubahannya baik kenaikan maupun penurunan iuran harus didasari pada Perpres sesuai UU SJSN.

Oleh karenanya, untuk mengeksekusi putusan MA ini harus dengan adanya Perpres baru. Penurunan iuran klas 3 mandiri di tahun 2016 yaitu dari Rp 30.000 menjadi Rp 25.500 dilakukan melalui perubahan Perpres yaitu Perpres No 16 tahun 2016 direvisi oleh Perpres No 28 tahun 2016.

“Hingga saat ini publik tidak tahu tentang Perpres baru yang seharusnya menjadi dasar BPJS Kesehatan mengeksekusi Putusan MA. Saya berusaha mencari dan bertanya, tapi tidak ada yang bisa memastikan Perpres baru revisi tersebut sudah ada,” tuturnya.

Memang benar, kata dia, Menko PMK telah membuat rilis yang menyatakan penurunan iuran akan dieksekusi pada bulan Mei 2020, yang berlaku sejak April 2020. Dan rilis ini pun ditindaklanjuti oleh rilis BPJS Kesehatan yang menyatakan kesiapan BPJS Kesehatan melakukan eksekusi ini.

Bila BPJS Kesehatan mendasari perubahan sistem IT untuk iuran klas mandiri berdasarkan rilis Menko PMK, lanjut Timboel Siregar, maka hal tersebut tidak tepat.

Harus ada Perpres baru yang merevisi Perpres No 75 tahun 2019. Khususnya pasal 34 ayat 1 dan 2 sebagai dasar hukum BPJS Kesehatan mengubah sistem IT-nya.

“Telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan atas eksekusi putusan MA ini,” imbuhnya.

Meski begitu, Timboel mengapresiasi BPJS Kesehatan yang melakukan eksekusi putusan MA ini. Mengingat masyarakat sudah lama menanti penurunan iuran JKN peserta mandiri ini.

“Peserta mandiri sangat menanti penurunan iuran ini. Mengingat mereka mengalami keterpurukan ekonomi sehingga mengalami kesulitan untuk membayar iuran JKN dengan harga iuran sesuai Perpres No 75,” imbuhnya.

Dengan situasi ini, Timboel Siregar menyampaikan, para pembantu Presiden sudah lalai menjalankan tugasnya untuk segera membuat  Perpres baru.

Seharusnya Perpres tersebut sudah selesai di bulan April. Sehingga bisa menjadi dasar hukum bagi BPJS Kesehatan mengeksekusi putusan MA dalam sistem IT-nya.

“Presiden harus menegur para pembantunya yang lalai dan terlambat membuat Perpres baru. Semoga persoalan ini segera terselesaikan,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan