MA Ajak Masyarakat Sebanyak-banyaknya Melamar Jadi Calon Hakim

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Suhadi bersama Sekretaris Panitia Seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018 Roki Panjaitan dan Biro Hukum dan Media MA Abdullah, David Simanjuntak dan jajarannya, saat menerima Jaringan Jurnalis Rakyat Indonesia (JJRI) dan para pegiat advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengacara Rakyat (Perak), di Kompleks Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk mengikuti proses rekturmen calon hakim, terutama Seleksi Calon Hakim Adhoc, yang masih sangat dibutuhkan oleh MA.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung,  Suhadi menyampaikan,  Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran pada tahun 2019 yang rencananya akan diadakan dua kali.

Bahkan, lanjut Kepala Humas MA itu, untuk tahun 2020,  sebanyak 100 hakim akan selesai masa jabatannya.

“Jadi 2019 harus kita siapkan. Kalau di setujui itu dua kali. Masa jabatankan Sepuluh tahun, dia kan lima tahun, terus perpanjangan lima tahun. Jadi generasi tahun 2010 itu, waktu awal undang-undang ini berlaku, 2021 kita 80-an akan habis jabatannya. Karena sudah 10 tahun. 2020 seratus lebih,” tutur Suhadi, saat menerima Jaringan Jurnalis Rakyat Indonesia (JJRI) dan para pegiat advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengacara Rakyat (Perak), di Kompleks Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Dia menyampaikan, sesuai ketentua Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, siapa saja boleh mencalonkan diri menjadi Hakim Ad Hoc. Persyaratan yang diberikan kepada calon hakim Ad Hoc adalah mempunyai pengalaman di bidang hukum selama 15 tahun.

“Untuk seseorang menjadi hakim Ad Hoc itu, diumumkan kepada seluruh masyarakat, siapa saja boleh mendaftar untuk menjadi Hakim Ad Hoc, antara lain bahwa dia sudah berpengalaman di bidang hukum selama 15 tahun, baik dia sebagai praktisi hukum maupun dia sebagai akademisi hukum,” ungkap Suhadi.

Menurutnya, tidak ada batasan bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Hakim Ad Hoc kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang harus mendapatkan ijin dari atasannya jika hendak mengikuti proses seleksi calon hakim.

Bagi pegawai Negeri yang ingin mencalonkan diri, lanjutnya, harus mendapatkan ijin dari atasan dilembaganya dan dilampirkan dalam surat lamaran pencalonannya.

“Didalam syarat ini siapa saja boleh. Pejabat boleh, kemudian sampai ke menteri pun boleh. Asal syaratnya kalau dia itu misalnya pegawai negeri, harus ijin dari atasan, kalau bukan sebagai pegawai negeri tidak perlu ada ijin,” ucapnya.(Nando)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*