LSM Sadis Desak Kejagung Bentuk Tim Usut Kasus Dugaan Manipulasi Pajak BW

Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum (Sadis) kembali menggeruduk Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (29/10/2018). Massa aksi melaporkan dugaan manipulasi pidana pajak dan TPPU, yang dilakukan Bambang Widjojanto, selama menjalankan profesi sebagai pengacara Senior Partner di “Widjojanto, Sonhaji, & Associates yang merugikan Negara mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kami mendesak Kejagung membentuk Tim Joint Investigation, dengan menggandeng Dirjen Pajak dan KPK menangani kasus ini,” kata Koordinator LSM Sadis, Gunawan kepada wartawan.

Gunawan mengatakan berdasarkan hasil investigasi LSM Sadis, sebagai pengacara dan pemilik Law Firm “Widjojanto, Sonhaji, & Associates”, Bambang Widjojanto, dengan basis obyek penelitian pada pekerjaan di tahun 2009-2010 diperkirakan berhasil meraih pendapatan sebesar Rp 400 miliar. Dengan asumi tanpa pandang bulu, tarif jasa yang harus dibayar kliennya rata-rata minimal sebesar Rp 10 miliar, setelah tanda tangan surat kuasa.

Sebagai contoh, meskipun menjadi seorang korban mafia hukum seperti Jonny Abbas sekalipun, tetap wajib membayar Rp 10 miliar kepada Bambang Widjojanto, yang hanya mendampingi dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, pada Februari 2011. Penunjukan kuasanya dilakukan di Singapore, oleh Nurdian Cuaca, atasan Jonny Abbas. Oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat, Jonny Abbas dihukum 1,8 tahun penjara.

Selain itu, menurut catatan LSM Sadis, Bambang Widjojanto pernah menjadi pengacara sejumlah pejabat penting, diantaranya, Bupati Morotai Rusli Sibua, tersangka dugaan suap Rp 2,9 miliar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar, Rusli Zaenal, mantan Gubernur Riau, kasus sengketa pilkada Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, dan  lembaga LPS yang melahirkan bailout Bank Century.

Meskipun memiliki kekayaan ditaksir minimal sekitar Rp 150 miliar, tegas Gunawan, Bambang Widjojanto menjelang mengikuti pemilihan Ketua KPK melaporkan dan memberikan keterangan, dengan mengaku hanya memiliki harta sebesar Rp 4,8 miliar, berdasarkan data LHKPN tahun 2012. Laporan ini dikualifisir sebagai Keterangan palsu sekaligus terindikasi Bambang Widjojanto melakukan dugaan pidana manipulasi pajak dan  TPPU selama menjadi Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji, & Associates.

“Ia seorang hipokrit, berpura-pura hidup sederhana,  dengan bergelantungan di kereta api Depok-Jakarta saban hari. Naik ojek mengajar di kampus Universitas Trisakti. Oleh karenanya  kami menuntut agar Jaksa Agung mengusut atas terjadinya dugaan pidana manipulasi pajak dan TPPU yang terjadi ditubuh “Widjojanto, Sonhaji,  & Associates”,” ujarnya.

LSM Sadis juga meminta agar Jaksa Agung, H.M Prasetyo mencabut dan membatalkan keputusan deponeering perkara atas nama tersangka Bambang Widjojanto yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2016.

Massa mendesak perkara pidana atas nama tersangka Bambang Widjojanto dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk penegakan prinsip Equality Before The Law.

Keputusan deponeering menurut LSM Sadis tidak melalui prosedur yang benar, sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang harus mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016, yang pada intinya menyatakan putusan deponeering wajib melalui proses konsultasi dan membutuhkan pertimbangan dari Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kapolri.

“Keputusan deponeering Jaksa Agung tanpa melalui konsultasi dan tidak memilki pertimbangan dari Ketua DPR dari segi uraian argumen telah terpenuhinya unsur keterwakilan kepentingan umum, dari Ketua MA segi yuridisnya, dan dari Kapolri  pada aspek mekanisme penyidikannya,” katanya.

Seperti diketahui, Bambang Widjojanto dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Januari 2015 telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam  perkara dugaan menyuruh saksi  Ratna Mutiara  memberi keterangan palsu, pada sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2010, terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Pada tanggal 25 Mei 2015,  berkas perkara Bambang Wdjojanto dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum, dan telah dilakukan pelimpahan Tahap ke-II pada 18 September 2015, siap disidangkan. Akan tetapi, atas desakan dan rekayasa yang dibangun oleh kawan-kawan tersangka yang tergabung dalam beberapa NGO, Jaksa Agung dengan dalih menggunakan hak prerogatif yang diberikan pasal 35 huruf C Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI, memutuskan menerbitkan penetapan deponeering atas perkara tersebut.

“Apa yang diberikan Ketua MA, Ketua DPR dan Kapolri pada waktu itu bukanlah sebuah pertimbangan sebagaimana yang dimaksud keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016. Namun hanya sekadar statement katagori biasa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan perkara tersangka Bambang Widjojanto kepada Jaksa Agung,” ujarnya.

Faktor yang mendukung pertimbangan  tuntutan pencabutan deponeering menurut LSM itu karena Bambang Widjojanto tidak memiliki kualifikasi secara yuridis dan moral untuk mendapatkan keistimewaan deponeering, setelah adanya temuan dugaan pada dirinya telah melakukan manipulasi pidana pajak dan TPPU selama menjalankan profesi sebagai pengacara menjadi Senior Partner di “Widjojanto, Sonhaji,  & Associates”.

Sebelumnya, Jaksa Agung, H.M Prasetyo mengatakan akan mempelajari dan mempertimbangkan isi laporan yang disampaikan LSM Sadis.

”Saya akan perintahkan staf untuk membuat telaah pada aspek laporan dugaan manipulasi pajak dan TPPU, bila mengandung unsur kebenaran akan ditindaklanjuti,” katanya.

Sampai berita ini diturunkan wartawan masih menunggu konfirmasi Jaksa Agung Pidana Khusus (JAM Pidsus) dan Jaksa Agung Pidana Umum (JAM Pidum) Kejagung. Perwakilan massa aksi sedianya bertemu untuk berdialog langsung. Namun urung karena terbentur SOP internal bahwa pejabat yang diberi kewenangan adalah Kapuspenkum Kejagung.

Sementara itu, Bambang Widjojanto hingga saat ini belum memberikan klarifikasi atas dugaan manipulasi pajak tersebut.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan