LSM JPM Desak Kejati DKI Tuntaskan Kasus Dinas Bina Marga Terkait Temuan BPK Rp 13 Miliar Lebih

LSM JPM Desak Kejati DKI Tuntaskan Kasus Dinas Bina Marga Terkait Temuan BPK Rp 13 Miliar Lebih

- in HUKUM
41
0

JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jakarta Procurement Monitoring (JPM) mendesak penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta UPT Alkal 2015.

Ketua LSM JPM, Ivan Parapat mengatakan penuntasan kasus tersebut agar terciptanya kepastian hukum, mengingat kerugian negara yang timbul akibat proyek itu cukup besar, serta upaya pengembalian kerugian negara.

“Berdasarkan hasil audit BPK terindikasi kerugian daerah senilai Rp 13.432.155.000,-. Ini cukup besar. Dan kami meyakini bahwa setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum (Equality Before the Law) tak terkecuali pada kasus dugaan tindak pidana korupsi,” kata Ivan Parapat di Jakarta, Selasa (18/05/2021).

Ivan menjelaskan, sebagaimana diketahui, Kejati DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusmada Faisal alias YF mantan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 21 April 2021 terkait temuan BPK Perwakilan Jakarta 2016 di Dinas Bina Marga DKI Jakarta, di mana pada 2015 Dinas Bina Marga UPT Alkal melaksanakan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 30/-077.32 tanggal 25 Juni 2015 senilai Rp 36.100.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai 25 Juni sampai 22 Oktober 2015.

Menurutnya, penentuan harga barang/paket menggunakan metode e-Purchasing melalui aplikasi e-Katalog yang disediakan LKPP, dengan harga satu paketnya Rp 1.700.000.000,-.

“Sebetulnya ini kasus lama dan sudah menghasilkan 2 tersangka, yaitu Kepala UPT Alkal Hamdan dan Direktur PT DMU Itrianto. Dan mestinya tidak rumit untuk menanganinya,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Ivan, pihaknya belum mengetahui para tersangka tersebut di adili di pengadilan mana penunjukan limpahan berkas perkara.

“Untuk lebih lengkapnya, kami akan kirimkan data yang pernah menyebutkan 2 orang tersangka oleh Polda Metro Jaya kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan Kejati DKI Jakarta,” katanya.

Ivan menambahkan, penuntasan kasus dugaan tersebut juga sebagai upaya mewujudkan birokrasi bersih di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Dalam rangka Clean and Good Governance.
Adapun dasar hukum LSM JPM mendesak Kajati DKI Bapak Asri Agung untuk menuntaskan kasus tersebut adalah UU. No. 31/1999 jo. UU. No. 21/2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada peran serta masyarakat dan PP. No.71/2000 jo. PP. No. 43/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tukasnya.

Sebelumya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam membenarkan pemanggilan terhadap YF oleh penyidik Kejati DKI. Pemeriksaan masih sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Betul, YF dimintai keterangan tahap penyelidikan, saat itu menjabat Kadis Bina Marga selaku Pengguna Anggaran,” ujarnya kepada Sinarkeadilan.com, Jumat (23/04/2021).

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan YF yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta belum memberikan tanggapan atas penanganan kasus tersebut.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

JPM Minta Kajati DKI Serius Tangani Kasus Pengadaan Alat-Alat Berat Dinas Bina Marga

JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta