Listrik Indonesia Berpotensi Dikuasai Pihak Asing, Pekerja Ketenagalistrikan Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law

Listrik Indonesia Berpotensi Dikuasai Pihak Asing, Pekerja Ketenagalistrikan Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law. – Foto: Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) Ketenagalistrikan yang terdiri dari Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Persero, PP Indonesia Power, Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI), dan Federasi Serbuk Indonesia, dan Public Services International secara tegas melakukan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. (Ist)
Listrik Indonesia Berpotensi Dikuasai Pihak Asing, Pekerja Ketenagalistrikan Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law. – Foto: Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) Ketenagalistrikan yang terdiri dari Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Persero, PP Indonesia Power, Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI), dan Federasi Serbuk Indonesia, dan Public Services International secara tegas melakukan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. (Ist)

Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan meminta DPR RI menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Alasannya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini akan membuat ekonomi masyarakat Indonesia kian terpuruk.

Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) Ketenagalistrikan yang terdiri dari Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Persero, PP Indonesia Power, Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI), dan Federasi Serbuk Indonesia, dan Public Services International secara tegas melakukan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Jurubicara Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Ketenagalistrikan, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Persero Muhammad Abrar Ali, menyampaikan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya akan memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Hal ini disebabkan, di dalam omnibus law terdapat pasal-pasal yang berpotensi menyebabkan listrik dikuasai oleh pihak swasta atau pihak asing.

“Hal ini sangat bertentangan dengan konstitusi dan dapat membahayakan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Jika listrik tidak lagi kuasai oleh negara, maka hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan tarif listrik dan kemandirian energi tidak dapat dicapai,” ujar Muhammad Abrar Ali, dalam keterangan persnya, Selasa (28/07/2020).

Abrar Ali menegaskan, pada draft omnibus law RUU Cipta Kerja Sub Klaster Ketenagalistrikan, terdapat 3 hal yang berpotensi merugikan negara.

Pertama, hilangnya penguasaan negara pada cabang-cabang produksi penting bagai negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini, cabang-cabang produksi yang dimaksud adalah tenaga listrik, sebagaimana dimaksud putusan MK no. 001-021-022/PUU-I/2003 dan NO 111/PUU-XIII/2015.

Omnibus law menghidupkan pasal-pasal yang sudah ditafsirkan oleh putusan MK no. 111/PUU-XIII/2015, atau yang disebut juga sebagai pasal zombie. Yaitu, menggabungkan definisi “izin operasi dan izin usaha penyediaan tenaga listrik” yang tujuannya menyelingkuhi putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015, serta pengaburkan definisi “wilayah usaha”

“Yang tujuannya menyelingkuhi putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015,” cetusnya.

Kedua, hilangnya fungsi DPR, baik dari sisi pembuatan kebijakan dan juga mengawasan terhadap kebijakan ketenagalistrikan.

Hal ini, karena omnibus law menghilangkan peran DPR dalam menentukan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), mengkebiri hak DPR dalam melakukan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen. Dan juga hak DPR untuk menetapkan pedoman untuk penetapan tarif tenaga listrik.

Selain itu, banyak pengaturan Ketenagalistrikan yang dibahas oleh Pemerintah tanpa melibatkan DPR.

“Ini bisa kita lihat, di dalam draft Omnibuslaw RUU Cipta Kerja khususnya sub-klaster Ketenagalistrikan mewajibkan dibuat 14 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengaturan lebih lanjut,” terang Abrar.

PP yang dibentuk berdasarkan Omnibus law RUU Cipta Kerja dimungkinkan untuk mengatur atau melebihi UU yang secara hirarki berada di atas PP, tanpa ada kontrol dari wakil rakyat.

Ketiga, Omnibus law RUU Cipta Kerja Sub-klaster Ketenagalistrikan menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, Serikat Pekerja di sektor ketenagalistrikan meminta agar Sub-klaster Ketenagalistrikan yang ada di dalam omnibus law mendapatkan perhatian yang serius oleh semua pihak.

“Karena hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi rakyat dan negara, yaitu adanya potensi Kenaikan Tarif Listrik dan hilangnya kedaulatan energi Negara Republik Indonesia,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan