Lindungi Nelayan Indonesia, Pemerintah Perlu Buatkan Kawasan Khusus di Natuna

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru: Lindungi Nelayan Indonesia, Pemerintah Perlu Buatkan Kawasan Khusus di Natuna.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru: Lindungi Nelayan Indonesia, Pemerintah Perlu Buatkan Kawasan Khusus di Natuna.

Kawasan Kepulauan Natuna harus dikelola demi kepentingan Indonesia, khususnya nelayan Indonesia yang berada di wilayah itu.

Indonesia memiliki hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di kawasan Natuna, sehingga nelayan dan kapal asing tidak memiliki hak mengambil ikan dan kekayaan laut di kawasan itu.

Selama ini, Nelayan Indonesia mengalami kesulitan untuk menangkap ikan dan mengelola kekayaan laut Natuna. Dikarenakan, pemerintah belum serius memberikan perlindungan dan pengembangan kapal dan peralatan yang memadai yang dibutuhkan nelayan lokal.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menuturkan, kondisi alam dan laut di Natuna yang berombak besar, membuat nelayan-nelayan Indonesia kehilangan kesempatan memperoleh ikan hasil laut Natuna.

Selain itu, keberpihakan aparat keamanan laut Indonesia kepada nelayannya sendiri sangat minim. Bahkan, ketika nelayan asing, seperti kapal-kapal Cina yang berukuran besar merangsek masuk ke kawasan Natuna dan melakukan pencurian ikan dan hasil kekayaan laut Natuna, selama ini tidak sanggup dihadapi.

“Paling tidak dibutuhkan kapal-kapal besar ukuran 150 Gross Ton ke atas untuk menangkap ikan di Natuna. Nelayan Indonesia tidak punya. Hanya kapal-kapal kecil yang selama ini ada, dan itu tidak sanggup menghadapi ombak besar dan kondisi alam laut yang tidak mudah,” tutur Siswaryudi Heru, Rabu (08/01/2020).

Lebih lanjut, Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini menegaskan, perlunya keberpihakan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan di laut terhadap nelayan Indonesia.

Dukungan penyediaan kapal dan peralatan yang canggih sangat diperlukan oleh nelayan Indonesia yang berada di kawasan Natuna. Selain itu, aparat keamanan laut Indonesia, mesti melakukan pengawalan terhadap nelayan-nelayan Indonesia, ketika menangkap ikan dan mengola hasil laut Natuna.

“Kita menyarankan agar ada Kawasan Ekonomi Khusus bagi nelayan Indonesia dan masyarakat Indonesia di Natuna. Yang dijaga dan dikawal oleh pemerintah dan keamanan laut Indonesia. Untuk memastikan dan menjamin Nelayan Indonesia bisa menangkap ikan. Dan menghalau kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah itu untuk mencuri ikan,” tutur Siswaryudi Heru.

Menurut Anggota Pengarah Dewan Perubahan Iklim Nasional ini, kekayaan laut Natuna sangat besar. Selain ikan dengan berbagai jenis, di dalam laut Natuna juga terdapat gas bumi dan bahan-bahan tambang yang melimpah.

Dari tangkapan ikan saja, devisa Negara yang sangat besar bisa dihasilkan dari Natuna. Juga mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan-nelayan dan para aparatur Negara di wilayah itu.

Karena itulah, lanjut Siswaryudi Heru, pemerintah Indonesia perlu memikirkan dengan serius, perlunya jaminan dan dukungan bagi nelayan Indonesia beroperasi di Natuna. Dengan menyediakan kapal-kapal besar dan alat tangkap yang memadai bagi para nelayan Indonesia.

Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)  ini juga berharap, pemerintah dan aparat keamanan laut Indonesia bertindak tegas kepada kapal-kapal asing, seperti kapal berbendera Cina, yang merangsek masuk ke wilayah Natuna dan melakukan illegal fishing di wilayah itu.

“Saya kira, pemerintah Indonesia dan aparat keamanan laut kita, harus tegas kepada kapal-kapal dan nelayan asing yang masuk ke Natuna. Pemerintah dan aparat juga harus menjamin dan membantu nelayan-nelayan Indonesia untuk menangkap ikan dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna,” ujar Siswaryudi Heru.

Sementara itu, Pengamat Politik Salim Said menyampaikan, Cina sering masuk ke wilayah Natuna dengan klaim yang dibuat-buat bahwa wilayah itu juga bagian dari hak pengelolaan Cina. Pemahaman ini harus ditepis dan dibicarakan serius, agar tidak mengganggu kedaulatan Indonesia di Natuna.

Salim Said juga menyebut, kepentingan Cina dalam sektor ekonomi dan lapangan kerja, termasuk hendak menguasai Natuna dan segala sumber kekayaannya harus dilawan.

“Kita juga tahu, Cina itu jumlah penduduknya sangat besar, membludak. Di Cina sangat tinggi pengangguran. Lapangan kerja mereka minim. Mereka memaksa menguasai berbagai potensi ekonomi di Negara lain, untuk mengurangi pengangguran, dan juga untuk memberi makan penduduknya yang sangat banyak itu,” tutur Salim Said.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*