Lihat, Pelemahan KPK Terus Terjadi, Aksi-Aksi Bayaran, Diskusi Publik Hingga Menggugat Dilakukan

Menuntut kasus Penyidik KPK Novel Baswedan ditindaklanjuti. Aksi unjuk rasa atas nama Corong Rakyat di depan Kejaksaan Agung, Jumat (17/01/2020).
Menuntut kasus Penyidik KPK Novel Baswedan ditindaklanjuti. Aksi unjuk rasa atas nama Corong Rakyat di depan Kejaksaan Agung, Jumat (17/01/2020).

Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus terjadi. Sejumlah bentuk pelemahan terhadap lambaga anti rasuah itu tak berhenti hingga kini.

Jika tahun 2019 lalu, heboh mengenai pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK oleh Presiden dan DPR, hingga Januari 2020 ini, sejumlah aksi yang bertujuan menggerus eksistensi pemberantasan korupsi di KPK itu terus terjadi.




Pantauan wartawan di depan Komplek Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, pada Jumat (17/01/2020), puluhan orang masih menggelar aksi unjuk rasa. Massa aksi yang diduga bayaran itu menamakan dirinya Corong Rakyat.

Selain menggelar orasi-orasi dari mobil komando dengan Sound System bertenaga besar, aksi massa tampak melakukan aksi teatrikal dengan mendandani peserta aksi sebagai pocong. Berdiri mondar-mandir di depan gerbang Komplek Kejaksaan Agung, yang oleh peserta aksi ditempelkan baliho berisi wajah Penyidik Senior KPK Novel Baswedan.

Tampak Pocong yang berlumuran darah gentayangan berdiri di depan manusia bertopeng mirip Novel Baswedan saat aksi di pelataran Kejagung.




Salah seorang orator aksi, Radja, mengatakan, aksi mereka adalah untuk meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin segera menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan.

“Aksi ini dipersembahkan kepada Jaksa Agung sebagai pengingat saat pelantikan jabatannya dengan mushaf Al Quran berjanji akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Maka itu jangan diamkan kasus Novel Baswedan,” ujar Radja.

Sedangkan, Koordinator Aksi Corong Rakyat itu, Ahmad mengatakan, upaya penegakan hukum yang tebang pilih dan cenderung diskriminatif terhadap kasus Novel Baswedan adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.




“Sama saja ini reformasi diperkosa. Mana yang kemarin teriak-teriak Ham, teriak-teriak KPK dilemahkan, reformasi dijarah. Mana suara kalian? Bullshit, alias omong kosong. Rakyat kecil menagihmu sekarang untuk mendorong agar kasus dugaan penganiayaan Novel Baswedan saat menjabat sebagai Kasat Reskrim di Bengkulu bisa dituntaskan,” katanya berapi-api.

Ahmad mengaku, Corong Rakyat sebagai lembaga yang dibawanya mendemo Novel Baswedan, tak akan lelah menyuarakan agar kasus penyidik KPK Novel Baswedan segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Kami sudah berhari-hari di depan Kejaksaan Agung untuk mendesak agar Novel Baswedan diadili. Ghirah kita tetap berkobar sampai tuntutan kami dipenuhi. Kami akan kawal terus kasus Novel, jangan sampai pelaku pelanggar HAM bebas berkeliaran dan hukum jangan dimatikan seperti pocong. Sudah sewajarnya Kejagung menuntaskan kasus ham ini,” katanya lagi.




Belasan anggota polisi berseragam, tampak duduk-duduk dan berdiri melihati peserta aksi. Anggota kepolisian yang berjaga di bagian dalam pagar Kejaksaan Agung itu memantau jalannya aksi, agar tidak menimbulkan keributan.

Dodi, salah seorang Pengamanan Dalam Kejaksaan Agung (Pamdal Kejagung) juga sesekali berjalan melihat ke arah aksi puluhan orang di depan kantor Kejaksaan Agung itu.

“Ini sudah yang ke empat kali mereka aksi. Tuntutan yang sama. Nama lembaganya berbeda-beda. Kayaknya orangnya sama, peserta aksinya aja yang gonta-ganti,” ujar Dodi.




Pengunjukrasa itu sudah tiba di depan Kejaksaan Agung sebelum jam sholat Jumat. Hingga jam kantor usai, sore hari, mereka masih sesekali melemparkan orasi-orasi.

Muzer, salah seorang pewarta yang bertugas di Kejaksaan Agung, yang melihat aksi itu juga menyampaikan, peserta aksi yang pertama kian berkurang dengan yang sekarang. “Mungkin sudah mulai habis duit dari bohir,” ujarnya tersenyum mengejek.

Menurutnya, lama-lama bunyi orasi para pengunjukrasa dari sound system bertenaga kuat itu sangat mengganggu orang-orang yang sedang beraktivitas di komplek kejaksaan agung. “Brisik, pulang aja napa? Mengganggu orang kerja aja,” cetusnya terkekeh.




Sejak Akhir 2019 Hingga Awal Tahun 2020 Aksi Unjuk Rasa Tangkap Novel Baswedan Berlangsung di Kejaksaan Agung

Aksi yang mirip seperti yang dilakukan oleh Corong Rakyat itu juga telah dilakukan sejumlah massa pada Sabtu, 28 Desember 2019 tahun lalu.

Kalau dalam aksi ini, massa menyebut dirinya berasal dari Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (Kompak).  Aksi pertama menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap dan mengadili penyidik senior KPK Novel Baswedan di akhir tahun 2019 itu dilakukan di depan pagar Komplek Kejaksaan Agung juga.

Kalau yang ini, massa peserta aksinya lumayan besar. Koordinator Kompak, mengaku bernama Asep Irama, mengklaim massa pendemo sekitar 1000-orang. Peserta aksi menuntut Novel Baswedan agar segera diadili atas kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2004 silam.




“Novel Baswedan dipuja-puja bak pahlawan di KPK. Selebihnya, Novel tak lebih dari pelaku kejahatan dengan cara sadis, di mana korban ditembak, dengan menggunakan kuasanya sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu tempo itu,” ujar Asep Irama.

Menurutnya,  sebelumnya Polisi dan Kejaksaan ikut menyatakan berkas perkara Novel Baswedan sudah P21 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 Januari 2016 lalu.

“Tapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) menarik kembali surat tuntutan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan alasan mau disempurnakan,” ujarnya.




Selanjutnya, setelah massa dari Kompak menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung, pada Jumat, 03 Januari 2020, masih di awal tahun ini, sejumlah massa kembali menggelar unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung. Massa kali ini menamakan dirinya Gerakan Rakyat Tangkap Novel Baswedan (Gertak). Kali ini aksi dimulai pukul 14.30 WIB. Jumlah massanya, puluhan orang.

Massa aksi datang menggunakan bus metromini, terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga remaja usia belasan tahun.

Aksi Gertak ini dikomandoi seseorang mengaku bernama Rahman. Padahal, tahun lalu, saat menggelar demo di KPK, mereka mengatasnamakan Kelompok Nasional Mahasiswa Selamatkan KPK.




Dalam aksinya di depan Kejaksaan Agung kali ini, Gertak menuntut Jaksa Agung St Burhanuddin untuk melanjutkan proses perkara penganiayaan yang diduga dilakukan penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 2004 saat masih menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bengkulu.

“Kami meminta Jaksa Agung melanjutkan kasus Novel Baswedan, bagaimana bisa dia (Novel) pembunuh rakyat kecil masih bisa berkeliaran dan tidak diproses secara hukum?,” kata Rahman.

Baru demo beberapa menit, mereka langsung mengeluarkan ban bekas dan membakarnya di depan pintu gerbang Kejagung. Pihak kepolisian yang melihat itu hanya membentuk barikade agar massa aksi tidak maju lebih jauh masuk ke Kejagung.




Para pendemo, dibayar. Salah seorang narasumber, AK alias Bung Rey, yang kerap mengorganisir massa untuk unjuk rasa, mengaku, mereka memang dibayar sekitar Rp 15 juta untuk satu kali aksi dengan biaya Rp 100-150 ribu per orang, termasuk mobil komando, akomodasi bus, dan spanduk.

“Ya, kalau gambaran taruh saja kalau massa aksi biasa itu, biasanya umumnya kan ya dikasih Rp 100-150 ribu per orang, sama metromini 500 ribu, mobil komando 2 juta sampai 2,5 juta gitu aja sih, sama spanduk lah kalau spanduk mah standar lah 150 ribu,” tutur narasumber AK alias Bung Rey saat itu.

Terus, pada Senin 06 Januari 2020, awal munculnya massa bernama Corong Rakyat. Mereka menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung, tuntutannya sama. Meminta Jaksa Agung segera memroses Novel Baswedan.




Dalam aksinya, selain membawa spanduk berisi tuntutan agar Novel diadili, mereka yang bertelanjang dada, dan juga membawa serta memakai topeng bermuka Novel Beswedan sebagai aksi simbolik perlawanan.

Koordiantor Corong Rakyat, Ahmad meminta kasus Novel Baswedan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

“Kasus Novel sudah diungkap, gantian donk. Ungkap juga kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan Novel,” ujarnya.




Tak Terima Dugaan Korupsi di Partainya Diusut, Tokoh Reformasi di Partai Banteng Nyerang KPK

Sejumlah tokoh dan politisi, yang mengaku sebagai salah seorang dedengkot Gerakan Reformasi 1998 menyerang KPK. Dikarenakan, partainya hendak digeruduk KPK untuk mengusut sejumlah dugaan korupsi di partai.

Tim hukum PDIP meminta dan bertemu dengan Dewan Pengawas KPK. Dalam pertemuan itu, PDIP menyerahkan surat yang berisi poin-poin temuannya soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Di dalam Tim Hukum PDIP ini, juga ada nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang memang politisi PDIP. Munculnya nama Menkumham di Tim Advokasi ini sempat dipertanyakan. Sebab, akan menimbulkan ketidaknetralan dalam penegakan hukum.




Anggota tim hukum PDIP I Wayan Sudirta  menjelaskan,isi poin-poin yang diserahkan ke Dewas KPK. Salah satunya kabar rencana penggeledahan di DPP PDIP yang gagal dan tidak memiliki izin Dewas KPK.

I Wayan Sudirta menjelaskan, belum ada penetapan tersangka dalam kasus OTT Wahyu Setiawan saat tim KPK datang ke DPP PDIP. Menurutnya, KPK belum bisa melakukan upaya penggeledahan karena masih tahap penyelidikan.

Selain itu, tim hukum PDIP juga mengadukan soal dugaan kebocoran sprinlidik ke Dewas KPK. Tim hukum juga bicara soal adanya framing untuk menjatuhkan nama PDIP terkait OTT Wahyu Setiawan.




Atas langkah PDIP yang diduga menyerang KPK itu, Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta semua pihak yang tidak terima dengan langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK sebainya menggugat melalui praperadilan.

Menurutnya, Dewan Pengawas KPK tidak bisa dijadikan bumper untuk menekan KPK.

“Jika setiap pihak yang keberatan terhadap langkah KPK melapor kepada Dewas, ini bisa mengebiri independensi KPK. Padahal, apa yang dilakukan KPK adalah pelaksanaan kewenangannya sebagai penegak hukum. Jadi, jika ada pihak termasuk PDIP yang keberatan langkah projusticia KPK, silakan gugat melalui praperadilan,” ujar Fickar, Jumat (17/1/2020).




Fickar menjelaskan, jika dikaitkan dengan UU KPK pada Pasal 65, komisioner dan pejabat KPK saja bila bertemu pihak yang sudah berurusan dengan KPK diancam dengan hukuman 5 tahun. Mestinya meskipun tidak tertulis, Dewas sebagai bagian dari KPK juga terikat dengan aturan itu.

“Jadi kalau secara sengaja menemui pihak yang sedang berperkara, jelas-jelas sebenarnya fungsi Dewas tidak lain sebagai perwakilan presiden yang berkuasa. Karena itu, menurut saya, orang-orang yang duduk di Dewas telah mempermalukan dirinya sendiri. Jangan sampai dewas hanya dijadikan bumper, yang justru merusak nama baik orang-orang di dalamnya,” jelasnya.

Salah seorang Tokoh Gerakan Reformasi 1998, yang kini menjadi Politisi PDIP Adian Napitupulu pun tidak tinggal diam dengan sepak terjang KPK.




Edo, salah seorang pewarta, mengirimkan undangan diskusi yang menghadrikan Adian Napitupulu sebagai salah seorang pembicaranya.

Sebagaimana diketahui, salah satu tuntutan Gerakan Reformasi 1998 yang dilakukan Adian Napitupulu dkk waktu itu adalah memberantas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Yang salah satu bentuk pemberantasan korupsinya kini adalah lewat KPK.

Undangan diskusi yang diberi judul Ada Apa Di Balik Kasus Wahyu Setiawan itu, diselenggarakan oleh Indonesia Law Reform Institute (ILRINS), yang dibuat oleh Jeppri Silalahi, yakni salah seorang anak buah Adian Napitupulu sewaktu gabung di Forum Kota (Forkot). Jeppri Silalahi juga kini menjadi kaki tangan Adian Napitupulu dan berpihak kepada partai Banteng.




Diskusi itu digelar pada Minggu 19 Januari 2020, pukul 13.00 WIB, bertempat di Roti Pisang Bakar atau Warung Komando, di Jalan Dr Saharjo, No 1, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Yang diajukan sebagai pembicara dalam diskusi itu adalah Politisi PDIP Adian Napitupulu, Tim Hukum DPP PDIP Maqdir Ismail, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo, Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang yang juga Ketua Panitia Seleksi KPK 2019, Dr Yenti Ganarsih, Pakar Komunikasi Politik UPH Dr Emrus Sihombing, dan Koordinator Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jeppri Silalahi. “Menarik nih. Mungkin mau hajar KPK-kah?” ujar Edo, meresponi undangan yang tersebar itu.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan