Breaking News

Laskar Timor Indonesia Usir Radikalisme dan Intoleransi di Nusa Tenggara Timur, Peran Konstitusional Bela Negara Mesti Ditumbuhkan Hingga Ke Desa-Desa

Laskar Timor Indonesia Usir Radikalisme dan Intoleransi di Nusa Tenggara Timur, Peran Konstitusional Bela Negara Mesti Ditumbuhkan Hingga Ke Desa-Desa. Laskar Timor Indonesia Usir Radikalisme dan Intoleransi di Nusa Tenggara Timur, Peran Konstitusional Bela Negara Mesti Ditumbuhkan Hingga Ke Desa-Desa.

Partisipasi nyata masyarakat untuk melakukan Bela Negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diwujudkan. Karena itu, elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Timor Indonesia (LTI) melakukan aksi bela Negara dengan cara mengusir radikalisme dan intoleransi dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Putra asli NTT, Petrus Selestinus menyikapi maraknya radikalisme yang menyusupi di hampir semua sendi pemerintahan dan bernegara.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengatakan, partisipasi nyata masyarakat dalam bela Negara untuk menjaga kedaulatan, kehormatan dan ideology Negara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dilakukan di setiap daerah di seluruh Indonesia.

“Untuk menjaga ideology Pancasila dan NKRI, misalnya di NTT telah diperlihatkan oleh Laskar Timor Indonesia atau LTI. Dalam aksi nyata membubarkan pelaksanaan diskusi atau ceramah yang diduga sebagai penyebaran radikalisme dan intoleransi,” tutur Petrus Selestinus, Jumat (01/11/2019).

Dia mengatakan, pengusiran itu dilakukan dikarenakan ada dugaan, penyebaran itu dilakukan oleh para mantan pengurus HTI NTT di Kupang. Kegiatan itu digelar pada Sabtu, 26 Oktober 2019 lalu. “Kemasan kegiatan mereka dalam kemasan Tim Dakwah, memperjuangkan Negara khilafah, dalam bentuk ceramah,” ujarnya.

Menurut dia, peran bela Negara yang dilakukan LTI itu patut diapresiasi. Sebab, katanya lagi, tindakan LTI melakukan pengusiran itu adalah wujud partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

“Intinya, radikalisme dan intoleransi harus dijauhkan dari bumi NTT dan seluruh Indonesia. Landasan hukum tindakan LTI terhadap aktivitas para mantan anggota HTI di NTT adalah karena HTI sudah dibubarkan, dicabut status Badan Hukumnya, bahkan dilarang Pemerintah,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Petrus, para mantan pengurus HTI masih saja terus melakukan gerakan dakwah yang berkonten pesan-pesan khilafah, dengan dalih bahwa HTI dicabut status badan hukum dan tidak serta merta bubar.

“Menurut mereka karena HTI tetap ada sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum. Karena itu dalil mereka bahwa HTI akan tetap melaksanakan aktivitas menyebarkan cita-cita mendirikan ideologi khilafah sekaligus menggantikan ideologi Pancasila di dalam NKRI terus menerus akan dilaksanakan melalui forum dakwah,” jelas Petrus.

Eksistensi HTI, lanjutnya,  tidak serta merta bisa dihilangkan hanya dengan mencabut SK Badan Hukum HTI. Karena para mantan anggota dan pengurusnya masih bisa beraktivitas atas nama ormas lain.

Petrus mengatakan, sanksi pidana di dalam UU No. 16 Tahun 2017, tentang Ormas yang melarang dan mempidana anggota dan Pengurus Ormas yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila sudah jelas. Di pasal 59 ayat 3 dan ayat 4 UU No. 16 Taunn2017.

“Sanksi itu bisa diberlakukan terhadap para mantan Pengurus HTI,” ujarnya.

Sebagaimana telah dinyatakan oleh pemerintah, katanya, aktivitas kemasyarakatan para mantan anggota dan Pengurus HTI nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, ingin menggantikan ideologi Pancasila.

Untuk itu, ditegaskan Petrus, ketentuan pidana dalam pasal 82A UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas itu sudah bisa dilakukan.

“Dengan demikian, kegiatan para mantan anggota dan Pengurus HTI di Kupang atas nama Tim Dakwah  kemudian dibubarkan oleh Laskar Timor. Setelah dibubarkan, para anggota dan mantan pengurus HTI itu bisa dipidana dengan ketentuan pidana di dalam KUHP dan UU Ormas,” ujarnya.

Advokat Peradi ini mengatakan, Laskar Timor Indonesia (LTI) di Kupang telah menjalankan peran partisipasi masyarakat  untuk “bela Negara demi menjaga NKRI.

“Ini harus menjadi contoh, bagaimana peran bela negara bisa tumbuh dari kesadaran bernegara pada setiap individu warga masyarakat sebagaimana telah diperankan oleh LTI,” katanya.

Hal yang sama, lanjut Petrus, harus diperankan oleh Pemerintah Daerah. Dengan menumbuhkan semangat bela negara dari para pemuda dan pemudi di setiap desa dan kampung.

“Sehingga ketika ada kelompok warga yang melakukan aktivitas anti Pancasila maka hal itu bisa dideteksi dan ditindak lebih dini,” pungkas Petrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*