Larangan Ibadah Natal di Sumatera Barat Adalah Pembangkangan Konstitusi, DPD GAMKI DKI Jakarta: Saatnya Para Pengkhianat NKRI Dikikis Tuntas

Larangan Ibadah Natal di Sumatera Barat Adalah Pembangkangan Konstitusi, DPD GAMKI DKI Jakarta: Saatnya Para Pengkhianat NKRI Dikikis Tuntas
Larangan Ibadah Natal di Sumatera Barat Adalah Pembangkangan Konstitusi, DPD GAMKI DKI Jakarta: Saatnya Para Pengkhianat NKRI Dikikis Tuntas

Pelarangan ibadah Natal bagi Umat Kristen di Sumatera Barat adalah bentuk pembangkangan konstitusi yang secara sengaja dilakukan oleh oknum aparatur negara, oknum aparatur pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat.

Para pembangkang seperti itu sudah tidak tunduk kepada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni Undang-Undang Dasar 1945, dengan Dasar Negara Pancasila.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI) Jhon Roy P Siregar mengatakan, sungguh sadis pembangkangan dan pengkhianatan terjadi kepada Konstitusi NKRI dan Pancasila, jika betul yang melakukan pelarangan Ibadah Natal bagi Umat Kristen di Sumatera Barat itu malah dilakukan oleh oknum aparat negara atau aparat pemerintah.

Siregar menegaskan, setiap warga negara Republik Indonesia, sudah seharusnya patuh dan tunduk kepada UUD 1945 dan Pancasila sebagai konstitusi dan dasar negara Indonesia. Kebebasan menjalankan Ibadah Agama, seperti Ibadah Natal, adalah hak warga negara yang juga dijamin di dalam konstitusi.

Karena itu, barang siapa yang tidak tunduk pada Konstitusi itu, berarti sedang melakukan pembangkangan dan pengkhianatan terhadap NKRI dan konstitusi yang sah di Indonesia.

“Para pelaku pelarangan Ibadah Natal itu adalah para pembangkang, dan para pengkhianat Konstitusi. Para pengkhianat NKRI, para pengkhianat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, para pengkhianat NKRI harus ditindaktegas. Di era lalu, pengkhianat Indonesia ditembak mati atau dihukum mati,” tutur Jhon Roy P Siregar, di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Siregar menegaskan, aparatur Negara yang patuh kepada Konstitusi dan NKRI harus bertindaktegas mengikis para pengkhianat bangsa dan konstitusi Indonesia.

Jika dibiarkan dengan lembek, lanjutnya, maka akan semakin banyak para pengkhianat konstitusi yang ngelunjak.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo dan aparaturnya, sebagai representasi penyelenggaraan Negara yang konstitusional, wajib bertindak melakukan upaya tegas untuk menindak para pembangkang dan pengkhianat konstitusi Indonesia, seperti para pelaku pelarangan Ibadah Natal di Sumatera Barat itu.

“Saatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hadir dan dengan tegas dan bertindak tegas kepada para pembangkang dan pengkhianat konstitusi itu. Pemerintah dan aparatur negara, wajib menjaga dan menegakkan konstitusi di setiap jengkal Tanah Air Indonesia,” tegas Siregar.

Selama ini, dia melanjutkan, tindakan-tindakan lembek yang dilakukan Negara kepada para pembangkang dan pengkhianat konstitusi NKRI tidak membuat para pelaku intoleran agama surut.

Jangan dibiarkan berlarut-larut. Hendaknya tindakan tegas, sebagai wujud bahwa masyarakat Indonesia memiliki negara yang konstitusional dan bermartabat. Yang wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah agama yang diakui secara sah oleh Negara Indonesia.

“Jika Negara begitu tegas dan berani menindak para pelaku yang diduga terpapar ajaran komunisme, maka negara juga harus tegas menindak para pelaku pelarangan ibadah Natal, yang jelas-jelas telah mengangkangi dan mengkhianati Konstitusi NKRI, yakni UUD 1945 dan Pancasila,” tegas Siregar.

Badan Pengawas Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) di Sumatera Barat, Sudarto mengungkapkan, dalih negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah setempat dengan mengatakan tidak ada izin perayaan, tidak dapat diterima, dan sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban aparatur Negara untuk menjamin kebebasan beribadah.

“Mereka mengatakan, perayaan natal itu tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Karena perayaan dan ibadah Natal dilakukan di rumah salah satu umat yang telah dipersiapkan. Pemda setempat beralasan karena situasinya tidak kondusif,” ungkap Sudarto.

Kondisi itu menunjukkan bahwa negara mengabaikan kewajiban dan tanggungjawab untuk memperlindungan (the obligation to protect) hak atas KBB penduduk setempat yang adalah warga negara Indonesia.

Alasan ketiadaan izin perayaan dan ibadah Natal yang dilakukan di rumah salah satu umat justru mereduksi hak dasar manusia ke wilayah administrastif.

Sementara alasan situasi yang tidak kondusif, justru menunjukkan bahwa negara tidak punya kuasa (power) melaksanakan kewajibanny untuk melindungi warga negara.

Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar hak atas KBB.

Ironisnya, praktik pelarangan bagi umat Nasrani ini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ternyata sudah berlangsung sejak tahun 1985.

“Sudah berlangsung cukup lama (1985), selama ini mereka beribadah secara diam-diam di rumah salah satu jamaat, namun mereka sudah beberapa kali mengajukan izin untuk merayakan Natal, namun tak kunjung diberikan izin. Pernah sekali, pada awal tahun 2000, rumah tempat mereka melakukan ibadah kebaktian dibakar karena adanya penolakan dari warga,” ungkap Sudarto.

Saat ini, ada sekitar 210 kepala keluarga (KK) umat Kristen di Sungai Tambang, yang terdiri dari 120 KK jemaat HKBP, 60 KK Khatolik dan 30 KK GKII.

“Selama ini merayakan Natal di geraja di Sawahlunto yang harus menempuh jarak 120 kilometer. Lantas kemana dan dimana peran negara untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara?” cetusnya.

Pelarangan Perayaan Natal bagi Umat Kristen di wilayah itu dibantah oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung.

Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo mengatakan, Pemkab Dharmasraya secara resmi tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.

Budi menyebutkan, Pemkab Dharmasraya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

“Kedua belah pihak sepakat dengan tidak adanya larangan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing di rumah masing-masing,” ujarnya.

Namun, jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjamaah atau mendatangkan jamaah dari tempat lain, maka harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi dan memiliki izin dari pihak terkait.

Pemkab Dharmasraya menghindari adanya konflik horizontal antara pemeluk Kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999 lalu, karena akan mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak.

Menurut Budi, adapun soal surat Walinagari Sikabau yang tidak memberi izin untuk penyelenggaraan hari Natal, itu bukan pelarangan, melainkan hanya pemberitahuan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan untuk tidak melaksanakan Natal secara berjamaah maupun mendatangkan jemaah dari luar wilayah.

Sementara Sekda Sijunjung, Zefnifan juga mengatakan, Pemkab Sijunjung tidak melakukan pelarangan.

“Tidak ada pelarangan. Selama ini, antara Muslim dengan Kristiani hidup berdampingan tanpa ada gesekan,” ujar Zefnifan.

Zefnifan berharap masyarakat menjaga kerukunan umat beragama dan tidak mudah terpancing dengan provokasi-provokasi dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan