Larang Publikasi Anggaran Covid-19, Pemkab Nias Utara Layak Diperiksa Aparat Hukum

Larang Publikasi Anggaran Covid-19, Pemkab Nias Utara Layak Diperiksa Aparat Hukum.
Larang Publikasi Anggaran Covid-19, Pemkab Nias Utara Layak Diperiksa Aparat Hukum.

Nias Utara, Sinarkeadilan – Larangan mempublikasi alokasi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara (Pemkab Nias Utara) mencurigakan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Utara, Herman Zebua menyampaikan, alokasi dan penggunaan dana Covid-19 tidak boleh dipublikasikan tanpa seijin Bupati Nias Utara.

Hal itu diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disusul dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Dengan demikian, semua daerah, termasuk Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara memedomani dan melaksanakan amanah dari peraturan dan ketentuan tersebut.

Herman Zebua menegaskan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 360/214/K/Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Nias Utara, mewajibkan menutup informasi terkait pengelolaan dana penanganan Covid-19.

Ketika Sinar Keadilan menyambangi kantor Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Utara, pada Kamis, 9 Juli 2020 dengan maksud bertemu langsung dengan Kepala BPBD Kabupaten Nias Utara Herman Zebua untuk mengkonfirmasi kebenaran instruksi menutup publikasi dan informasi tersebut, tidak ditanggapi.

Padahal, sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Utara, Herman Zebua, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Covid-19 Kabupaten Nias Utara berkewajiban memberikan penjelasan tentang rincian anggaran pemafaatan dana Covid-19 Kabupaten Nias Utara.

Tugas dan fungsi Herman Zebua itu pun telah tegas disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat DPRD Nias Utara Pada 10 Juni 2020. Anggaran sebesar 30 miliar rupiah wajib dibuka dan dijelaskan ke publik. Namun yang bersangkutan melalui selulernya enggan untuk memberikan rincian dana Covid-19.

“Bahwa rincian dana Covid-19 Kabupaten Nias Utara tidak boleh diketahui oleh siapa pun sebelum dilaporkan kepada Bupati Nias Utara Ingati Nazara,” ujar Herman Zebua lewat pesan singkatnya.

Atas penyataan Kepala BPBD tersebut, Sinar Keadilan langsung mendatangi Bupati Nias Utara, Ingati Nazara sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 di kantornya. Namun sangat disayangkan Bupati sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Sementara Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Nias Utara, Yaadil Telaumbanua mengatakan, penggunaan dana Covid-19 sampai saat ini tidak tahu sama sekali.

“Kami pun tidak mengetahui penggunaan dana Covid-19 itu. Walaupun Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nias Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah berjanji pada saat rapat seluruh OPD yang dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Nias Utara, Yafeti Nazara bahwa rincian anggaran dana itu akan segera disampaikan ke bagian Humas Covid-19 Nias Utara guna disampaikan kepada khalayak agar jangan memunculkan berbagai interpretasi. Belum kita tahu,” ujarnya.

Wakil Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara, Budiyarman Lahagu mengatakan, ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan tentang penangan dana Covid-19 di Nias Utara.

Pertama, kurangnya transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara untuk membuka kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana Covid-19 ini.

“Walau pada akhirnya karena desakan berbagai unsur masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara menginformasikan bahwa dana Covid-19 telah dibelanjakan sekitar 10% dari pagu anggaran,” ujar Budiyarman Lahagu.

Kedua, penggunaan dana Covid-19 ini juga banyak yang tidak tepat sasaran. Seperti pengadaan satu buah mobil ambulance yang harganya mencapai Rp700 juta lebih.

“Sebenarnya bila Pemerintah Daerah Nias Utara lebih bijak menggunakan anggaran Covid-19 ini maka pengadaan Rapid Test jauh lebih penting guna memastikan bahwa ada atau tidak warga yang terjangkit Covid-19,” katanya.

Budiyarman yang juga tokoh pergerakan pemuda Nias Utara mempertanyakan dasar dan alasan hukum atas pemberian bantuan sosial kepada para Pemuka Agama se-Nias Utara senilai Rp 600 ribu per orang selama tiga bulan berturut-turut.

“Sementara masih banyak masyarakat ekonomi lemah yang lebih pantas mendapat bantuan itu,:” ujarnya.

Selanjutnya, Budiyarman mengatakan, awalnya memang tidak memiliki kecurigaan tentang pemanfaatan dana Covid-19 di Nias Utara.

“Tetapi ketika pengadaan ambulance direalisasikan, mulai muncul kecurigaan bahwa ada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Diperparah lagi, imbuhnya, bila ditanyakan kepada Bupati Nias Utara Ingati Nazara sebagai Ketua Tim Gugus Tugas, dan kepada Kepala BPBD yang menangani teknis pelaksanaanya, serta pihak BPKAD Nias Utara, tidak ada yang mau bertanggung jawab.

“Semua lempar bola. Sementara para OPD ini tidak terlepas dari kegiatan Covid-19 di Nias Utara,,” ungkapnya.

Dia mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Nias Utara transparan dalam mengelola dana Covid-19.

”Sehingga masyarakat tidak memiliki kecurigaan bahwa dana itu disalahgunakan untuk kepentingan tertentu apalagi dalam tahun ini Nias Utara ikut dalam Pilkada Serentak,” tandasnya.(O.H)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan