Laporkan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, LAKSI: Komnas HAM Giring Opini dan Ganggu Pelaksanaan PON Papua

Komnas HAM Laporkan Ada Pelanggaran HAM Berat di Kabupaten Paniai

Laporkan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, LAKSI: Komnas HAM Giring Opini dan Ganggu Pelaksanaan PON Papua.
Laporkan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, LAKSI: Komnas HAM Giring Opini dan Ganggu Pelaksanaan PON Papua.

Penyebutan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Kabupaten Paniai, tidak benar. Hal itu ditegaskan Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi, dalam siaran persnya, Kamis (05/03/2020).

Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi menyampaikan, adanya insiden penembakan dan penusukan di Kabupaten Paniai, Papua yang telah dipublikasi secara massif di berbagai media oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui hasil investigasinya perlu disanggah. Sebab, dipersepsikan sebagai tekanan kepada Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum. Serta mengganggu penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang sedang dipersiapkan di Papua.

“Kami merasa sangat perlu memberikan sanggahan dan counter opini terhadap pernyataan Komnas HAM yang telah memberikan status hukum di insiden Paniai tersebut. Kami akan mencoba meluruskan pernyataan dari Komnasham tentang adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di sana. Sehingga, proses hukum tersebut dilakukan secara objektif, transparan serta tidak berdasarkan intervensi dan tekanan kepada Kejaksaan Agung,”tutur Azmi Hidzaqi, Kamis (05/03/2020).

Dia mengatakan, LAKSI sebagai elemen bangsa yang masih peduli terhadap masa depan bangsa, tidak setuju dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Komnas HAM.

“Bahwa insiden di Kabupaten Paniai  merupakan sebuah Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat militer kepada warga sipil, itu kami tidak setuju. Kemudian, pengusutan hukum yang berjalan saat ini marilah kita serahkan kepada Kejaksaan Agung,”ujarnya.

Hasil Investigasi Komnas HAM yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung, lanjutnya, hanyalah merupakan pendapat lembaga itu sebagai Komnas HAM.

“Tentunya kita berharap tidak terjadinya Pelanggaran HAM berat di sana. Kami juga punya pendapat yang berbeda. Menurut kami, insiden penembakan dan penusukan ini agar tidak dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM berat,”katanya.

Pendapat Komnas HAM, katanya, juga bukan rujukan yang perlu dijadikan acuan. “Hasil   investigasi Komnas HAM bukan satu-satunya hasil penyelidikan yang bisa dijadikan rujukan. Kami percaya proses penyidikan dan penegakan hukum oleh aparat Kejaksaan Agung  dan Polda Papua sudah sangat objektif dan transparan, sehingga menemukan titik terang,”katanya.

Akibat pernyataan Komnas HAM di berbagai media, yang menyatakan adanya pelanggaran HAM berat tersebut justru akan memancing reaksi internasional.

“Dan akan menyudutkan negara Indonesia di mata luar negeri, maupun di dalam negeri. Itu juga akan menimbulkan sikap apatis dan kebencian kepada aparat keamanan yang sudah bekerja keras menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua,”ujarnya membela.

Yang terjadi, lanjut Azmi, tidak adanya unsur  kesengajaan atau perintah langsung dari atasan. Dan tidak dilakukan secara terstruktur oleh aparat negara.

“Menurut informasi yang kami dapatkan begitu. Oleh karena itu, seharusnya Komnas HAM lebih objektif dalam menetapkan status insiden tersebut,”ujarnya.

Oleh karena itu, LAKSI, lanjutnya, menolak penggiringan opini yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Azmi juga menyampaikan keberatannya, yang mana Komnas HAM menyebutkan Polda Papua telah melakukan penghalangan terhadap proses penyelidikan (obstruction of justice) dalam kasus penembakan warga sipil di Paniai.

“Menurut kami, dalam kasus tersebut justru Polda Papua sudah bekerja secara terbuka dan transparan untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut,”ujarnya.

Kecurigaan Komnas HAM, lanjutnya, bahwa telah terjadi penghalangan terhadap proses penyelidikan merupakan sebuah pernyataan yang kurang etis. Sehingga sangat merugikan pihak penegak hukum yang sudah berusaha secara profesional dalam menuntaskan kasus ini.

Apa yang dilakukan Komnas HAM justru akan  mengganggu  kondusivitas di Papua. Kondisi Papua saat ini telah relatif kondusif.

“Mari kita ciptakan situasi keamanan yang damai  dalam menghadapi persiapan Pekan Olah Raga Nasional 2020 di Papua,”katanya.

Pekan Olah Raga  Nasional (PON) ke XX di Papua merupakan even besar. Sehingga diharapkan dapat terselenggara dengan sukses, tanpa adanya hambatan.

“Dan kesuksesan gelaran acara PON akan mengharumkan nama Provinsi Papua. Ada kebanggaan  dari pemerintah daerah sebagai tuan rumah,” ucapnya.(JR/Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan