Breaking News

Laporkan Harta, Dirut Dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan Datangi KPK

Jajaran Direksi Dan Dewas BPJS Ketenagakaerjaan laporkan Harta Kekayaan ke KPK.

Jajaran direksi dan dewan pengawas (dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan jumlah harta dan kekayaannya kepada Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) KPK, Kamis (31/03/2016).

Sebagaimana diketahui, KPKmewajibkan setiap penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada para penyelenggara negara.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto beserta jajaran Direksi dan Ketua Dewan Pengawas Guntur Witjaksono beserta Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mendatangi kantor KPK untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sekaligus beraudiensi dengan pimpinan KPK.

Penyampaian LHKPN ini satu bulan lebih awal dari target yang ditentukan KPK. Hal ini juga merupakan salah satu perwujudan Gerakan Revolusi Mental BPJS Ketenagakerjaan yang baru saja dideklarasikan beberapa waktu yang lalu, yaitu integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki.

“Kami akan terus menghimbau kepada seluruh wajib lapor LHKPN yang ada di BPJS Ketenagakerjaan agar lapor tepat waktu, lebih cepat lebih baik.” ungkap Agus.

Dalam audiensi dengan KPK, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan juga berharap agar KPK dapat mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui kepatuhan pada regulasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

“KPK dapat mendorong  Pemda dan Lembaga Pemerintah untuk lebih peduli pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program strategis nasional dan menerapkan sanksi administratif serta sanksi pidana bagi yang tidak patuh,” kata Agus.

Selain itu, Agus juga menjelaskan beberapa regulasi turunan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang SJSN perlu menjadi perhatian KPK, seperti jaminan sosial untuk ASN dan  klaim program JHT bagi peserta usia produktif.

“Kami sangat mengharapkan dukungan KPK agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat terwujud,” ujar Agus.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*