Laporan Warga di Polri Kok Ditenggelamkan Begitu Saja, Aksi Para Rampok di Dalam Rumah Kok Dibiarkan, Ada Apa Dengan Pak Kapolri?

Laporan Warga di Polri Kok Ditenggelamkan Begitu Saja, Aksi Para Rampok di Dalam Rumah Kok Dibiarkan, Ada Apa Dengan Pak Kapolri?

Warga masyarakat mempertanyakan komitmen dan ketegasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memberantas korupsi dan membersihkan aparaturnya yang sarat dengan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Bambang Djaya, seorang warga yang berdomisili di Jalan Durian Dalam I Nomor 19 Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengungkapkan, institusi Polri kerap membiarkan laporan dan pengaduan masyarakat terbuang dan tak digubris.

Bambang Djaya menuturkan, bukan hanya dibuang dan tak digubris, kejahatan demi kejahatan serta pelanggaran hukum yang sangat fatal pun didiamkan oleh institusi yang kini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu.

Jika warga masyarakat biasa seperti dirinya saja pun melapor tidak ditanggapi, menurut Bambang Djaya, maka jutaan warga masyarakat Indonesia lainnya mengalami nasib nahas yang serupa oleh aparatur kepolisian.

“Saya mengalaminya sendiri. Di depan mata, semua bukti dan dokumen sudah saya serahkan dan saya laporkan ke Polisi, eh laporan saya sepertinya dibuang begitu saja. Padahal, saya sendiri pun ada dan melihat langsung bersama-sama dengan para petinggi dan anggota polisi terkait hal-hal yang saya laporkan itu,” tutur Bambang Djaya, di Jakarta, Minggu (17/02/2019).

Bambang mengungkapkan, sudah satu tahun lebih laporannya di dalam institusi Polri. Hampir semua institusi penegak hukum pun sudah dilapori Bambang. Mulai dari Polisi, Komisi III DPR, Lembaga Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ke Kapolri itu sendiri. Yang anehnya, lanjut dia, sangat terkesan para penyidik di Kepolisian itu saliang mengunci diri, tutup mulut dan lempar bola ketika dirinya menanyakan laporan itu.

“Tidak ditindaklanjuti dengan serius. Saya malah bertanya, ibaratnya ini ada para perampok di dalam rumah sendiri, kok dibiarkan? Sudah dilapori juga tetap dibiarkan. Ada maling beraksi di rumah sendiri, tidak ditangkap? Ada apa dengan Kapolri Pak Tito Karnavian?” ujar Bambang Djaya.

Bambang melaporkan dua pengadaan proyek bermasalah di dalam institusi Polri itu sendiri. Pertama, proyek Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Singaraja, Bali. Proyek itu dilakukan pada 2017. Nilai kontrak sebesar Rp 14. 958. 737. 000,-.

Dalam permainan di proyek ini, dibeberkan Bambang Djaya, sangat telanjang terjadinya dugaan KKN antara petinggi Polisi di Polda Bali dengan kontraktor hitam bernama Zakaria Tasman alias ZAK, yang mempergunakan perusahaan sulap-sulap bernama PT Joglo Multi Ayu (PT JMA), milik Dewi Marintan.

Proyek yang kedua, lanjut dia, yang juga sudah dilaporkan Bambang adalah Proyek Pembangunan Mako Polres Anambas di Polda Kepulauan Riau (Polda Kepri). Proyek ini dikerjakan hamper bersamaan waktunya dengan proyek Pembangunan Gedung Utama SPN Polda Bali di Singaraja, Bali itu. Dilakukan tahun 2017. Nilai proyek pembangunan Mako Polres Pulau Anambas ini sebesar Rp 6. 995. 200. 000,-.

“Pelakunya tetap sama, yaitu ZAK dengan menggunakan PT Joglo Multi Ayu, dan berkolaborasi dengan sejumlah petinggi Polisi di Polda Kepri dan berhubungan dengan petinggi di Mabes Polri,” tutur Bambang.

Bambang meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera membongkar dan menindaktegas aparaturnya yang busuk dan mengembalikan kerugian Negara dari proyek-proyek itu.

“Kalau sekelas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun nantinya tidak mau menindaktegas, ya masyarakat takkan pernah percaya lagi dengan institusi Kepolisian. Jangankan menegakkan hukum dan keadilan di Republik ini, sekedar mendengar nama Polisi Indonesia pun mungkin sudah muak masyarakat itu,” ujarnya.

Terkait perilaku dan penindakan terhadap aparatur kepolisian di internal Koprs Bhayangkara, Charles Hutahaean pernah memiliki pengalaman yang tidak baik. Pada bulan Mei 2018 lalu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) itu melaporkan sebanyak 20-an penyidik dari Polres Jakarta Utara ke Propam Polda Metrojaya.

Pelaporan dilakukan karena Polisi mengkriminalisasi anak remaja bernama Septiyan Sarip bin Dendi Kuswara (19 tahun) dan Riki Ramdhani bin Sa Ali (18 tahun). Kedua korban dianiaya dan juga salah satunya ditembak di bagian kaki kiri ketika menolak meneken Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Jakarta Utara.

“Sampai sekarang tidak jelas nasib laporan kami ke Propam itu. Apakah sudah dibuang atau sudah dibakar?” ujar Charles Hutahaean.

Pria yang membentuk Perkumpulan Pengacara Rakyat (Perak) ini melanjutkan, untuk pengawasan kepolisian, masyarakat harus pro aktif dan berani. “Sebab, kalau mengandalkan polisi itu sendiri untuk menindak dan memproses sesama polisi yang bersalah, ya tidak akan adalah penegakan hukum dan keadilan. Itu jeruk makan jeruk, namanya,” tutur Charles.

Pengacara Rakyat ini berharap, jika memang Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa diandalkan melakukan reformasi di tubuh kepolisian dan jika memang berani menindak tegas aparat kepolisian yang salah dan melanggar hukum, maka masyarakat menunggu langkah-langkah nyata Kapolri Tito Karnavian untuk segera membuktikannya.

“Polisi yang hebat dan yang bagus itu ya harus berani dan mau menindak tegas anggota atau pun atasannya yang memang bersalah. Pak Kapolri silakan buktikan saja, mau dan berani enggak?” tantangnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan