Laporan Peredaran Narkoba di Lapas Belum Masuk ke Dirjen

Belum Ada Loh Lapas Untuk Penyandang Disabilitas, Tolong Dong, Negara Sediakan Solusinya.

Adanya permainan dan dugaan peredaran narkoba di lapas-lapas, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjen PAS) Liberti Sitinjak belum pernah mendengar hal itu.

Liberti Sitinjak yang baru dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kakanwil Kemenkumham) Jawa Barat pada Kamis, 21 Februari 2019 ini juga menyampaikan bahwa untuk urusan teknis itu sudah ada yang menangani. “Itu ke ranah Direktorat Teknisnya. Sebab, ke meja saya sendiri belum pernah ada informasi itu yang masuk. Jika ada informasi seperti itu ya itu akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Meski begitu Liberti berjanji akan mencoba menanyakan hal-hal itu ke Direktorat Teknis. “Saya selaku Sesditjen belum pernah ada catatan-catatan mengenai peredaran narkoba di lapas-lapas. Biasanya juga, Direktorat Keamanan harusnya memberikan laporan dan catatan-catatan seperti itu. Apakah sudah ada laporan dan catatan-catatan itu belum ada. Kalau itu ada, biasanya langsung kita tindaklanjuti,” ujar Liberti Sitinjak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Jakarta Timur, Charles Hutahaean, mengungkapkan adanya permainan baru di lapas dalam bisnis haram narkotika. Bahkan, ada Kalapas dan atau petugas lapas yang malah menjadi kaki tangan para gembong narkotika di lapas.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) ini mengungkapkan, peredaran Narkoba kini beralih dari pemain luar ke pemain dalam.

Jikalau sebelumnya, bandar-bandar dan para pengedar narkoba adalah orang asing, atau orang-orang di luar lingkungan institusi pemerintahan atau institusi Negara, kini bisnis haram itu dikendalikan langsung oleh jaringan bisnis narkoba yang melibatkan orang dalam seperti petugas, sipir, pejabat, politisi bahkan Kalapas.

“Betapa jahatnya pejabat-pejabat di negeri ini, mengendalikan dan mengelola bisnis narkoba dari lingkaran Lapas. Bisnis haram ini telah merambah ke semua segmen masyarakat, ke anak-anak kecil hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Perang terhadap kejahatan bisnis haram narkoba ini harus dilakukan secara luar biasa, yang bisa dimulai dari pembumihangusan para pejabat atau petugas di Lapas-lapas dan Rutan-Rutan,” tutur Charles Hutahaean.

Bisnis haram narkoba dikendalikan oleh elit politik, oknum pejabat dan petugas berkolaborasi dengan kaki-kaki tangannya, serta jejaringnya di luar negeri. Menurut Charles, tidaklah sulit untuk menelisik para pemain bisnis haram narkotika itu.

Bayangkan saja, kini marak di dalam lapas dan rutan ditemukan dan ditangkapi peredaran narkotika. Sangat tidak logis apabila peredaran narkoba di lapas dan rutan yang terungkap itu hanya menyalahkan warga binaan atau napi maupun pengunjung yang bezuk.

Dijelaskan Charles, lapas atau rutan itu milik Negara dan dikelola oleh Negara. Penjagaannya juga tidak sembarangan. Ketat.

“Jadi, tidak usahlah berkelit dan berdalih bahwa mereka kebobolan atas lolosnya narkoba ke rutan atau lapas. Itu argumentasi omong kosong belaka saja kok. Mereka, para petugas dan juga pejabat itu yang malah memainkan bisnis haram narkoba di rutan dan lapas kok,” tuturnya.

Pria yang membentuk Perkumpulan Pengacara Rakyat (Perak) ini melanjutkan, sudah terlalu banyak fakta dan bukti yang harusnya bisa membuat para petinggi jera dengan kejahatan yang diselubungi itu.

Contoh konkrit, lanjut Charles, di Lapas Klas 1 Cipinang, dunia heboh dengan ditemukannya ruangan yang begitu mewah, dengan semua fasilitas, serta pabrik narkoba, seperti yang terungkap pada kasus gembong narkoba terbesar di Indonesia, Freddy Budiman.

Freddy Budiman, salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Freddy pertama kali masuk penjara setelah terbukti atas kepemilikan 500 gram methamphetamine pada 2009 lalu. Setelah bebas pada 2011, ia pun ditangkap kembali akibat kepemilikan metamphetamine serta alat pembuatan narkoba.

Freddy mendapatkan vonis mati setelah terbukti tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari balik jeruji besi. Kini ia telah mendapatkan eksekusi hukuman mati.

“Itu di Lapas Cipinang loh. Di Ibukota. Apa mungkin dia bisa bebas melakukan itu tanpa setoran ke pejabat? Apa mungkin dia melakukannya tanpa sepengetahuan Kalapasnya? Kan tidak. Kita ini bukan orang bego loh,” tuturnya.

Pengacara Rakyat ini mengungkapkan, pihaknya memiliki data dan informasi yang akurat, bahwa saat ini pun Lapas Cipinang itu masih menjadi salah satu Lapas yang menjadi pusat bisnis haram narkoba.

“Kami mengumpulkan informasi, sekarang Kalapas Cipinang dan jajarannya yang malah mengendalikan bisnis narkoba di Lapas,” ungkap Charles.

Dia menuturkan, track record Andika bisa ditelusuri dengan seksama, sejak awal karirnya bekerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS).

Jejaknya tidak bisa dibohongi. Data dan informasi yang diperoleh Charles, menyebutkan bahwa Andika sudah menjadi kaki tangan gembong narkoba sejak masih menjadi petugas Lapas di Menado, Sulawesi Utara (Sulut).

“Dia sudah menjadi TO (Target Operasi) atas kejahatan bisnis haram narkoba di sana. Berkali-kali. Tetapi, masih saja lepas karena ada bekingan kuat. Eh, sekarang malah menjadi Kalapas Cipinang. Udah gila kali negeri ini,” beber Charles.

Lapas tempat Andika bekerja di Menado, lanjut dia, beberapa kali mendapat paket dan kiriman narkoba atas nama Andika.

Kemudian, anggota Kepolisian Menado beberapa kali memanggil dan memeriksa Andika atas kasus itu. “Namun Andika dikenal sering mangkir, meninggalkan Menado dan bepergian ke Jakarta. Meninggalkan tugasnya di Menado. Tak berapa lama, eh malah sudah jadi Kalapas di Cipinang,” bebernya.

Charles juga mengatakan, pihaknya mendapat informasi, orang-orang seperti Andika dipelihara oleh elit politik dan pejabat tinggi, untuk meraup uang yang besar.

Bayangkan saja, jika per bulan misalnya, uang yang diperoleh dari bisnis haram ini bisa mencapai Rp 50 miliar, tanpa susah-susah, maka itu akan menjadi sumber uang yang tidak kecil untuk berkuasa.

“Bagaimana alurnya Kalapas berhubungan dengan Dirjen, dengan Menteri dengan penguasa parpol dan seterusnya. Bayangkan, hari ini misalnya, menterinya dari parpol, maka disuruh cari uang untuk bantu parpol juga,” katanya.

Demikian pula dengan aparatur lainnya. Dia pun meminta aparat penegak hukum berperang melawan para pejabat yang mengomandoi bisnis haram narkotika itu.

Bayangkan saja, lanjut Charles, anak-anak remaja dan anak-anak kecil pun kini sudah sangat banyak menjadi pemakai dan juga dijadikan kaki tangan bisnis narkoba.

Jika tidak dilakukan perang luar biasa terhadap kejahatan narkotika, Charles mengatakan, generasi muda dan generasi penerus Indonesia hanyalah generasi penyakitan dan akan mengalami keterbelakangan akut.

“Kita harus mau dan berani serta mampu memerangi kejahatan luar biasa ini, demi anak cucu kita yang lebih baik nantinya,” ujarnya.(JR)

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan