Laporan Korupsi Tak Digubris, Jampidsus Kejaksaan Agung Akan Dipraperadilankan

Laporan Korupsi Tak Digubris, Jampidsus Kejaksaan Agung Akan Dipraperadilankan.

Banyak laporan masyarakat dan juga data-data pelanggaran hukum serta tindak pidana korupsi yang tidak digubris oleh Kejaksaan.

 

Karena itu, kinerja Kejaksaan Agung pun dipertanyakan, lantaran tidak menindaklanjuti laporan.

 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan, setiap laporannya saja ke Jaksa hampir tak pernah kedengarkan keberlanjutannya. Dicek proses ke penyelidikan dan penyidikan bahkan ke penuntutan, tak ada yang dijamah.

 

“Banyak laporan ke Gedung Bundar (Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Kejaksaan Agung yang tidak jelas nasibnya. Sangat patut kita pertanyakan kinerja Jaksa ini,” tutur Boyamin Saiman, di Jakarta,  Sabtu (03/03/2018).

 

Misalnya, lanjut Boyamin, laporan kasus dugaan penyimpangan pemberian dana tantiem (bonus) kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia.

 

Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut sejak awal Desember 2017 lalu namun sampai saat ini belum ada kejelasan.

 

“Pada Jumat sore lalu, kami kembali mengirimkan surat kepada Jampidsus yang menanyakan tindak lanjut atas penanganan laporan MAKI dugaan penyimpangan pemberian tantiem,” kata Boyamin.

 

Dengan tidak ada kejelasan itu, Boyamin mengancam akan mengajukan praperadilan jika sampai tiga bulan lebih laporannya tidak ditindaklanjuti oleh Kejagung.

 

“Paling tidak pelapor dikabari lah kasus ini didisposisi ke Pidsus bagian BUMN atau apa atau karena kasusnya kecil dipindah ke Kejati mana gitu,” ujarnya.

 

Diketahui, PT Pos Indonesia diduga telah memberikan tantiem atau membayarkan sejumlah uang Rp5,3 Miliar kepada Direksi dan Komisaris pada tahun 2017.

 

Padahal kondisi PT Pos Indonesia berdasarkan laporan keuangan sedang mengalami kerugian alias merugi pada tahun yang sama berdasar neraca pembukuan keuangan.

 

“Pemberian tantiem pada saat perusahaan merugi dapat dikategorikan kerugian Negara yang mengarah ke tindak pidana korupsi,” kata Boyamin.

 

Terdapat dalil dari PT Pos Indonesia pada tahun pemberian tantiem sedang untung Rp24 milyar. Jika mengacu keuntungan hanya sebesar Rp24 Miliar maka pemberian tantiem tidak boleh sebesar Rp5.3M.

 

“Semestinya tantiem hanya sebesar Rp1,2 M sehingga selisihnya adalah kerugian Negara,” pungkasnya.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan