Breaking News

Lapas Dijaga Ketat, Gembong Narkoba Diperlakukan Sama

Belum Ada Loh Lapas Untuk Penyandang Disabilitas, Tolong Dong, Negara Sediakan Solusinya.

Kepala Keamanan Lapas Cipinang, Panji menuturkan, pihaknya selalu mendukung pencapaian Indonesia Negeri Bebas Narkoba sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan 4 (empat) kebijakan yang juga selaras dengan semangat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Empat kebijakan tersebut adalah Program Anti Halinar, Pengetatan Pemberian Hak-Hak Napi, Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika, serta Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Program Anti Halinar adalah program anti HP (handphone), pungli (pungutan liar), dan Narkotika. Kemenkumham menetapkan Lapas dan Rutan di setiap wilayah sebagai pilot project Anti Halinar.

“Kami melakukan pemeriksaan yang ketat. Siapapun tidak boleh keluar masuk Lapas Cipinang tanpa penggeledahan dan tanpa pemeriksaan. Selain itu, CCTV disebar di hampir semua titik,” ujar Panji.

Untuk informasi-informasi mengenai narkoba, lanjut dia, pihaknya selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ketika ditanyaka apakah ada Gembong Narkoba bernama Haryanto Chandra, Panji mengaku tidak mengenal persis setiap nama Napi. Yang pasti, setiap napi diperlakukan sama, tidak ada perlakuan khusus.

Haryanto Chandra diketahui masih menghuni Lapas Cipinang. Pria ini dikenal sebagai gembong narkoba kelas 1 di Indonesia. Dia disebut memiliki kamar mewah di dalam lapas Cipinang. Haryanto Chandra pun disebut bekerja sama dengan pihak Lapas, sehingga dilindungi dan menjadi mesin ATM bagi pejabat.

Haryanto Chandra disebut masih ada hubungan saudara dengan gembong narkoba Freddy Budiman yang telah dihukum mati lantaran tidak loyal terhadap jaringan mafia narkoba.

“Tidak ada kamar sel yang seperti itu. Setiap warga binaan diperlakukan sama,” ujar Panji.

Dia juga menegaskan, dalam kebijakan yang diambil oleh Kalapas Klas I Cipinang Andika Dwi Prasetyo yang mengikuti aturan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Dirjen PAS, pihaknya selalu bertindak tegas kepada para petugasnya sendiri yang melakukan pelanggaran.

“Bagi yang melanggar, dikenakan hukuman disiplin tingkat berat bagi Napi atau tahanan dan sanksi tegas bagi oknum petugas yang turut membantu atau terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,” ujar Panji.

Pengetatan pemberian hak-hak Napi ditujukan bagi Napi Narkotika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, diperketat syarat dan tata cara pemberian hak-haknya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan data Ditjenpas, terdapat 16.382 orang Napi Narkotika yang terkena pengetatan. Syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan hak-haknya adalah mereka mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, setelah itu akan mendapatkan pertimbangan/rekomendasi tertulis dari pimpinan lembaga terkait(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*