Lantik Sunarta Sebagai Jampidum Baru, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Dibuatkan Kebijakan Diskresi Penuntutan

Sunarta Sebagai Jampidum Baru

Lantik Sunarta Sebagai Jampidum Baru, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Dibuatkan Kebijakan Diskresi Penuntutan.
Lantik Sunarta Sebagai Jampidum Baru, Jaksa Agung Burhanuddin Minta Dibuatkan Kebijakan Diskresi Penuntutan.

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) yang baru dilantik, Sunarta, untuk merumuskan kebijakan terkait diskresi penuntutan atau prosecutorial discretion.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam arahan khususnya kepada Sunarta pada Pelantikan, Pengambilan Sumpah Jabatan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon I Kejaksaan Agung, di Sasana Baharuddin Lopa, Komplek Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/02/2020).

“Segera rumuskan kebijakan terkait diskresi penuntutan (Prosecutorial Discretion), yang berisi ketentuan mengenai pengesampingan perkara pidana karena alasan-alasan tertentu,” ujar Burhanuddin.

Alasan-alasan yang dimaksud memiliki tolok ukur. Yakni, jumlah kerugian yang kecil, usia terdakwa di atas 70 tahun tahun, dan sebagainya.

“Sehingga penuntutan seyogianya benar-benar memperhatikan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Burhanuddin juga menegaskan, dalam penuntutan, jaksa tak boleh hanya berdasarkan atas penilaian yuridis formil atau keadilan formal semata.

“Melainkan juga senantiasa berpijak kepada keadilan substansial. Dengan demikian, saya berharap kejadian penuntutan perkara pencurian getah sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Simalungun tidak terulang kembali,” tandasnya.

Burhanuddin juga menegaskan, kebijakan penyusunan Surat Dakwaan mesti dilakukan secara professional, efektif dan efisien. Sebab, penuntutan adalah representasi mahkota Jaksa saat pembuktian.

“Terutama dasar pijak bagi terciptanya kebenaran dan keadilan. Agar kekeliruan penyusunan surat dakwaan yang kerap menimbulkan polemik, terlebih bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dapat dihindari,” ujar Burhanuddin.

Jampidum Sunarta juga diminta melakukan optimalisasikan kapasitas dan kompetensi seluruh jajaran untuk melakukan penanganan tindak pidana pilkada secara professional.

“Tidak memihak, tidak diskriminatif, serta bebas dari anasir dan muatan yang didasari pada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Sehingga terjamin kredibilitas keseluruhan proses Pilkada Tahun 2020,” ujar Burhanuddin.

Tiga pejabat Eselon I Kejaksaan mengalami perubahan, yakni Ali Mukartono yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum), kini menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus). Ali menempati posisi M Adi Toegarisman yang memasuki purna tugas atau masa pensiun.

Kemudian, posisi Jampidum yang ditinggalkan Ali Mukartono kini diisi pejabat baru yakni Dr Sunarta yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan Agung. Dan Inspektur V di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Mangihut Sinaga dilantik menjadi Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pembinaan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*