Lantik Sarjono Turin sebagai Wakajati DKI, Asri Agung: Bekerja Harus Sesuai Tupoksi dan SOP

Lantik Sarjono Turin sebagai Wakajati DKI, Asri Agung: Bekerja Harus Sesuai Tupoksi dan SOP

- in NASIONAL
53
0

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Asri Agung Putra resmi melantik Sarjono Turin sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta yang sebelumnya menjabat Wakajati di Kalimantan Timur.

Sarjono Turin bukan merupakan wajah baru di Kejati DKI Jakarta, Dia pernah menduduki jabatan sebagai Asisten Pidana Khusus.

Dalam sambutannya, Asri Agung Putra mengatakan promosi dan mutasi merupakan bagian dari proses berorganisasi yang dilakukan pimpinan secara obyektif atas prestasi, dedikasi dan loyalitas.

“Selain juga terhadap integritas, kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk ditugaskan dalam posisi jabatan tertentu,” kata Asri Agung Putra saat melantik empat pejabat baru di Aula Kejati DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (09/01/2020).

Selain Sarjono Turin, Kajati DKI Jakarta juga melantik tiga pelajabat lainnya, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budi Santoso, Soimah serta Apsari Dewi sebagai Koordinator di Kejati DKI Jakarta.

Mantan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus ini pun mengingatkan kepada pejabat yang baru untuk bekerja secara tertib dan tidak neko-neko.

“Sesuai dengan tupoksi dan SOP yang ada dan memberikan warna positif untuk Kejati DKI Jakarta,” ujarnya.

Dia juga mengharapkan dalam pelaksanaan tupoksi paralel dengan arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dijabarkan ke dalam tujuh poin.

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

2. Penegakan hukum guna mendukung investasi, baik di pusat maupun di daerah.

3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasiltas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik Pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan Instansi terkait.

4. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan (tidak ingin lagi menerima laporan berbentuk tulisan, semua laporan menggunakan sarana IT).

5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

6. Diperlukan “System Complain and Handling Management” yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini disatuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala Nasional.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like