Breaking News

Lakukan Perintah Hakim, Jaksa Harus Laksanakan Putusan Praperadilan

Hakim Telah Perintahkan Tangkap dan Tersangkakan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan

Hakim Telah Perintahkan Tangkap dan Tersangkakan Bupati Minut, Jaksa Harus Laksanakan Putusan Praperadilan.

Kejaksaan harus segera melaksanakan putusan praperadilan yang memerintahkan menangkap dan menetapkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Proyek Pemecah Ombak, Penimbunan Batu di Desa Likupang, Minahasa Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016.

Jika tidak melaksanakan perintah hakim yang sudah diputuskan dalam Praperadilan di Pengadilan Negeri Manado itu, maka jaksa dapat disebut sebagai pengkhianat hukum dan pembangkang dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu ditegaskan mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, Rabu (17/04/2019).

“Putusan Hakim harus dilaksanakan. Putusan Praperadilan itu wajib dilaksanakan. Misalnya, jika Hakim memutuskan di Praperadilan dan memerintahkan jaksa atau polisi untuk melaksanakan putusan, ya wajib dilaksanakan,” tutur Alvon Kurnia Palma.

Ketua Bidang Tindak Pidana Korupsi-Tindak Pidana Pencucian Uang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini menegaskan, kepastian hukum dan penegakan hukum melalui Praperadilan pun adalah perintah Undang-Undang.

Jadi, lanjut Alvon, siapa yang tidak melaksanakannya, sama saja dengan membangkang pada Undang-Undang. “Silakan Anda jabarkan sendiri apa yang bisa dilakukan kepada pembangkang yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang,” ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Dr Mukri menyampaikan, pada prinsipnya, pihaknya sebagai Jaksa, tunduk dan patuh serta wajib menjalankan Perintah Undang-Undang.

“Kita wajib menjalankan putusan Hakim yang sudah diputuskan. Jaksa juga tunduk dan patuh pada Undang-Undang,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia berharap, perintah hakim yang sudah diputuskan dalam sidang praperadilan itu, hendaknya segera direspon jaksa, terutama oleh jaksa yang berada di wilayah, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut). “Nanti akan coba dikoordinasikan dengan Kejati Sulut mengenai putusan praperadilan itu,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR, Wenny Warow menyebut, dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, tersandera oleh kepentingan politik Jaksa Agung HM Prasetyo.

Kasus korupsi Pembuatan Pemecah Ombak di Desa Likupang, Minahasa Utara itu, melibatkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan. Setelah terbelit kasus korupsi itu, Vonnie pindah gerbong ke Partai Nasdem.

Sudah dua tahun lebih kasus itu digoreng-goreng oleh Kejaksaan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) belum juga menetapkan Vonni Anneke Panambunan sebagai tersangka, meskipun semua bukti sudah sangat kuat agar wanita yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi bersama mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hasan Rais itu, segera ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Wenny Warouw mengatakan, dirinya akan mengawal proses kasus ini hingga tuntas. Dia juga meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menjelaskan kasus itu ke komisi III.

“Akan saya angkat ini, dan langsung kepada Jaksa Agung supaya fakta persidangan untuk Bupati Minut harus diungkap. Dan bila perlu ada penetapan tersangka, itu intinya,” tutur Mantan Kepala BIN Sulut itu.

Wenny Warouw mengingatkan, meskipun Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan saat ini menjadi kader dan pengurus Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), yakni partai yang sama dengan partainya Jaksa Agung HM Prasetyo, Kejaksaan tidak boleh tebang pilih dalam mengusut, mengungkap kasus korupsi dan menegakkan hukum.

“Jangan sampai karena sesama kader Partai Nasdem, semua oknum terduga korupsi seolah-olah tak tersentuh hukum,” tandasnya.

Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Menado, Imanuel Barru dalam putusan tunggalnya terkait permohonan praperadilan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pemecah Ombak Minahasa Utara, Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016, yang dimohonkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi Sulut (Inakor), telah memutuskan dan memerintahkan Kejaksaan agar segera menangkap dan menetapkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka.

Dalam putusannya pada persidangan yang digelar Senin, 8 April 2019 lalu, Hakim Imanuel Barru dengan tegas memerintahkan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) segera melaksanakan putusan praperadilan itu.

“Segera menetapkan pihak-pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi Proyek Pemecah Ombak, Penimbunan Batu di Desa Likupang, Minahasa Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Hakim Imanuel Barru dalam pembacaan putusannya.

Ketua LSM Inakor Sulut Rolly Wenas mengungkapkan, pihaknya mengajukan permohonan praperadilan lantaran selama sudah lebih dua tahun kasus ini berjalan, namun penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memendam para calon tersangka bahkan tidak meneruskan pengusutannya sampai tuntas.

Seraya berterimakasih karena masih ada Hakim di Indonesia yang berani dan jujur untuk mengungkap kejahatan korupsi para pejabat dan penyidik yang sangat merugikan masyarakat Manado, Rolly Wenas berharap, para penyidik dari Kejati Sulut segera menangkap dan membawa Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan dan Kombes Pol Rio Permana untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, dan melakukan proses hukum yang fair dan transparan.

“Terima kasih buat Hakim yang sudah mengabulkan permohonan kami untuk melanjutkan penyelidikan kasus Pemecah Ombak ini. Kami atas nama masyarakat Sulawesi Utara sangat mengapresiasi kinerja Pengadilan Negeri Manado dan semoga selalu diberkati dan terus bersama-sama bersemangat dalam memberantas korupsi,” tutur Roly Wenas.

Anggota Kuasa Hukum INAKOR, Franky Weku yang mengajukan praperadilan meminta Jaksa segera melaksanakan putusan praperadilan itu.

“Hakim menyatakan secara hukum termohon I dan termohon II telah melakukan tindakan penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi pemecah ombak, dengan tidak melanjutkan penyidikan dan menetapkan tersangka baru atas nama Vonnie Anneke Panambunan dan pihak terkait lainnya, yang tidak sah, secara diam-diam dan melawan hukum, karena tidak diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” tutur Franky Weku.

Kasus dugaan Korupsi Proyek Pemecah Ombak Ombak Minut Tahun Anggaran 2016 itu, ditaksir telah menyebabkan kerugian keuangan Negara mencapai Rp 8,8 miliar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*