Lagi, Jaksa Periksa Dirut PT Syailendra Capital dan Head Divison PT Mirae Asset di Kasus BPJS-TK

JAKARTA – Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa 4 orang saksi untuk membongkar kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan (TK).

Diantaranya, YS selaku PIC PT Ashmore Asset Management Indonesia dan FRS selaku Asisten Deputi (Asdep) Bidang Resiko Investasi Pendapatan dan Pasar Modal Manajemen Resiko BPJS-TK.

“Lalu B selaku Head Divison PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan FRH selaku Direktur Utama (Dirut) PT Syailendra Capital diperiksa masih sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (18/02/2021).

Menurut Leonard, pemeriksaan terhadap kedelapan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang kasus BPJS-TK.

“Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya telah minta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit forensik atas penyidikan kasus dugaan korupsi di BPJS-TK.

“Dengan audit itu akan diketahui siapa lawan transaksi dan bagaimana hasil akhirnya,” kata Febrie.

Menurutnya, salah urus dalam managemen pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS-TK, sehingga berpotensi merugikan negara sekitar Rp20-an triliun perlu diperdalam dan dibuktikan secara yuridis.

“Jika bagian keuangan bilang, itu baru potensi. Pertanyaannya, apa ada perusahaan lain bisa merugi dalam 3 tahun sampai Rp20 triliun. Bisa kembai separohnya aja sudah luar biasa,” ujar Febrie.

Karena itu, dia meminta waktu untuk mempertajam perkara tersebut agar dugaan praktik korupi di BPJS-TK dapat dibuat seterang mungkin.

“Nantilah, ini masih dalam proses (penyidikan), tunggu saja,” kilahnya saat ditanya siapa yang harus bertanggung jawab sebagai tersangka.

Diketahui, kasus BPJS-TK mulai dibidik sejak Desember 2020 dan naik ke tahap penyidikan pertengahan Januari 2021. Kejagung juga telah memeriksa puluhan saksi, mulai dari Direktur Utama BPJS-TK dan para Direksi hingga pihak Manajer Investasi. Namun, penyidik Kejagung belum juga menetapkan tersangka di kasus yang total investasi saham dan reksadananya sebesar Rp40 triliun.(Richard)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan